29.3 C
Jakarta
Jumat, 23 Februari, 2024

Apa Itu STP Pajak? Ketahui Fungsi, Jenis, hingga Cara Bayarnya

JAKARTA, duniafintech.com – Apa itu STP Pajak? Seperti diketahui, setiap warga negara wajib untuk membayar pajak. Namun, sekalipun sifatnya wajib, nyatanya masih banyak wajib pajak yang lupa membayar atau bahkan sengaja tidak membayar. 

Maka dari itu, STP pajak atau Surat Tagihan Pajak pun diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Surat Tagihan Pajak ini akan diberikan kepada wajib pajak yang lalai membayar pajaknya. 

Surat Tagihan Pajak adalah sarana untuk menertibkan kembali pembayaran pajak serta menyadarkan para wajib pajak supaya segera membayar kewajibannya.

Berikut ini ulasan selengkapnya terkait apa itu STP pajak, seperti dinukil dari Qoala.

Apa Itu STP Pajak?

Pada dasarnya, STP pajak atau Surat Tagihan Pajak adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. 

Baca juga: Hotman Paris Sebut Jokowi Marah karena Tarif Pajak Hiburan “Khusus” Naik

Demikian termaktub pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak dinilai masih kerap melakukan terlambat bayar baik disengaja maupun tidak. Adapun untuk memberikan ketegasan terhadap wajib pajak tersebut untuk segera membayarkan pajaknya, wajib pajak itu akan diberikan Surat Tagihan Pajak. 

Surat Tagihan Pajak pun memiliki kedudukan yang sama-sama kuat dengan Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Penerbitan STP pajak dilakukan paling lama 5 tahun sejak pajak terutang atau masa pajak berakhir. 

Penerbitan Surat Tagihan Pajak ini tentu saja membuat jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih banyak karena adanya bunga atau denda. Usai STP pajak diterbitkan, wajib pajak harus membayar tagihan pajak serta bunga atau dendanya dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal penetapan STP.

Diketahui, STP pajak diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam bentuk tertulis maupun elektronik. Untuk STP yang diterbitkan secara tertulis, maka penandatanganan dilakukan secara biasa. Sementara itu, STP elektronik ditandatangani secara elektronik oleh Dirjen Pajak. Kedua jenis STP pajak itu sama-sama berkekuatan hukum yang sah.

Sebagai informasi, sebelum menerbitkan STP pajak, Dirjen Pajak akan melakukan penelitian data administrasi perpajakan terlebih dahulu, melakukan pemeriksaan, serta melakukan pemeriksaan ulang. 

Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 8 PMK Nomor 18/PMK.03/2021. Terdapat beberapa kondisi yang membuat Dirjen Pajak menerbitkan STP pajak, yaitu:

  • PPh (Pajak Penghasilan) kurang bayar atau tidak dibayar dalam tahun berjalan
  • Terdapat kurang bayar akibat salah tulis atau salah hitung
  • Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda atau bunga
  • Pengusaha ditetapkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak
  • Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan pada wajib pajak
  • Terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dalam jangka waktu yang ditentukan

Fungsi STP Pajak

Seperti diuraikan tadi, menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak.

Berdasarkan pasal itu, bisa disimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak meliputi fungsi sebagai berikut:

  • Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang
  • Sebagai sarana untuk mengenakan sanksi bunga maupun denda
  • Sebagai sarana untuk menagih pajak

Jenis STP Pajak

Ada beberapa jenis STP pajak yang perlu diketahui, di antaranya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Jenis STP pajak yang pertama, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. SKPKB merupakan surat yang menentukan besaran jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besaran sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Adapun surat tagihan ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Beberapa fungsi SKPKB, yaitu:

  • Untuk mengoreksi jumlah pajak terutang berdasarkan SPT (Surat Pemberitahuan)
  • Sebagai sarana untuk mengenakan sanksi administrasi bagi wajib pajak
  • Sebagai alat untuk menagih pajak

2. Surat Ketetapan Pajak Nihil

Jenis STP pajak selanjutnya, yakni Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarannya dengan jumlah kredit pajak/ pajak tidak terutang/ tidak ada kredit pajak. 

