26.8 C
Jakarta
Jumat, 1 Maret, 2024

7 Aturan Pinjol Terbaru 2024 dari OJK, Penurunan Bunga hingga Wajib Asuransi

JAKARTA, duniafintech.com – Aturan pinjol terbaru 2024 telah resmi dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini, OJK mengeluarkan beberapa peraturan baru terkait dengan platform pinjaman online (pinjol) fintech peer to peer atau P2P lending

Regulasi ini dikeluarkan seiring dengan menjamurnya keberadaan pinjol sehingga perlu aturan untuk melindungi konsumen. Adapun beleid tersebut tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang dikeluarkan pada 10 November 2023.

Berikut ini ulasan selengkapnya terkait aturan pinjol terbaru 2024 dari OJK yang perlu diketahui.

Aturan Pinjol Terbaru 2024

Aturan terbaru OJK untuk bisnis Pinjol yang berlaku mulai 2024 adalah sebagai berikut:

Baca juga: Waspada! Inilah 5 Risiko Memiliki Tunggakan Pinjol yang tidak Dibayar

1. Aturan Pinjol Terbaru 2024: Penurunan Bunga dan Biaya Lain

Pemerintah telah mengatur tingkat bunga pada pinjaman online sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan Surat Edaran (SE) OJK 19/SEOJK.06/2023. Dalam SE OJK terbaru, OJK menetapkan aturan baru terkait besaran bunga pada peer to peer lending (P2P). Otoritas mengimbangi tingkat bunga pinjol dengan batasan antara 0,1% hingga 0,3% per hari. Sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah menetapkan tingkat bunga harian maksimum sebesar 0,4%.

SE OJK 19/SEOJK.06/2023 juga mencantumkan komponen manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara, seperti tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah setara dengan biaya tersebut, dan biaya lainnya, kecuali denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.

Batasan khusus untuk bunga pinjol pada pinjaman konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun diatur sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan. Aturan ini efektif berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2024.

2. Aturan Pinjol Terbaru 2024: Denda Keterlambatan

OJK juga telah mengatur ketentuan mengenai denda keterlambatan bagi debitur dalam peraturan baru. Dalam sektor produktif, denda keterlambatan ditetapkan sebesar 0,1% per hari pada tahun 2024, dan kemudian mengalami penurunan menjadi 0,067% per hari pada tahun 2026.

Sementara itu, denda keterlambatan untuk sektor konsumtif diatur mencapai 0,3% per hari mulai tahun 2024, dan mengalami penurunan menjadi 0,2% per hari pada tahun 2025. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif kemudian turun kembali menjadi 0,1% per hari pada tahun 2025.

3. Aturan Pinjol Terbaru 2024: Tidak Boleh Pinjam Lebih dari 3 Platform

Ke depannya, debitur akan dibatasi untuk hanya dapat mengajukan pinjaman maksimal di tiga platform pinjaman online (pinjol). Langkah ini diambil dengan harapan bahwa konsumen dapat terhindar dari jebakan pinjol yang berujung pada kesulitan keuangan. Penyelenggara juga diwajibkan untuk memperhatikan kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran kembali.

4. Penagihan Hanya sampai Pukul 8 Malam

Aturan ini terdapat dalam peta jalan pengembangan dan penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang menetapkan ketentuan untuk penyelenggara dan perlindungan konsumen.

OJK juga akan mengatur batas waktu penagihan yang diberikan kepada penyelenggara terhadap debitur, dengan batasan waktu maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Penyelenggara diwajibkan secara penuh bertanggung jawab terhadap seluruh proses penagihan. Ini berarti bahwa debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan penyelenggara berada di bawah tanggung jawab langsung dari pihak penyelenggara.

5. Memperketat Aturan Penagihan

Penyelenggara tidak diizinkan menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, atau elemen negatif lainnya, termasuk unsur SARA, dalam seluruh proses penagihan.

OJK juga melarang praktik intimidasi dan penghinaan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta melibatkan harkat, martabat, dan harga diri, baik dalam konteks fisik maupun dunia maya (cyber bullying). Larangan ini berlaku tidak hanya terhadap debitur, tetapi juga melibatkan kontak darurat debitur, rekan, hingga anggota keluarga.

6. Kontak Darurat Bukan buat Menagih

Kontak darurat tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk melakukan penagihan terkait pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Fungsi utama dari kontak darurat adalah untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila upaya komunikasi tidak berhasil, dan bukan untuk tujuan penagihan.

Sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P lending diharuskan melakukan konfirmasi dan memperoleh persetujuan secara tegas dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian, pencantuman kontak darurat harus didasarkan pada proses yang jelas dan tidak sembarangan.

Penyelenggara wajib mendokumentasikan proses konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat untuk menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Baca juga: Wajib Tahu! Ini Aturan Baru OJK Terkait Bunga dan Denda Keterlambatan Pinjol, Berlaku 1 Januari 2024

Aturan Pinjol Terbaru 2024

  1. Pinjol Wajib Asuransi

Penyelenggara P2P lending diwajibkan menyediakan fasilitas mitigasi risiko, termasuk menjalin kerja sama dengan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko pendanaan dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan.

Regulator menegaskan bahwa pelaku industri fintech P2P lending diwajibkan untuk berkolaborasi dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan Pinjol Terbaru 2024: Perhitungan Bunga Pinjol Terbaru

Berikut adalah cara hitung atau simulasi perhitungan batas maksimum manfaat ekonomi: 

  1. Pinjol pendanaan produktif 

Jika seseorang mengajukan pendanaan kepada penyelenggara Z pada 5 Januari 2024 dengan rincian: 

  • Batas maksimum manfaat ekonomi 0,1% per hari. 
  • Pendanaan yang diberikan adalah Rp1 juta dengan tenor 90 hari kalender, dan bunga/margin/bagi hasil Rp30.000. 
  • Biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah Rp50.000. 
  • Biaya lainnya Rp5.000. Maka, total manfaat ekonomi adalah Rp30.000 + Rp 50.000 + Rp5.000 = Rp85.000 

Sementara itu, persentase manfaat ekonomi = total manfaat ekonomi / (pendanaan yang diberikan x tenor) = Rp85.000 / [Rp1 juta x 90] = 0,0944%. 

Maka dari situ, besaran manfaat ekonomi sebesar 0,0944% memenuhi batas maksimum manfaat ekonomi yang dapat diberikan yaitu 0,1% per hari. 

  1. Pinjol pendanaan konsumtif 

Selanjutnya, apabila seseorang mengajukan pendanaan kepada penyelenggara Y pada 10 Februari 2024 dengan rincian: 

  • batas maksimum manfaat ekonomi 0,3% per hari dengan pendanaan Rp1 juta dan tenor 30 hari kalender. 
  • bunga/margin/bagi hasil Rp40.000. 
  • biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah Rp45.000. 
  • biaya lainnya Rp5.000. 

Maka total manfaat ekonomi = Rp40.000 + Rp 45.000 + Rp5.000 = Rp90.000. 

Sementara itu, persentase manfaat ekonomi = total manfaat ekonomi / (pendanaan yang diberikan x tenor) = Rp90.000 / [Rp1 juta x 30] = 0,3%. 

Berdasarkan perhitungan di atas, besar manfaat ekonomi sebesar 0,3% memenuhi batas maksimum manfaat ekonomi yang dapat diberikan, yaitu 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan.

Baca juga: Bahaya Pinjol Ilegal Waspada ya!

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Iklan

ARTIKEL TERBARU

LANGUAGE