Site icon Dunia Fintech

Luhut Ingatkan Pemerintah Daerah Mesti Terus Beri Pendampingan UMKM

luhut pendampingan UMKM

JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan pemerintah daerah yang telah menggelar kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk bisa terus memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM.

Hal tersebut guna meningkatkan transaksi penjualan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. 

Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) itu mengungkapkan hingga Februari 2022, program kampanye Gernas BBI telah membuat sebanyak 18 juta unit UMKM masuk ke ekosistem digital (onboarding) sejak diluncurkan 14 Mei 2020.

Jumlah tersebut setara dengan 60 persen dari target 30 juta unit UMKM yang onboarding pada 2023 mendatang.

“Untuk itu, setiap daerah yang telah melaksanakan kampanye Gernas BBI diharapkan dapat mewujudkan berbagai bentuk pendampingan tidak hanya masuk sistem digital namun agar UMKM dapat bisa meningkat transaksinya,” kata Luhut secara virtual dalam pembukaan Gernas BBI Sumatera Barat, dikutip dari Antara, Rabu (13/4/2022). 

Dalam laporannya kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin di acara tersebut, Luhut mengungkapkan Gernas BBI telah diaktivasi di daerah-daerah di mana pada tahun 2021 lalu sudah dijalankan di 12 provinsi dan tahun 2022 ini juga menjangkau 12 provinsi.

“Setiap bulan kami lakukan dan begitu selanjutnya hingga 2023, BBI akan bisa hadir di seluruh provinsi,” katanya.

Luhut mengakui, konsep program Gernas BBI memang terus disempurnakan seiring berjalannya waktu. Ada tahun ini, campaign manager akan melakukan tiga tahapan kampanye Gernas BBI, yakni pembukaan (opening), pendampingan, dan panen (harvesting) UMKM.

“Pada harvesting, kementerian/lembaga selaku campaign manager akan menyampaikan capaian hasil pendampingan selama tiga bulan di daerah serta mengumumkan lima UMKM/artisan champion,” jelasnya.

Gernas BBI pada 2022 ini juga akan menampilkan pameran virtual produk unggulan daerah yang didukung oleh Telkom.

Dukungan perkembangan UMKM

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan porsi kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap perbankan ditarget 30 persen atau setara Rp1.800 triliun pada tahun 2024.

“Ini menjadi arah Presiden agar program kredit usaha rakyat (KUR) berperan meningkatkan akses pembiayaan terhadap UMKM,” kata dia saat menjadi pembicara utama dalam kuliah umum dan kajian buku pembiayaan UMKM di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat kemarin.

Airlangga mengakui saat ini angka kredit UMKM masih rendah di kisaran 18 persen. Pembiayaan yang terbatas ini berpotensi menghambat penciptaan usaha baru dan pembukaan lapangan kerja.

Padahal pemerintah ingin terus mengembangkan KUR agar dapat dinikmati masyarakat secara lebih luas. Untuk itulah, saat ini subsidi KUR 3 persen diperpanjang pemerintah sampai Desember 2022 dengan plafon KUR 2022 sebesar Rp373,17 triliun atau meningkat 30 persen dari tahun 2021.

Berbagai kebijakan insentif, fiskal dan perlindungan sosial bagi keberpihakan terhadap usaha mikro kecil dan menengah juga dilakukan. Pemerintah mengintegrasikan Kartu Prakerja dan KUR untuk pekerja terkena PHK, ibu rumah tangga termasuk petani dan nelayan dengan skema KUR super mikro di bawah Rp10 juta.

 

Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada

Exit mobile version