JAKARTA, duniafintech.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan kepada pemerintah agar menggunakan cara pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi secara tertutup agar distribusi BBM tepat sasaran.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman menjelaskan distribusi secara tertutup dilakukan agar subsidi energi bisa tepat sasaran. Hal itu bisa dilakukan dengan cara bagi orang berhak mendapatkan subsidi dapat diperiksa dan diveririkasi. Dia mengusulkan untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi bisa melalui QR Code.
“Sehingga subsidi energi bisa tepat sasaran sesuai dengan Undang-Undang Energi,” kata Saleh.
Menurutnya penggunaan subsidi BBM subsidi mengalami peningkatan saat terjadinya pemulihan ekonomi usai pandemi Covid-19. Sehingga masih banyak masyarakat mampu yang lebih memilih BBM subsidi karena harganya lebih murah. Berdasarkan hal itulah, Saleh menambahkan terdapat dua hal penyalahgunaan BBM subsidi.
Pertama, dia menjelaskan penyalahgunaan subsidi yang masuk dalam ranah pidaha. Kasus itu mengalami peningkatan dalam empat bulan terakhir. Kedua, tidak sasaran karena sekian persen BBM subsidi tidak tepat sasaran.
“Artinya, orang yang tidak butuh subsidi itu mampu beli tetapi karena harnya murah, ya mereka pilih BBM subsidi,” kata Saleh.
Baca juga: Cara Menteri Erick Permudah Nelayan Dapatkan BBM Subsidi
Oleh karena itu, Saleh meminta agar pemerintah melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Menurutnya hal itu dibutuhkan agar menjadi landasan untuk menerapkan BBM subsidi menjadi tepat sasaran dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Untuk mencegah pendistribusian yang tidak tepat sasaran. Maka diperlukan pendistribusian secara tertutup,” kata Saleh.
Situasi global saat ini telah menyebabkan harga minyak dunia melonjak drastis serta membuat kurs mata uang Indonesia menjadi terdepresiasi. Hal itu secara langsung berdampak pada beban besar subsidi energi yang ditanggung negara, yang sebagaimana disebutkan oleh pemerintah mencapai Rp 502 triliun.
Baca juga: Pembatasan Jadi Jurus Jitu Kurangi Penyelewengan BBM Subsidi?
Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai pada situasi global yang penuh ketidakpastian, alokasi anggaran untuk BBM bersubsidi akan memberatkan keuangan negara. Di sisi lain, selama ini penggunaan BBM bersubsidi justru banyak didominasi oleh masyarakat mampu. Berdasarkan data, pengguna BBM bersubsidi saat ini dinikmati oleh 70% masyarakat yang mampu.
“Hal itu sebagai sesuatu yang kontraproduktf dan dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat menengah ke atas dengan masyarakat kelas bawah,” katanya
Mamit berpendapat agar tepat sasaran, nilai guna subsidi akan jauh lebih efektif dan berdampak positif bila dialihkan untuk berbagai sektor produktif seperti program pendidikan dan beasiswa, bantuan kepada nelayan dan petani, pembangunan infrastruktur, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya.
“Sementara saat ini, penyesuaian harga BBM merupakan langkah tepat pemerintah untuk mengalihkan APBN ke sektor yang produktif. Khususnya terhadap masyarakat yang lebih membutuhkan,” kata Mamit.
Baca juga: Menteri Erick Klaim MyPertamina Jawaban Untuk Subsidi BBM Tepat Sasaran
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com