Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2025? Ini Kata Dirut BPJS

Kontributor

2 bulan ago

2025 Ada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Alasannya! Kenaikan iuran BPJS Kesehatan kemungkinan akan berlaku tahun depan. Gimana dampaknya buat kamu? Simak ulasan lengkapnya. JAKARTA, 19 November 2024 - Akan ada kenaikan Iuran BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada tahun 2025. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan tersebut, penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan harus dievaluasi dan disesuaikan paling lambat 1 Juli 2025, sesuai Pasal 103B Ayat 8. Penjelasan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam tahap evaluasi. "Evaluasi ini akan menentukan apakah iuran, manfaat, dan tarif pelayanan akan naik atau tetap. Namun, keputusan akhir berada di tangan pemerintah, bukan BPJS," ujar Ghufron. Ghufron menegaskan, BPJS Kesehatan mengutamakan keberlanjutan finansial dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Kami tidak ingin terjadi defisit, sehingga penyesuaian diperlukan, apalagi sektor kesehatan cenderung memiliki tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding sektor lain," tambahnya. Skema Iuran BPJS Kesehatan Saat Ini Saat ini, BPJS Kesehatan masih mengacu pada Perpres Nomor 63 Tahun 2022, yang membagi skema pembayaran iuran berdasarkan kategori peserta: 1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI): Iuran sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah. 2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU): Pegawai Pemerintah, termasuk PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara: 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% ditanggung pemberi kerja dan 1% ditanggung peserta. Pegawai BUMN, BUMD, dan swasta: Sama seperti pegawai pemerintah, yaitu 5% dari gaji bulanan. 3. Keluarga Tambahan PPU: Anak keempat dan seterusnya, orang tua, dan mertua: 1% dari gaji per orang per bulan. 4. Peserta Mandiri (PBPU) dan Bukan Pekerja: Kelas III: Rp 42.000 per bulan (dengan subsidi pemerintah hingga Rp 7.000). Kelas II: Rp 100.000 per bulan. Kelas I: Rp 150.000 per bulan. 5. Veteran dan Perintis Kemerdekaan: Iuran sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun, ditanggung pemerintah. Pembayaran iuran wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Keterlambatan pembayaran tidak dikenakan denda sejak 1 Juli 2016, kecuali jika peserta membutuhkan rawat inap dalam 45 hari setelah reaktivasi kepesertaan. Denda Pelayanan Denda pelayanan tetap berlaku bagi peserta yang menunggak iuran dan memerlukan rawat inap. Berdasarkan Perpres 64 Tahun 2020, besaran denda adalah: 5% dari biaya diagnosa awal rawat inap, dikalikan jumlah bulan tertunggak. Maksimal denda adalah 12 bulan tunggakan atau sebesar Rp 30 juta. Tantangan dan Prospek Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kenaikan iuran menjadi salah satu skenario yang dipertimbangkan, mengingat meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan serta inflasi di sektor ini. Data terbaru menunjukkan bahwa rata-rata inflasi di sektor kesehatan mencapai 4,3% pada 2024, lebih tinggi dibanding inflasi umum sebesar 3,2%. Selain itu, jumlah peserta JKN yang terus bertambah, kini mencapai 250 juta jiwa, menambah beban operasional BPJS. Oleh karena itu, evaluasi tarif menjadi langkah penting untuk memastikan kesinambungan layanan. Dampak bagi Peserta Jika kenaikan iuran diberlakukan, pemerintah diharapkan tetap memberikan subsidi bagi kelompok rentan, seperti peserta PBI dan kelas III. Penyesuaian tarif juga perlu memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama dalam kondisi pasca-pandemi. Dengan rencana evaluasi iuran paling lambat Juli 2025, peserta BPJS Kesehatan diimbau untuk mengikuti perkembangan kebijakan ini. Keseimbangan antara manfaat layanan, keberlanjutan finansial, dan daya beli masyarakat menjadi fokus utama pemerintah dalam menentukan besaran iuran mendatang.

JAKARTA, 15 November 2024 – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengungkapkan bahwa rencana perubahan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru akan diputuskan pada pertengahan 2025. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, yang menjelaskan bahwa keputusan terkait iuran, manfaat, dan tarif pelayanan JKN akan mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam aturan tersebut, tepatnya pada Pasal 103B Ayat 8, disebutkan bahwa keputusan terkait tarif maksimal harus diambil sebelum 1 Juli 2025.