Surat ini diterbitkan oleh Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan SPT. SKPN diterbitkan untuk jenis pajak berikut ini:

  • PPh, jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak terutang atau pajak terutang atau tidak ada kredit pajak
  • Pajak tidak langsung, PPN, jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak terutang atau pajak terutang atau tidak ada kredit pajak
  • Pajak Barang Mewah, jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak terutang atau pajak terutang atau tidak ada kredit pajak

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan jenis STP pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jenis surat ini akan diterbitkan Dirjen Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak jika ditemukan data baru yang mengakibatkan jumlah pajak bertambah setelah dilakukan pemeriksaan.

SKPKBT adalah koreksi atas surat tagihan pajak sebelumnya. Jadi ketika wajib pajak telah membayar dan melaporkan pajak, tetapi ada data baru yang membuat jumlah pajak bertambah, maka SKPKBT akan diterbitkan oleh Dirjen Pajak.

Penerbitan SKPKBT dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun dengan jumlah pajak terutang ditambah 100%. Penambahan ini merupakan sanksi administrasi yang harus dibayarkan. Nantinya jika wajib pajak masih terlambat membayar pajak dan kekurangannya maka ada tambahan sanksi denda sebesar 48% dari jumlah yang harus dibayar.

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Jenis selanjutnya adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB, yaitu surat tagihan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang. 

Surat tagihan ini diterbitkan karena jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak lebih besar dari yang seharusnya. SKPLB terbit atas permohonan tertulis dari wajib pajak yang telah membayarkan pajak lebih dari pajak yang terutang, baik untuk PPh, PPN, maupun pajak barang mewah. 

Baca juga: Pajak Bisnis Fintech Sumbang Pendapatan Negara Rp 647,52 Miliar

Apa itu STP Pajak

Usai permohonan ada, Dirjen Pajak akan melakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut paling lambat 12 bulan setelah permohonan diterima. Jika terdapat keterlambatan dalam penerbitan SKPLB, maka wajib pajak berhak mendapatkan imbalan bunga sebesar 2% per bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

Cara Cek STP Pajak

Adapun guna mengecek ada tidaknya STP pajak, wajib pajak dapat mendatangi kantor pajak atau mengeceknya secara online melalui laman DJP Online. Akan tetapi, penting diketahui bahwa dalam menerbitkan STP pajak, Dirjen Pajak akan mengirimkan surat tersebut ke wajib pajak melalui beberapa cara, antara lain:

  • Secara langsung
  • Secara elektronik
  • Melalui surat/ pos disertai bukti pengiriman surat
  • Melalui perusahaan jasa ekspedisi disertai bukti pengiriman surat

Cara Membayar Surat Tagihan Pajak

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membayar SPT pajak? Untuk itu, kamu dapat mengikuti langkah membayar STP pajak berikut ini agar tagihan pajak tidak semakin membengkak, yaitu:

  • Pastikan sudah mendapat Surat Tagihan Pajak terlebih dahulu. Dalam hal ini STP berfungsi sebagai bukti keterlambatan pembayaran pajak
  • Jika belum menerima Surat Tagihan Pajak, hubungi kantor pajak terdekat
  • Cek nomor ketetapan pajak, tahun pajak, serta jumlah tagihan pada STP
  • Masuk ke akun DJP online
  • Buat kode billing online, lalu cetak
  • Bayar tagihan pajak sesuai yang tertera melalui bank persepsi yang ditunjuk
  • STP pajak berhasil dibayar

Demikianlah ulasan terkait apa itu STP Pajak yang perlu diketahui. Bagi para wajib pajak, jangan sampai menunggak ya! Ingat, orang bijak taat pajak. Semoga ulasan ini bermanfaat.

Baca juga: Perbedaan Zakat dan Pajak serta Persamaannya yang Penting Diketahui

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Iklan

ARTIKEL TERBARU

LANGUAGE