Pemerintah AS tengah menjajaki kemungkinan cadangan Bitcoin, setelah Amerika Serikat menerapkan tarif Trump.
Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital Bo Hines mengatakan, Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump tengah menjajaki kemungkinan pembentukan Cadangan Bitcoin AS. Dana untuk membentuk cadangan Bitcoin ini dari aliran pendapatan alternatif pemerintah.
Dalam wawancara terbaru di Gedung dengan investor Anthony Pompliano, ia mengungkapkan bahwa para pejabat tengah menilai penggunaan pendapatan dari tarif dan penilaian ulang cadangan emas yang ada untuk mendanai pembelian Bitcoin.
“Kami tengah mencari banyak cara kreatif, baik dari tarif, maupun dari hal lain. Maksud saya, ada banyak sekali cara untuk melakukan ini,” kata Hines dalam wawancara tersebut, dikutip dari liputan6.com, Rabu (16/4/2025).
Ia mencatat bahwa pendapatan tarif di masa mendatang dapat menawarkan aliran dana eksternal non-anggaran kepada pemerintah yang memungkinkannya mengakumulasi Bitcoin tanpa mengalokasikan kembali aset saat ini.
Pejabat tersebut juga mengungkapkan bahwa beberapa lembaga federal, termasuk Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan, berkoordinasi di balik layar melalui kelompok kerja antarlembaga yang berdedikasi.
Satu ide yang sejalan dengan momentum melibatkan Undang-Undang Bitcoin tahun 2025, sebuah upaya legislatif yang dipimpin oleh Senator Cynthia Lummis. RUU tersebut mengusulkan penilaian ulang sertifikat emas yang dipegang oleh Departemen Keuangan AS, yang saat ini terdaftar pada harga historis jauh di bawah harga pasar saat ini.
Menurut Hines, Departemen Keuangan dapat merevisi penilaian sertifikat emasnya dari USD 43 per ons menjadi sekitar USD 3.200, harga pasar saat ini, menciptakan surplus di atas kertas yang dapat dialihkan ke pembelian Bitcoin tanpa perlu menjual emas fisik apa pun.
Direktur eksekutif Dewan Kripto mengonfirmasi bahwa pemerintah terbuka terhadap semua kemungkinan dan bermaksud untuk memperoleh Bitcoin sebanyak mungkin. Namun, ia juga mengakui bahwa sebagian besar proposal masih menunggu persetujuan dari Kongres.