Berdasarkan peraturan tersebut, tarif iuran peserta JKN saat ini akan tetap berlaku hingga pertengahan 2025. Dengan demikian, sampai batas waktu yang ditentukan, para peserta JKN masih menggunakan tarif lama yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Jika mengacu pada Perpres 59 Tahun 2024, evaluasi akan dilakukan sebelum 1 Juli 2025, dan kemudian tarif baru, iuran, serta manfaat akan ditetapkan,” jelas Ghufron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan bersama Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di hadapan Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ghufron menjelaskan bahwa saat ini belum dapat dipastikan apakah iuran akan mengalami kenaikan atau tetap stabil, karena keputusan akhir mengenai perubahan iuran JKN bukan wewenang BPJS Kesehatan, melainkan pemerintah.

BPJS Kesehatan hanya bertugas sebagai pelaksana program. Namun, ia berharap keputusan tersebut nantinya mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk kemampuan masyarakat dalam membayar iuran dan pertimbangan ekonomi lainnya.

“Kami tidak mengatakan pasti harus naik atau tetap. Itu hanya skenario, dan ada banyak alternatif. Penetapan ini sesuai dengan arahan dalam Perpres 59,” tambahnya.

Pertimbangan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Salah satu pertimbangan yang turut disoroti Ghufron adalah inflasi, yang dapat mempengaruhi biaya layanan kesehatan secara signifikan. Menurutnya, kenaikan inflasi setiap tahun berdampak besar terhadap industri kesehatan karena biaya kesehatan memiliki tingkat inflasi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.

“BPJS Kesehatan ingin membayar rumah sakit dan layanan sesuai dengan harga pasar. Inflasi kesehatan memang lebih tinggi dari sektor lain, sehingga biaya ini harus dihitung secara cermat,” lanjutnya.

Kenaikan tarif iuran JKN, jika diberlakukan, juga harus didukung oleh data yang menunjukkan kemampuan fiskal dan anggaran negara untuk menanggung peningkatan biaya kesehatan. Menurut laporan dari Kementerian Keuangan, belanja kesehatan pemerintah pada tahun 2023 telah mencapai 5 persen dari total anggaran negara, atau sekitar Rp185 triliun. Ini mencakup pembiayaan untuk subsidi iuran JKN bagi golongan masyarakat miskin yang terdaftar dalam Program Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta dukungan bagi fasilitas kesehatan di berbagai daerah.

Status Keuangan BPJS Kesehatan dan Jaminan Ketersediaan Layanan

Di tengah wacana kemungkinan kenaikan iuran, Ghufron menegaskan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini dalam keadaan sehat dan stabil. Dana yang bersumber dari iuran peserta serta hasil investasi masih cukup untuk menjamin keberlangsungan pembayaran klaim kepada rumah sakit di seluruh Indonesia.

“BPJS Kesehatan saat ini memiliki aset yang sehat, sehingga kami dapat memastikan pada tahun 2025 pembayaran kepada rumah sakit tetap berjalan lancar,” ungkapnya.

Selain itu, Ghufron juga menegaskan bahwa tidak akan ada penurunan kualitas layanan bagi peserta JKN, sekalipun terdapat tantangan dari sisi inflasi atau potensi defisit anggaran.

“Kami akan tetap menjaga agar pelayanan di rumah sakit tidak terhambat. Kami berkomitmen membayar tepat waktu, sehingga peserta tidak perlu khawatir,” katanya.

Rencana Jangka Panjang dan Dampak Sosial Kenaikan Iuran

Kenaikan iuran JKN berpotensi memberikan dampak sosial yang cukup besar bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Menurut data BPJS Kesehatan pada 2023, jumlah peserta JKN tercatat mencapai lebih dari 240 juta orang atau sekitar 89 persen dari total populasi Indonesia.

Dari angka tersebut, hampir 100 juta peserta termasuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Artinya, perubahan tarif harus mempertimbangkan beban yang akan dihadapi kelompok ini.

Di sisi lain, kenaikan iuran dapat membantu menyeimbangkan anggaran BPJS Kesehatan dan mencegah potensi defisit yang lebih besar di masa mendatang. Namun, BPJS Kesehatan tetap mengedepankan kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat, sehingga rencana kenaikan iuran akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pakar ekonomi, pemangku kepentingan kesehatan, dan organisasi masyarakat.

Peningkatan iuran juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan di berbagai fasilitas kesehatan. Pemerintah berencana terus mengembangkan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil serta memperbaiki kualitas layanan di puskesmas dan rumah sakit kelas menengah.

Keputusan terkait kenaikan iuran JKN akan menjadi bagian penting dari pengelolaan anggaran kesehatan nasional pada 2025. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program kesehatan nasional menyadari bahwa kebijakan ini memiliki dampak signifikan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, keputusan kenaikan iuran akan dilakukan dengan sangat hati-hati dan akan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah juga diharapkan dapat mengambil langkah proaktif untuk menjamin agar program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.