JAKARTA, duniafintech.com – Pemerintah memutuskan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng melalui PT Pos Indonesia. Alasannya lantaran jika penyaluran BLT itu melalui Bank Himbara (himpunan bank negara), maka memerlukan waktu lebih lama karena ada tahapan prosedur yang harus ditempuh.
“Penyaluran (BLT minyak goreng) dilakukan oleh PT Pos Indonesia dengan pertimbangan penyaluran bantuan sebelumnya mencatatkan progres yang cukup bagus. Selain itu, KPM yang menerima uang tunai juga secara psikologis berbeda dengan yang nontunai,” kata Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat, dikutip dari Sindonews.com, Senin (11/4/2022).
BLT minyak goreng tersebut akan diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulan yang diserahkan sekaligus dalam tiga bulan (April, Mei, dan Juni) dengan total nilai Rp300.000 pada bulan April 2022.
BLT tersebut akan menjangkau sasaran sebanyak 20,65 juta KPM. Rinciannya, 18,8 juta KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 1,85 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum terdaftar sebagai penerima BPNT. Serta 2,5 juta PKL dan pengusaha warung yang akan disalurkan oleh TNI-Polri.
Dalam peluncuran program BLT Minyak Goreng oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi di Provinsi Jambi, Kamis (7/4/2022) kemarin, Kemensos juga menyerahkan bantuan ATENSI dengan total nilai Rp88.910.800 dari Sentra Alyatama Jambi.
Bantuan yang diberikan kepada 10 penerima manfaat berupa motor roda tiga untuk dua penyandang disabilitas, bantuan kaki palsu untuk satu penyandang disabilitas, satu penyandang disabilitas lagi menerima bantuan kursi roda dan nutrisi, dua lansia dengan bantuan nutrisi, serta dua anak yatim-piatu dengan bantuan Atensi YAPI dan nutrisi.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, juga diberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada 100 penerima manfaat di Jambi dengan nilai masing-masing Rp1,5 juta.
“Yakni Rp1,2 juta langsung dari Bapak Presiden dan atas arahan Ibu Mensos ditambahkan dari Kemensos Rp300.000 sehingga total sebesar Rp1,5 juta,” ujar Harry Hikmat.
Capai Rp6,95 Triliun
Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa anggaran untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Minyak Goreng telah tersedia dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebutkan, saat ini dana yang telah disiapkan adalah sebesar Rp6,95 triliun untuk pemberian BLT Minyak Goreng bagi 23,15 juta Penerima Manfaat (KPM).
Isa menjelaskan, anggaran BLT Minyak Goreng tersebut diambil dari dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang masih tersisa Rp455 triliun, sehingga, tidak perlu menambah anggaran dari APBN.
“Kita ingin memastikan bahwa untuk anggaran-anggaran tambahan ini, semua akan kita dahulukan dengan anggaran PEN,” katanya dalam video conference, Jumat (8/4).
Adapun, proses penganggaran tersebut dapat dilakukan lebih cepat karena program BLT minyak goreng sudah dimasukkan sebagai bagian dari program bantuan sosial (bansos) pangan.
Sekaligus, BLT Minyak Goreng ini juga telah menjadi satu dengan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).
Dia merinci, untuk BLT Minyak Goreng yang diberikan melalui program bansos pangan, alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp6,2 triliun untuk 20,65 juta KPM yang pada tahun 2022 telah menerima bansos pangan.
Sedangkan, untuk BLT minyak goreng melalui program BT-PKLWN, anggaran yang disiapkan adalah Rp750 miliar untuk 2,5 juta penerima.
Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada