JAKARTA, duniafintech.com – Pemerintah resmi mengeluarkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dam Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antar Negara.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Kartu Kredit Pemerintah domestik akan turut membantu mempercepat pembayaran transaksi belanja pemerintah daerah maupun pusat. Selain, itu platform ini juga ditujukan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri.
“Terutama produk UMKM, oleh seluruh instansi pemerintah serta BUMN,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Digitalisasi UKM, Kunci Daya Saing Usaha dan Pemulihan Ekonomi Indonesia
Sementara itu untuk QRIS Antar Negara, Sri Mulyani menambahkan akan menjadi salah satu terobosan Indonesia untuk membangun konektivitas sistem pembayaran ke dunia, mulai dari negara-negara ASEAN. Menurutnya platform ini akan memudahkan para pelaku UMKM juga sektor pariwisata Indonesia untuk melakukan transaksi lintas negara.
Dia mengharapkan dengan adanya KKP dan QRIS Antar Negara, Indonesia akan menciptakan banyak terobosan agar ekonomi digital semakain maju.
“Bayangkan, ketika bertransaksi di luar negeri. Kita cukup menggunakan ponsel saja. Mudah sekali, kan?” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Dorong Digitalisasi, Menteri Teten: Produk UMKM Harus Banjiri E-commerce Dalam Negeri
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital Indonesia akan mencapai US$146 miliar di tahun 2025, dan bertumbuh delapan kali lipat menjadi Rp4.531 triliun di tahun 2030.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pandemi Covid-19 telah mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan menciptakan prospek cerah pada potensi ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Dia menambahkan nilai perdagangan digital mencapai Rp401 triliun di tahun 2021. Menurutnya hal itu terjadi seiring dengan meningkatkan akseptasi dan preferensi berbelanja daring serta didukung perluasan sistem pembayaran digital dan akselerasi digital banking.
Airlangga mengatakan pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan peluang digitalisasi melalui implementesi sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital. Selain itu, mewujudkan upaya penguatan kerjasama dan konektivitas pada lingkup regional maupun global di berbagai sektor, termasuk sektor perdagangan dan pembayaran di ASEAN.
“Digitalisasi ekonomi dan keuangan digital harus diakselerasi dengan perbaikan-perbaikan dan telah mendorong capaian inklusi keuangan nasional,” kata Airlangga.
Baca juga: Mendag Targetkan Satu Juta UMKM Gunakan Digitalisasi di Tahun 2022
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com