JAKARTA, duniafintech.com – Berita ekonomi hari ini terkait Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono menyatakan penilaian positif terhadap kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2023. Meskipun diwarnai oleh ketidakpastian perekonomian global yang meningkat, NPI menunjukkan perbaikan signifikan dengan mencatat defisit sebesar 1,5 miliar dolar AS.
“Ini merupakan penurunan yang cukup besar dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya, yang mencapai 7,4 miliar dolar AS,” kata Erwin.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Pemerintah Bangun Transisi Energi
Menurutnya kondisi tersebut didukung oleh perbaikan pada neraca transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial.
“Posisi cadangan devisa pada akhir September tetap tinggi, mencapai 134,9 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Hal ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” ungkapnya.
Perbaikan pada Neraca Transaksi Berjalan
Neraca transaksi berjalan membaik, didukung oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan barang dan jasa yang tetap solid. Pada triwulan III 2023, transaksi berjalan mencatat defisit sebesar 0,9 miliar dolar AS (0,2% dari PDB), jauh lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai 2,2 miliar dolar AS (0,6% dari PDB).
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Pembangunan IKN Capai 300 Investor
“Surplus neraca perdagangan nonmigas meningkat berkat perbaikan permintaan beberapa komoditas ekspor, terutama besi dan baja, meskipun tren harga komoditas masih turun. Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas meningkat sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia,” terang Erwin.
Kinerja Transaksi Modal dan Finansial yang Positif
Kinerja transaksi modal dan finansial juga membaik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Pada triwulan III 2023, transaksi tersebut mencatat defisit sebesar 0,3 miliar dolar AS (0,1% dari PDB), jauh lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai 4,8 miliar dolar AS (1,4% dari PDB).
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Neraca Perdagangan Catatkan Surplus
“Rendahnya defisit transaksi modal dan finansial ini didukung oleh berlanjutnya investasi langsung sebagai cerminan dari tetap terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik. Investasi lainnya juga mencatat surplus dipengaruhi oleh penarikan utang luar negeri untuk pembiayaan kegiatan usaha korporasi,” tambah Erwin.
Meningkatnya Kepercayaan Investor, Tapi Perlu Waspada
Bank Indonesia menilai kinerja NPI triwulan III 2023 yang baik mampu terus menopang ketahanan eksternal Indonesia. Namun, Erwin Haryono juga menekankan pentingnya mengamati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI.
“Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat respons kebijakan yang didukung oleh sinergi erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia,” kata Erwin.
Kemenkeu dan SMF Dorong Akses Perumahan Murah untuk MBR
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF terus mendorong ketersediaan akses perumahan yang layak dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Harga Properti Meningkat, Penjualan Turun
Salah satu upayanya diberikan melalui Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yaitu program yang memberikan akses pemilikan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu, PT SMF diberi mandat untuk mendukung peningkatan pembiayaan perumahan yang berkelanjutan dengan menyediakan sumber dana jangka menengah dan panjang bagi Lembaga Keuangan penyalur KPR melalui skema sekuritisasi KPR serta pembiayaan sekunder. Peran strategis ini menjadikan PT SMF juga menjadi katalisator pengembangan ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Pemerintah Monitor Pembangunan Smelter
“Hingga Juli tahun 2023, program FLPP telah mendukung pemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit rumah yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo
Realisasi penyaluran dana FLPP di tahun 2023 sampai dengan bulan Juli adalah sebanyak 120.169 unit rumah dari target penyaluran sebanyak 220.000 unit sebagaimana ditetapkan dalam Nota Keuangan 2023.
“Hal ini memperlihatkan perwujudan dari perhatian pemerintah khususnya APBN yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Heliantopo.
Penguatan Sektor Perumahan merupakan salah satu respon kebijakan APBN untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. Program KPR FLPP ini merupakan bukti nyata penggunaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam APBN yang berperan penting dalam mendukung pembangunan serta memberikan manfaat subsidi khususnya program pemilikan rumah bagi masyarakat membutuhkan.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Angka Inflasi Alami Kenaikan 2,56 Persen
“Pemerintah mensupport untuk KPR FLPP tidak dikenakan PPN,” ujar Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatra Utara Dodok Dwi Handoko.
Menkeu: DJKN Harus Optimalkan Kekayaan Negara untuk Kemakmuran Rakyat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah arahan untuk meningkatkan peranan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam melaksanakan tugas pengelolaan kekayaan negara.
Sri Mulyani menekankan pentingnya DJKN untuk memahami landasan konstitusi dan landasan hukum terkait definisi kekayaan negara.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Mendag Tetapkan Daftar Positive Impor
“Saya minta teman-teman DJKN baca undang-undang mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara. Cari di dalam undang-undang tersebut berbagai pasal artikel yang menyangkut kekayaan negara,” ujar Sri Mulyani.
“Tujuannya apa? Bagaimana anda memahami semua legislasi ini? Tujuannya untuk apa? Kekayaan negara adalah untuk dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat gitu kan undang undang dasar kan bilang begitu,” lanjutnya.
Sri Mulyani juga mendorong DJKN untuk mengoptimalkan kekayaan negara sehingga tidak berada dalam kondisi idle. Bahkan ia mendorong agar kekayaan negara bisa terus memberikan nilai tambah.
“Jadi poin kedua adalah DJKN harus menelurkan dan mengeluarkan rekomendasi bagaimana membuat kekayaan negara itu betul-betul menciptakan kemakmuran rakyat. Dia tidak wasted, dia tidak idle, dia tidak kemudian membebani. Bahkan keuangan negara untuk menjaganya. Ada rasa dan ada indikator parameter untuk membuat kekayaan negara itu harus bisa memberikan nilai tambah,” jelas Sri Mulyani.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Penerimaan Pajak Naik, Utang LN Turun
Terakhir, Sri Mulyani juga berharap DJKN dapat semakin canggih dan inovatif dalam mengelola kekayaan negara. Ia mencontohkan, pembangunan bendungan senilai satu triliun rupiah bisa menciptakan nilai tambah ekonomi dan juga disekuritisasi sehingga melipatgandakan manfaat kekayaan negara tersebut.
“Sophisticated itu ya berarti tidak hanya anggaran keluar satu triliun, dapat bendungan harganya satu triliun selesai satu jreng. Tapi harusnya anggaran keluar satu triliun keluarlah menjadi barang milik negara yang harganya satu triliun, satu triliunnya itu bisa meng-create nilai tambah ekonomi dan satu triliun nya kita bisa securitize lagi mendapatkan another dua tiga triliun,” jelasnya.