JAKARTA, 14 November 2024 – Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memastikan berbagai program bantuan sosial (bansos) akan terus dilanjutkan guna mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menyatakan bahwa sejumlah bansos utama tetap berlanjut dan akan cair pada November 2024, sesuai dengan komitmen kampanye Prabowo.
Program bantuan sosial yang akan berlanjut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Selain itu, pemerintah juga merencanakan penambahan program bantuan baru yang ditujukan khusus bagi warga lanjut usia (lansia) dengan kartu khusus.
“Insyaallah bantuan ini akan terus ada, sesuai janji dari kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran,” ujar Budiman.
Adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan dukungan langsung kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama menjelang akhir tahun 2024 yang kerap menjadi periode penting untuk stabilitas kesejahteraan.
Berikut adalah program bansos yang akan dicairkan pada November 2024:
1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan salah satu bentuk bansos yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk bantuan pangan nontunai. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya. BPNT disalurkan dengan nominal Rp 200.000 per bulan melalui akun elektronik yang dapat digunakan oleh KPM untuk membeli kebutuhan pangan di e-Warung PKH atau di pedagang yang bekerja sama dengan Bank Himbara.
BPNT dijadwalkan cair setiap dua bulan sekali, sehingga pada November 2024, para penerima manfaat akan menerima total Rp 400.000, yang mencakup alokasi bantuan hingga Desember 2024. Melalui mekanisme ini, pemerintah berharap keluarga prasejahtera dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan lebih stabil, terlebih dengan dukungan jaringan e-Warung yang memudahkan akses ke berbagai kebutuhan pokok.
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan (PKH) juga termasuk dalam jajaran bansos yang akan dicairkan pada November 2024. PKH adalah bantuan tunai bersyarat yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tujuan utama mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Program ini mendukung peningkatan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan keluarga penerima.
PKH disalurkan dalam empat tahap selama setahun, dan pencairan tahap keempat dijadwalkan pada November 2024. Hal ini memberikan kesempatan bagi KPM yang belum menerima pencairan pada Oktober 2024 untuk mendapatkannya pada bulan ini atau bulan berikutnya. PKH menyasar berbagai kelompok sasaran, termasuk ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas, dengan nominal bantuan yang disesuaikan menurut kategori masing-masing. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan keluarga prasejahtera dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
3. Program Indonesia Pintar (PIP)
Selain BPNT dan PKH, Program Indonesia Pintar (PIP) juga akan dicairkan pada periode November hingga Desember 2024. PIP merupakan program bantuan tunai pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa bersekolah. Program ini diharapkan mampu mengurangi angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, serta memberikan akses pendidikan yang lebih merata di seluruh Indonesia.
Nominal bantuan yang diterima siswa dalam program PIP bervariasi tergantung pada jenjang pendidikan. Berikut adalah rincian bantuan PIP per jenjang pendidikan:
- Siswa Sekolah Dasar (SD): Rp 450.000 per tahun untuk siswa umum, sementara siswa baru dan siswa kelas akhir mendapatkan Rp 225.000.
- Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp 750.000 per tahun untuk siswa umum, sedangkan siswa baru dan kelas akhir memperoleh Rp 375.000.
- Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Rp 1.000.000 per tahun untuk siswa umum, dan siswa baru serta kelas akhir menerima Rp 500.000.
PIP ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat bersekolah dan meraih pendidikan yang memadai. Dalam konteks pemerataan pendidikan, bantuan ini memiliki peran signifikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas bagi masa depan bangsa.
Rencana Bantuan untuk Lansia
Pemerintah di bawah Presiden Prabowo juga berencana meluncurkan bantuan khusus bagi kelompok lanjut usia. Program ini diproyeksikan menjadi tambahan dalam daftar bantuan sosial yang tersedia, khususnya bagi lansia yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki kartu khusus. Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan kesejahteraan para lansia yang sudah tidak produktif lagi dalam bekerja, namun masih membutuhkan dukungan ekonomi. Bantuan ini diharapkan mampu menjamin kehidupan yang lebih layak bagi lansia di berbagai daerah.
Implementasi dan Tantangan Bansos
Keberlanjutan berbagai program bansos ini tentu tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal pendataan dan penyaluran yang tepat sasaran. Dengan menggunakan sistem berbasis akun elektronik seperti yang diterapkan dalam BPNT, pemerintah berharap distribusi bansos dapat lebih efisien dan meminimalkan risiko penyimpangan. Selain itu, kerja sama dengan lembaga perbankan dan e-Warung diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bantuan tersebut.
Terkait implementasi program bansos yang terus berlanjut, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024 tercatat sebesar 9,0%. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menjadi indikator bahwa program bansos yang ada mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi angka kemiskinan, meskipun tantangan masih tetap ada.
Secara keseluruhan, keberlanjutan program-program bansos ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di tengah situasi ekonomi yang menantang, terutama menjelang akhir tahun 2024, bansos menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.