Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi dan mengawal penyelenggara fintech pendanaan di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang terjebak oleh pinjaman online (pinjol) dengan bunga mencekik.
“Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjol yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat,” katanya dalam OJK Virtual Innovation Day 2021, Senin (11/10),
Jokowi pun menuturkan, jika perkembangan teknologi ini terus dikawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah Cina dan India, dan bisa membawa Indonesia menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh di 2030.
Membangun Ekosistem Digital yang Kuat
Ia menjelaskan, gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 harus disikapi dengan cepat dan tepat. Bank berbasis digital bermunculan, juga asuransi, dan berbagai macam e-payment harus didukung.
Bahkan, penyelenggara fintech terus bermunculan, termasuk fintech syariah. Inovasi-inovasi financial technology semakin berkembang, fenomena sharing economy semakin marak, dari ekonomi berbasis peer to peer (P2P) hingga business to business (B2B).
Oleh karena itu, menurutnya momentum pertumbuhan ekonomi digital ini harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan, ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab.
“Memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat,” ujarnya.
Memastikan Inklusi Keuangan
Tak hanya itu, menurutnya, pembiayaan fintech juga harus didorong untuk kegiatan produktif membangun kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau pelayanan perbankan, membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk ke go digital.
“Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital, agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ucapnya.
Selain itu, inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional.
“Provider keuangan digital juga harus berorientasi Indonesia-sentris, tidak hanya berpusat di Jawa saja tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga pelosok ke seluruh penjuru Tanah Air kita,” tuturnya.
Oleh sebab itu, dia minta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa dan mulai dari pinggiran. Bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah.
Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
Jokowi berharap, ekosistem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif serta berkontribusi lebih besar pada upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan.
“Komitmen keberpihakan dan kerja keras Bapak-Ibu sekalian sangat ditunggu oleh pelaku-pelaku ekonomi, utamanya pelaku ekonomi kecil,” ujar dia.
Khususnya juga usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera bangkit dari dampak pandemi Covid-19 dan terfasilitasi untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang bermunculan.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Anju Mahendra