JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan akan berupaya mengembalikan uang korban robot trading karena menurutnya dana tersebut merupakan milik para korban yang perlu dikembalikan.
Meskipun begitu, Lutfi menuturkan, dana yang kemungkinan akan dikembalikan akan tidak sesuai dengan dana yang dikumpulkan pihak robot trading sebelumnya karena menggunakan sistem ponzi.
“Saya akan konsultasi nanti dengan kepolisian untuk melihat bahwa memang ada dana tersisa, tetapi karena ini sistemnya ponzi ketika uangnya dibayarkan, itu sudah habis dalam sistem, Jadi kalau pun ada tersisa, jumlahnya tidak sesuai dengan yang dikumpulkan,” kata Lutfi dalam Raker Menteri Perdagangan bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6/2022) lalu.
“Saya akan coba bagaimana mengembalikan (uang korban robot trading) ke orang-orang yang dirugikan. Karena itu uang mereka, semestinya dikembalikan ke korban,” tambah Lutfi.
Mengenai kasus robot trading yang marak belakangan ini, Lutfi mengungkapkan para oknum robot trading ini mendaftarkan izinnya sebagai sekolah komputer.
Namun, pada prakteknya oknum robot trading tersebut justru mengumpulkan dana dari masyarakat dalam jumlah besar.
“Jadi kalau ditanya sekarang siapa yang salah, ya ini sama seperti seorang pilot tapi SIM-nya pakai SIM C,” ujar Lutfi.
Adapun Lutfi menuturkan saat ini sedang berupaya untuk mencari kepala Bappebti baru yang bisa berpacu dengan waktu dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada.
Hal ini agar Kepala Bappebti mengerti teknologi digital dengan baik agar bisa mencegah penyelenggara investasi bodong seperti robot trading.
Baca juga: Yuni Shara hingga Sammy Simorangkir Diduga Terlibat Kasus Robot Trading Fahrenheit
Melansir Liputan6.com, sebelumnya, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tommy Kurniawan menyoroti sistem pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terhadap perdagangan menggunakan robot atau robot trading.
Menurutnya, saat ini sistem pengawasan Bappebti masih kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan robot trading.
“Tujuan Bappebti untuk masalah pengawasan komunitas berjangka pasar keuangan, supaya tidak ada penyimpangan. Tetapi dengan kasus yang saat ini, terjadi atau bahkan sering terjadi kita jadi mempertanyakan sistem pengawasan Bappebti seperti apa,” kata dia dalam rapat kerja, Jakarta, Rabu, 25 Mei 2022.
Baca juga: Robot “Trading” Millionaire Prime Dipolisikan, Ratusan Korban Rugi Rp30,6 M
Tommy menjelaskan, penyedia layanan robot trading sangat mudah melakukan kloning ketika situs yang digunakan sudah diblokir oleh pemerintah. Kloning dilakukan untuk menghadirkan kembali jenis robot trading yang baru, dimana berpotensi bisa menimbulkan kerugian yang makin besar.
“Anggaplah pakai robot trading dulu masih manual harus wait and see harus lihat layar, naik turun pasar. Sekarang semua serba cepat dan mudah. Apakah Bappebti sudan punya pengawasan canggih? Kalau tidak punya, kenapa tidak? berarti ada yang salah,” katanya.
Baca juga: Rugi Rp51 M Lebih, Ratusan Korban Robot Trading di Surabaya Lapor Polisi
Dia pun menyarankan, Bappebti memiliki sistem yang kuat agar bisa men-tracing robot trading yang merugikan. Sehingga sebelum menimbulkan kerugian sudah dapat diantisipasi terlebih dahulu.
“Kalau mereka bisa melakukan kloning website, diblokir, bikin lagi, diblokir, bikin lagi, artinya mereka sistemnya canggih. Bappebti kalau tidak punya sistem men-tracing itu yang canggih, maka akan terus tertinggal. Ini harus membuat sistem canggih mengawasi itu semua,” tandasnya.
Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada