Dunia Fintech

Inklusi Keuangan Capai 93% tapi Literasi Masih 70%, AFPI: Ada Gap yang Harus Ditutup

JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai masih terdapat kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Akses masyarakat terhadap produk keuangan telah mencapai sekitar 93%, sementara tingkat literasi masih berada di kisaran 70%.

Ketua Bidang Risk Control & Technology AFPI sekaligus Direktur Utama Indodana Fintech Ronny Wijaya mengungkapkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah memiliki akses terhadap produk keuangan, tapi belum seluruhnya memahami cara menggunakan produk tersebut secara tepat dan bertanggung jawab.

“Di Indonesia itu ibaratnya ada sekitar 93% dari penduduk kita yang benar-benar punya akses ke produk keuangan. Jadi ibaratnya mereka itu benar-benar sudah bisa pegang pedang ini,” ujarnya, dalam acara Pindar Mengajar bertajuk ‘Cerdas Mengelola, Bijak Bertransaksi’, Rabu (26/8/2026).

“Tapi masih sekitar 70% saja yang at least diberi tahu, diajarin, atau dikasih contoh bagaimana menggunakan hal ini (produk keuangan) dengan benar, bertanggung jawab, dan tidak melukai diri sendiri,” sambung Ronny.

Baca juga : Adapundi Perkuat Strategi Kolaborasi Ekosistem Pendanaan Digital Indonesia

Adapundi Perkuat Strategi Kolaborasi Ekosistem Pendanaan Digital Indonesia

Menurutnya, kesenjangan tersebut menjadi salah satu alasan industri financial technology (fintech) peer to peer (p2p) lending atau pinjaman daring (pindar) mendorong peningkatan literasi kredit melalui berbagai program edukasi, salah satunya ‘Pindar Mengajar’. Sebab, peningkatan literasi penting dilakukan karena masyarakat yang memperoleh akses pembiayaan juga harus memiliki pemahaman yang memadai soal cara menggunakan fasilitas tersebut.

AFPI dan AFTECH

“Dari sini benar-benar kita punya gap, dan inilah di mana kita sebagai industri pindar merasa ada pentingnya untuk membawa literasi kredit ini lebih tinggi, menyamakan dengan akses inklusinya. Jadi siapapun yang bisa punya akses dengan benda ini (produk keuangan), itu bisa tahu cara pemakaian dengan benar,” kata Ronny.

Ia mengatakan, mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang penting untuk mendapatkan edukasi mengenai literasi kredit. Karena ke depannya, generasi muda saat ini akan menjadi pengambil keputusan penting di masyarakat dalam 10 hingga 20 tahun mendatang.

“Kita ingin memberikan familiarity, memberikan pelajaran bagaimana cara menggunakan hal ini dengan benar,” ucap Ronny.

Pindar untuk Kebutuhan Produktif dan Darurat

Lebih lanjut, Ronny menjelaskan bahwa pembiayaan melalui pindar dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan yang bersifat produktif. Misalnya, pembiayaan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, maupun memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penambahan stok.

Menurutnya, keberadaan pindar juga dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha berskala kecil yang membutuhkan pendanaan dengan proses lebih cepat.

“Bilamana bisnis ini misalnya ingin meminta pendanaan ke bank itu prosesnya cukup lama. Karena prosesnya cukup lama, mungkin momentum bisnisnya itu jadi hilang, kehilangan kesempatan,” ujar Ronny.

Dengan dukungan teknologi, lanjut dia, penyelenggara pindar dapat melakukan proses pengajuan sekaligus menilai profil risiko calon penerima dana (borrower). “Jika sesuai dengan risk profile yang kita inginkan, kita juga oke, kita bisa extend the loan kepada mereka. Itu mengenai kebutuhan produktif,” sambungya.

Selain kebutuhan produktif, pindar juga dapat berperan sebagai alternatif pendanaan untuk kebutuhan darurat. Ronny menyebut, masyarakat dapat menghadapi berbagai kondisi tak terduga yang membutuhkan dana, baik untuk kebutuhan pribadi dan keluarga maupun kebutuhan penunjang pekerjaan.

AFPI Ingatkan Risiko Penggunaan yang Tak Tepat

Meski begitu, Ronny menyatakan bahwa tidak semua kebutuhan pembiayaan merupakan penggunaan yang sehat dan berkelanjutan. Ia mengingatkan masyarakat untuk menghindari penggunaan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif yang didorong oleh gaya hidup, gengsi, atau perilaku yang tak realistis terhadap kemampuan finansial.

“Tentu ada use cases yang kita ingin hindari karena itu tidak sustainable, seperti foya-foya, gengsi, yang delusional seperti menipu diri sendiri padahal itu sebenarnya tidak realistis, atau mungkin ditipu orang lain, itu kita ingin hindari,” katanya.

Penggunaan pembiayaan untuk aktivitas yang berkaitan dengan kecanduan, termasuk judi, juga perlu dihindari karena berpotensi menciptakan siklus masalah keuangan yang semakin berat. Oleh karena itu, kata Ronny, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan memahami kebutuhan finansial sebelum menggunakan fasilitas pembiayaan.

Exit mobile version