JAKARTA, duniafintech.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memperkirakan bahwa semua spektrum frekuensi jaringan 5G yang tersedia pada akhir tahun 2021 diperkirakan akan memacu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp2.874 triliun di 2030 dan meningkat menjadi Rp 3.549 triliun di tahun 2035.
“Peningkatan produktivitas 9,7 juta per kapita di tahun 2030 dan sebesar 11,6 juta per kapita di tahun 2035,” kata Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail dalam webinar ‘5G Connectivity for Making Indonesia 4.0’, Jumat (24/12).
Bahkan, lanjutnya, implementasi jaringan 5G di Indonesia, menurut diperkirakan akan meningkatkan investasi sebesar Rp591 triliun pada tahun 2030 dan melonjak menjadi Rp719 triliun di tahun 2035.
“Sehingga diperkirakan ada penambahan peluang kerja 4,6 juta pada tahun 2030 dan 5,1 juta peluang kerja di tahun 2035,” ujarnya.
Melihat peluang ekonomi dan dampak implementasi 5G, Ismail pun mengajak sektor swasta untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah juga terus mengebut transformasi digital di berbagai aspek.
“Saya sangat senang bisa mempresentasikan capaian pembangunan infrastruktur digital Indonesia. Kami telah mempersiapkan transformasi digital di setiap aspek kehidupan. Izinkan saya untuk memperkenalkan pencapaian dan membuka peluang investasi teknologi baru di sini,” kata dia.
Ismail menjelaskan, transformasi digital membutuhkan upaya kolektif untuk menjembatani kesenjangan digital dengan menghubungkan yang tidak terhubung dan membangun ketahanan dan pemberdayaan ekosistem digital dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi tiga tantangan dalam meningkatkan perubahan dalam sektor digital yaitu konektivitas, kesenjangan digital ketika pandemi, dan perluasan jaringan infrastruktur digital.
Kesenjangan tersebut adalah antara mereka yang mampu membayar layanan internet untuk produktivitas dan mereka yang harus mengurangi akses internet sebagai dampak ekonomi.
“Juga ada pergeseran dalam memastikan kapasitas, persaingan, dan keterjangkauan sambil mendorong investasi,” ucapnya.
Oleh karena itu, Kominfo berupaya mewujudkan target pemerataan konektivitas jaringan internet tersebut. Diharapkan, pada 2025 seluruh negara dapat memberikan kebijakan pitalebar universal, keterjangkauan layanan broadband, dan mendorong setiap orang memiliki akses online.
“Juga perlu peningkatan literasi dan keterampilan digital, layanan keuangan digital, e-commerce dan kesetaraan gender dalam mengakses layanan,” kata dia.
Ismail memaparkan, makin tinggi penetrasi fixed broadband dan mobile broadband di suatu negara, makin baik kemampuan negara tersebut untuk memitigasi risiko kerusakan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Peran fixed broadband lebih besar di negara maju untuk efek return to scale dan peran mobile broadband lebih besar di negara berkembang untuk aspek aksesibilitas,” ucapnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Anju Mahendra