JAKARTA, duniafintech.com – Pemerintah Inggris memutuskan memberi izin pihak berwajib untuk menyita aset kripto demi memerangi kejahatan finansial atau keuangan di negara itu.
Namun, pada Kamis (28/4/2022), proposal tersebut mengalami revisi cukup signifikan usai anggota parlemen mengusulkan pembentukan badan kejahatan keuangan.
Sejak pandemi COVID-19 merebak pada awal 2020 silam, kejahatan keuangan digital di Inggris meningkat tajam. Pemerintah lantas mengajukan rancangan undang-undang untuk memungkinkan aset kripto disita dan diamankan lebih cepat.
“Secara khusus, (kami mengusulkan) pembentukan lembaga yang berwenang melakukan perampasan sipil yang akan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh mereka yang tidak dapat dituntut tapi menggunakan dana mereka untuk kejahatan lebih lanjut,” kata pemerintah kepada Komite Terpilih Perbendaharaan (TSC) parlemen, dilansir dari Suara.com, Jumat (29/4/2022).
Parlemen itu juga merekomendasikan satu badan untuk menangani kejahatan ekonomi menggantikan sejumlah lembaga yang “membingungkan”, tapi pemerintah mengatakan pendekatan multi-lembaganya adalah yang tepat.
“Pendekatan ini memungkinkan kita untuk membedakan di antara jenis-jenis kejahatan yang berbeda,” kata pemerintah, seraya menambahkan bahwa penipuan di sektor publik membutuhkan tanggapan yang berbeda terhadap penipuan yang dilakukan oleh orang atau bisnis.
“Ini mungkin peluang signifikan yang terlewatkan,” kata Ketua TSC Mel Stride dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Soal Kejahatan Ekonomi, Jokowi Minta PPATK Terus Lakukan Terobosan Dalam Memberantas
Pemerintah juga mendukung usulan yang mewajibkan platform daring seperti Google dan Facebook untuk secara proaktif menangani iklan palsu untuk produk keuangan, meski bakal membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini untuk mengantisipasi kejahatan finansial.
“Platform daring sekarang harus mengintensifkan dan segera menghapus iklan penipuan ini,” kata Stride.
Di samping itu Google telah setuju untuk memuat promosi keuangan hanya dari perusahaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan pemilik Facebook Meta akan mengikutinya tahun ini.
Parlemen itu merekomendasikan untuk memaksa platform daring membantu memberi kompensasi kepada pelanggan yang terkena penipuan, sebuah langkah yang tidak dikesampingkan oleh pemerintah.
Baca juga: OJK Targetkan Literasi Keuangan Masyarakat Naik Jadi 44% di Tahun Ini
“Kami bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan mitra dalam penegakan hukum dan masyarakat sipil untuk mempertimbangkan setiap opsi yang memungkinkan mendukung korban penipuan daring dan untuk mengurangi kerugian yang mereka alami,” kata pemerintah Inggris.
Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada