JAKARTA, duniafintech.com – Jenis pajak di Indonesia tentunya sangat penting untuk diketahui. Pajak menjadi salah satu pilar utama pendapatan bagi pemerintah di hampir seluruh negara di dunia.
Sistem perpajakan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyediaan fasilitas dan layanan publik yang diperlukan oleh warga negara. Jenis-jenis pajak yang diterapkan bervariasi. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pajak dan apa saja ragamnya?
Berikut ini ulasan selengkapnya terkait jenis pajak di Indonesia yang penting untuk diketahui.
Apa Itu Pajak?
Pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban kontribusi kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu atau perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pungutan ini bersifat obligatoris dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak merupakan pembayaran yang wajib dilakukan kepada negara, baik oleh individu maupun entitas bisnis, sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Baca juga: Cara Lapor Pajak Online, Sangat Mudah Ikuti Langkah-Langkahnya
Penting untuk diingat bahwa pembayar pajak mungkin tidak selalu menyadari dampak positif secara langsung dari kewajiban pajak mereka. Meskipun demikian, berbagai fasilitas umum yang digunakan sehari-hari, seperti rumah sakit, sekolah, transportasi umum, dan infrastruktur jalan, sebenarnya merupakan hasil dari pendapatan pajak. Oleh karena itu, melalui pemahaman lebih mendalam, kita dapat menyadari bahwa manfaat pajak sangatlah luas dan beragam, sebagaimana diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Jenis Pajak di Indonesia
Jenis-jenis pajak di Indonesia dikategorikan berdasarkan cara pemungutan, sifat, dan lembaga pemungutnya.
1. Pajak Langsung dan Pajak tidak Langsung
- Pajak Langsung: Beban pajak ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pembayaran pajak harus dilakukan langsung oleh wajib pajak, tanpa kemampuan untuk mentransfer kewajiban ini kepada orang lain.
- Pajak tidak Langsung: Beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain karena tidak ada surat ketetapan pajak. Pajak ini terkait dengan tindakan atau kejadian tertentu, memungkinkan pembayaran pajak diwakilkan kepada pihak lain.
2. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif
- Pajak Subjektif: Pajak ini berdasarkan pada subjeknya, memperhatikan kondisi atau kemampuan wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang mempertimbangkan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan.
- Pajak Objektif: Pajak ini berkaitan dengan nilai dari objek pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada barang tertentu.
- Pajak Pusat dan Pajak Daerah
- Pajak Pusat: Dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, terutama melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasilnya digunakan untuk mendanai belanja negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- Pajak Daerah: Dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah, dan proses administrasinya dilaksanakan di kantor-kantor pemerintah daerah setempat.
Contoh Jenis Pajak di Indonesia: Pajak Pusat dan Pajak Daerah
Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melibatkan beberapa jenis, di antaranya:
- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Bea Materai
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
Sementara itu, pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah terbagi menjadi dua kategori berikut ini.
Baca juga: Ketentuan Membeli HP di Luar Negeri dan Besaran Pajaknya
- Pajak Provinsi
- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok
- Pajak Kabupaten/Kota
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Perlu dicatat, sejak tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam kategori pajak daerah, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan tetap merupakan tanggung jawab pajak pusat.
Baca juga: Cara Bayar Pajak Mobil Online: Pelajari Resiko-Resikonya
Baca terus berita fintech Indonesia dan berita kripto terkini hanya di duniafintech.com