JAKARTA, duniafintech.com – Berita ekonomi Indonesia terkait Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan perdagangan pasar fisik minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Bursa Berjangka Indonesia. Langkah ini merupakan terobosan yang dilakukan Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam upaya memperbaiki tata kelola perdagangan CPO di Bursa Berjangka.
Zulkifli mengungkapkan bahwa peluncuran Bursa CPO Indonesia ini merupakan terobosan dalam perbaikan tata kelola perdagangan CPO di bursa berjangka, dengan tujuan memperkuat kinerja perdagangan CPO sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia. Selain itu, peluncuran Bursa CPO juga merupakan komitmen Kementerian Perdagangan dalam mendorong terbentuknya harga acuan CPO yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu, baik untuk perusahaan besar, menengah, maupun kecil/petani kelapa sawit.
Zulkifli menjelaskan bahwa Indonesia berkontribusi lebih dari 50 persen kebutuhan CPO dunia, namun belum memiliki harga acuan sendiri. Saat ini, harga patokan ekspor CPO bersumber dari Rotterdam dan Malaysia. Dengan adanya transaksi CPO di Bursa Berjangka di Indonesia, diharapkan terbentuk harga CPO yang dapat dijadikan acuan pelaku pasar CPO ke depan. Indonesia belum memiliki harga acuan CPO, padahal Indonesia merupakan negara produsen CPO terbesar di dunia.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Lindungi UMKM, Pemerintah Kendalikan Impor
“Banyak keluhan yang diterima dari pelaku usaha terkait ketidaktepatan sumber harga acuan dari negara lain, yang berdampak pada pembayaran pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah memfasilitasi terbentuknya Bursa CPO Indonesia ini agar dapat menjadi pengaruh pasar global di masa depan,” ujar Zulkifli.
Dengan peluncuran Bursa CPO ini, Zulkifli mengharapkan tata kelola perdagangan CPO dapat ditingkatkan dan tercipta harga acuan yang lebih transparan serta menguntungkan bagi semua pihak terkait. Kehadiran Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat membawa dampak positif bagi industri kelapa sawit dan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor tersebut.
Menurutnya CPO adalah komoditas strategis bagi Indonesia. Pada tahun 2022, produksi CPO mencapai 46,73 juta ton dengan nilai ekspor mencapai USD 29,62 miliar. Bahkan pada Mei 2023, produksi CPO Indonesia tercatat sebesar 20,86 juta ton, mengungguli Malaysia sebesar 15,74 juta ton. Kontribusi besar ini menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri CPO global.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Stok Beras Cukup, Pemerintah Tetap Impor
Langkah selanjutnya adalah menciptakan sarana yang memungkinkan industri, pabrik kelapa sawit, dan kebun kelapa sawit untuk melakukan transaksi CPO dengan harga yang kompetitif. Peluncuran Bursa CPO Indonesia adalah langkah konkret yang mendukung tujuan tersebut.
“Ini juga merupakan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem perdagangan CPO yang lebih baik,” kata Zulkifli.
Zulkifli mengatakan pemerintah Indonesia pun berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perdagangan CPO melalui diterbitkannya Peraturan Bappebti (Perba) No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Meskipun bersifat sukarela (voluntary), peraturan ini diharapkan dapat memastikan bahwa perdagangan CPO mendukung Indonesia untuk menjadi penentu harga CPO di pasar global.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Sektor Pajak dan APBN Terkendali
Zulkifli menegaskan pentingnya kolaborasi dalam upaya mendongkrak transaksi CPO. Dia menyebut bahwa kolaborasi adalah kunci kesuksesan, dan dengan kerja sama yang baik, target dari Peraturan Bappebti ini akan tercapai, menjadikan Bursa CPO Indonesia sebagai acuan harga di dalam negeri.
Zulkifli menjelaskan rencana Kementerian Perdagangan untuk mengatur tata kelola ekspor CPO yang akan memfasilitasi pelaku usaha melalui Bursa Berjangka oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko mengungkapkan pihaknya telah menerbitkan persetujuan pendirian Bursa CPO kepada PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, yang lebih dikenal sebagai Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BCPO/10/2023.
Didid mengungkapkan bahwa ini adalah langkah penting untuk mendorong perdagangan CPO lokal yang adil dan transparan sambil memberikan kepastian berusaha dan melindungi kepentingan masyarakat. Meskipun bersifat sukarela, perdagangan CPO di Bursa Berjangka Indonesia diharapkan dapat mempertemukan penjual dengan pembeli pada tingkat yang seimbang.
Sebagai upaya untuk memastikan kelancaran perdagangan CPO di Bursa Berjangka Indonesia, akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan terkait mekanisme perdagangan, yang akan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha besar maupun pemilik pabrik kelapa sawit.
Baca juga: Berita Bitcoin Hari Ini: Bitcoin Menguat 0,28 Persen
Diharapkan bahwa Bursa CPO Indonesia akan mulai beroperasi secara efektif pada tanggal 23 Oktober 2023, dan langkah ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan tata kelola perdagangan CPO di Indonesia.
“Bursa CPO Indonesia diharapkan menjadi “market influencer” di pasar global, membawa manfaat jangka panjang bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia,” kata Didid.
Didid mengungkapkan Pemerintah Indonesia telah menunjuk Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) sebagai penyelenggara Pasar Fisik Crude Palm Oil (CPO) melalui Bursa CPO Indonesia.
Keputusan ini merupakan kepercayaan besar dari pemerintah terhadap ICDX dalam mewujudkan pasar CPO yang teratur, wajar, dan efisien.Dalam beberapa bulan terakhir, sebanyak 18 pelaku usaha CPO telah bergabung dan siap untuk berdagang melalui Bursa CPO Indonesia.
“Hal ini menunjukkan adanya keinginan kuat dari pelaku usaha untuk mewujudkan perdagangan CPO yang lebih adil dan transparan,” kata Didid.
Direktur Utama ICDX, Nursalam mengungkapkan bahwa penunjukan tersebut merupakan kewajiban ICDX untuk menciptakan Bursa CPO yang kredibel, mandiri, dan transparan. ICDX telah siap secara teknis untuk menyelenggarakan pasar fisik CPO, termasuk dalam hal sistem perdagangan. Ia juga menekankan komitmen ICDX untuk menjadi bursa yang inklusif dan menyediakan kesetaraan bagi semua pelaku pasar.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: Hasil KTT Asean 2023: 93 Dokumen dan 2 Kesepakatan Konkret
Berdasarkan rencana, Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat beroperasi secara efektif mulai tanggal 23 Oktober 2023. Hal ini akan memulai proses price discovery yang diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas bursa. Dalam jangka panjang, Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat menjadi acuan harga CPO dunia.
Nursalam menjelaskan bahwa setelah mendirikan Bursa CPO, Bappebti akan melanjutkan dengan pengembangan bursa untuk komoditas strategis lainnya seperti kopi, karet, kakao, dan sebagainya. Transformasi Bappebti ini akan memperkuat pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditas strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Diharapkan dengan kerjasama semua pemangku kepentingan, ekosistem Bursa CPO dapat berkembang dengan baik dan kesuksesannya akan berdampak positif bagi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia,” kata Nursalam.