JAKARTA, duniafintech.com – Kepala unit intelijen keuangan Prancis mengatakan bahwa, transfer kripto digunakan untuk mendanai terorisme di Suriah dan Irak serta pornografi anak di Asia Tenggara.
Direktur Tracfin, Guillaume Valette-Valla, badan anti pencucian uang negara itu, mengatakan kepada anggota parlemen di Parlemen Eropa.
Menurut Valette-Valla, mereka yang melakukan pembayaran online kecil harus dipaksa untuk mengungkapkan identitas mereka. Dia bilang, transaksi anonim kecil seperti itu seharusnya tidak diperbolehkan.
Peringatan itu datang ketika Christine Lagarde dari Bank Sentral Eropa memperingatkan peran cryptocurrency dalam menghindari sanksi keuangan yang ditempatkan pada Rusia setelah invasi ke Ukraina.
“Kami telah mengamati beberapa kali penggunaan aset kripto dari Eropa” yang digunakan untuk mendanai “terorisme, dan keterlibatan dengan terorisme, di wilayah Suriah-Irak,” kata Valette-Valla pada sesi bersama komite ekonomi dan kebebasan sipil Parlemen Eropa, dikutip dari CoinDesk via Liputan6.com, Senin (4/4/2022).
Kasus serupa yang berkaitan dengan pornografi anak “sangat disayangkan berulang,” tambahnya, Valette-Valla mengatakan minggu lalu dia telah mentransfer tiga kasus ke jaksa penuntut umum di mana transaksi kecil telah dilakukan untuk melihat kasus pelecehan anak secara langsung di Asia Tenggara.
Organisasi Valette-Valla, Tracfin, adalah bagian dari kementerian ekonomi Prancis dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen tentang dugaan keuangan gelap dari perusahaan keuangan dan sumber lain, meneruskan temuannya ke otoritas kehakiman untuk kemungkinan penuntutan.
Anggota parlemen saat ini sedang mempertimbangkan rencana untuk memperluas aturan transparansi pembayaran yang ada ke sektor kripto dengan cara yang dapat mengakhiri anonimitas online sama sekali.
Di bawah aturan ini, yang dikenal sebagai aturan perjalanan, transfer bank konvensional perlu mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam transaksi apa pun di atas 1.000 Euro, dengan transaksi mencurigakan yang diteruskan ke pihak berwenang.
Namun, anggota parlemen cenderung menghapus ambang batas yang lebih rendah untuk transaksi kripto karena pembayaran digital besar dapat dengan mudah dipecah menjadi potongan-potongan kecil yang menghindari deteksi, sebuah praktik yang dikenal sebagai smurfing.
Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada