JAKARTA, duniafintech.com – Berita ekonomi hari ini terkait Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi pelaku usaha dalam negeri, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya ini mencakup pengendalian impor yang lebih ketat dan penataan perdagangan daring.
Zulkifli mengungkapkan kekhawatiran atas sejumlah pusat grosir yang mengalami penurunan aktivitas penjualan, bukan hanya di Jakarta tetapi juga di berbagai daerah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk melindungi para pedagang, termasuk pedagang di pasar tradisional.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Jokowi Ungkap Investasi PSN Tahun 2024
Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah mengintensifkan pengendalian impor. Mendag menjelaskan bahwa pengendalian ini bertujuan untuk melindungi perdagangan dalam negeri dengan menggeser pengawasan dari “post-border” menjadi “border,” sehingga impor dapat diawasi lebih ketat.
Selain itu, pemerintah telah mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Mendag menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan untuk mengatur perdagangan daring, bukan melarangnya.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Angka Inflasi Masih Terkendali
“Contohnya, makanan yang diperdagangkan secara daring harus memiliki sertifikat halal, sementara obat dan kosmetik harus mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan produk elektronik harus disertai dengan garansi purnajual,” kata Zulkifli.
Zulkifli mengaku akan mendorong pelaku UMKM untuk memasuki ekosistem digital. Ia mengakui bahwa persaingan di dunia digital semakin ketat, dan para pelaku UMKM perlu meningkatkan kapasitas mereka untuk bersaing. Untuk itu, Kementerian Perdagangan telah menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi UMKM agar dapat memasuki ekosistem digital.
“Pendekatan yang kami ambil adalah dengan mengajari pedagang agar bisa ikut serta dalam perdagangan daring. Kami ingin memastikan bahwa perdagangan daring dan fisik dapat berdampingan dan saling mendukung, sehingga dapat tumbuh bersama,” kata Zulkifli.
Presiden Jokowi Instruksikan Langkah-Langkah Penanganan Banjirnya Impor Barang Konsumsi
Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada para Menteri dan Kapolri untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani lonjakan impor barang konsumsi, termasuk penjualan melalui media sosial. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap peningkatan signifikan dalam impor barang konsumsi yang telah terjadi.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Rabu Sore TikTok Shop Stop Beroperasi
Berbagai langkah konkret telah diambil, dan Presiden menekankan bahwa langkah-langkah ini akan terus ditingkatkan. Salah satu perubahan signifikan adalah pengubahan sistem lalu lintas barang dari “post-border” menjadi “border control” untuk produk tertentu, termasuk mainan anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional, suplemen kesehatan, pakaian jadi, aksesoris pakaian jadi, dan produk tas.
“Selain itu, pengawasan akan semakin ditingkatkan untuk berbagai jenis impor, termasuk impor umum (barang konsumsi), impor barang kiriman, impor melalui kawasan khusus (KB), pelabuhan laut bersebelahan (PLB), dan sektor e-commerce (PMSE). Langkah ini juga mencakup penindakan tegas terhadap impor ilegal dan impor borongan,” kata Menteri keuangan Sri Mulyani dalam akun resmi instagramnya @smindrawati.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Pemerintah Peringatkan TikTok
Dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden, dibentuklah satuan tugas gabungan yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kemenkominfo, Kemeperind, Kemen Koperasi UMKM, Bea Cukai, Kepolisian, dan Imigrasi. Satgas ini bertugas untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan tindakan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.
Sri Mulyani mengungkapkan Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi berkala dalam tiga bulan ke depan terhadap langkah-langkah yang telah diambil. Kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dianggap sangat penting dalam menangani dampak global dari lonjakan impor barang konsumsi.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Ini Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
“Perlu dicatat bahwa langkah-langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah dalam melindungi pelaku usaha dalam negeri, terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari dampak negatif lonjakan impor barang konsumsi,” kata Sri Mulyani.