Site icon Dunia Fintech

Kebijakan Pinjaman Karyawan. Ini yang Harus Diperhatikan

Kebijakan Pinjaman Karyawan

DuniaFintech.com – Ada beberapa hal yang disediakan oleh perusahaan sebagai fasilitas tambahan, salah satunya adalah pinjaman karyawan. Dengan adanya pinjaman karyawan tersebut memungkinkan karyawan lebih loyal kepada perusahaan sehingga performa yang ditunjukkan untuk perusahaan juga meningkat. Lalu, bagaimana kebijakan pinjaman karyawan?

Syarat yang Harus Dipenuhi Karyawan Saat Meminjam

Pinjaman dapat diberikan ketika karyawan memenuhi syarat tertentu. Bukan bermaksud membeda-bedakan karyawan, namun perusahaan juga memiliki arus finansial yang perlu dijaga. Pada dasarnya kebijakan pinjaman karyawan yang harus dipenuhi tergantung dari kebijakan perusahaan. Namun secara umum, terdapat beberapa kebijakan pinjaman karyawan yang biasanya digunakan perusahaan untuk memberikan fasilitas ini diantaranya:

Peminjam Merupakan Karyawan Perusahaan

Tentu saja jelas, syarat pertama dan utama adalah karyawan yang mengajukan pinjaman adalah karyawan dari perusahaan Anda. Secara langsung, perusahaan bertanggung jawab atas kehidupan karyawan dengan memberikan kompensasi berupa gaji dan benefit lain, salah satunya berupa pinjaman yang bisa diajukan karyawan.

Batas Maksimal Pinjaman

Karyawan yang mengajukan pinjaman juga memiliki batas maksimal pinjaman. Batasnya diterapkan mengacu pada posisi atau jabatan serta gaji yang diterimanya setiap bulan sehingga tetap dapat dikembalikan tepat waktu tanpa harus terlalu memberatkan karyawan yang melakukan pinjaman. Hal ini perlu dieksekusi dengan cermat agar tidak ada kesalahan data yang terjadi.

Jangka Waktu Pinjaman

Setiap karyawan yang melakukan pinjaman juga harus memberikan keterangan jelas berapa lama pengembalian pinjaman tersebut dilaksanakan. Misalnya saja, dengan pinjaman sebesar Rp12.000.000 akan dikembalikan secara bertahap selama 6 bulan. Maka setiap bulan gaji karyawan tersebut akan dipotong sebesar Rp2.000.000 ditambah dengan bunga yang diberikan perusahaan.

Surat Perjanjian Pinjaman

Kebijakan yang lainnya adalah dokumen khusus yang mencantumkan kesepakatan pinjaman antara perusahaan dan karyawan ini bentuknya bisa berbeda setiap perusahaan. Intinya, terdapat keterangan jelas mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, keterangan menyetujui aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh kedua pihak.

Baca juga:

Beberapa Hal yang Harus Diperhatikan Perusahaan

Selain kebijakan yang harus ditaati oleh peminjam, perusahaan pun harus memerhatikan beberapa hal saat mengeluarkan pinjaman karyawan, diantaranya:

Kondisi Keuangan Perusahaan

Pemberian pinjaman harus juga melihat kondisi keuangan perusahaan. Jangan sampai perusahaan bisa memberikan bantuan untuk karyawan namun justru membuat keuangan perusahaan menjadi tidak sehat. Dampak yang timbul bisa masif dan sangat merugikan.

Track Record Karyawan

Meski setiap pekerja memiliki hak yang sama untuk mengakses pinjaman yang disediakan karyawan, perusahaan tetap harus mencermati rekam jejak karyawan dalam kegiatan perusahaan. Jangan sampai, karyawan yang pernah bermasalah dengan pinjaman bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman kembali tanpa ketentuan tambahan sebagai konsekuensi atas masalah yang dibuatnya dahulu.

Prosedur Peninjauan dan Persetujuan

Prosedur yang dilakukan perlu memiliki tahapan yang berlaku secara umum. Tujuannya agar dapat memudahkan karyawan dalam melakukan pengajuan pinjaman, serta memudahkan perusahaan dalam meninjau dan memberikan respon atas pengajuan pinjaman yang dilakukan karyawan. Dalam hal ini, pengelolaan data kemudian memiliki peran besar, dimana data yang ada digunakan sebagai acuan utama untuk menjalankan prosedur.

(DuniaFintech/ Dinda Luvita)

Exit mobile version