JAKARTA, duniafintech.com – PT Pertamina (Persero) meminta dukungan DPR RI untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax. Pasalnya, harga Pertamax yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan harga keekonomiannya.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengungkapkan, permintaan Pertamina tersebut cukup beralasan. Sebab, harga minyak mentah dunia telah melambung hingga ke level US$130/barel sejak meletusnya konflik Rusia-Ukraina.
Menurutnya, sudah semestinya harga Pertamax mengikuti mekanisme pasar seperti harga BBM nonsubsidi lainnya. Lebih-lebih yang menikmati harga BBM nonsubsidi ini adalah kalangan menengah atas.
“Penetapan harga Pertamax mestinya ditentukan oleh mekanisme pasar. Saat ini harga Pertamax harus dinaikkan mengingat harga minyak dunia sudah mencapai $130 per barrel,” katanya saat dihubungi Duniafintech.com, Rabu (30/3).
Dia menjelaskan, jika mengikuti mekanisme pasar maka seharusnya harga Pertamax adalah antara Rp14.500/liter sampai dengan Rp16.000/liter. Sementara saat ini Pertamax dihargai Rp9000/liter.
Karena itu, lanjutnya, jika terus dipertahankan di harga saat ini, maka Pertamina akan menanggung beban yang sangat besar dari selisih harga yang semestinya. “Jika tidak dinaikkan beban Pertamina semakin berat,” ujarnya.
Adapun, menurutnya peningkatan harga Pertamax ini tidak akan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Meskipun menciptakan peningkatan inflasi, namun menurutnya tidak akan besar, sebab proporsi konsumen Pertamax hanya 12%.
“Penaikkan harga Pertamax memang memicu inflasi, tetapi kontribusinya kecil. Pasalnya, proporsi konsumen hanya sekitar 12%,” ucapnya.
Sebelumnya, Komisi VI DPR setuju pemerintah melalui Pertamina menyesuaikan harga BBM nonsubsidi. Hal ini tertuang dalam poin kesimpulan RDP Komisi VI DPR dengan PT Pertamina pada Senin, (28/3/2022).
“Komisi VI DPR RI mendukung penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang mengikuti harga keekonomian minyak dunia untuk menjamin kesehatan keuangan PT Pertamina (Persero) dalam menjalankan penugasan pemerintah,” tulis kesimpulan dalam RDP tersebut.
Beberapa waktu lalu, Pertamina juga telah melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, pada awal Maret 2022. Hanya BBM nonsubsidi Pertamax yang belum naik hingga saat ini dan dijual Rp 9.000 per liter.
Pada RDP, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, meminta dukungan DPR untuk adanya penyesuaian harga BBM.
Nicke menjelaskan, Pertamina sejauh ini melakukan penyesuaian harga untuk beberapa jenis BBM nonsubsidi, diantaranya Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex yang secara volume hanya 2% dari total penjualan BBM Pertamina.
“Even Pertamax itu digunakan untuk mobil bagus, jadi sudah sewajarnya dinaikkan karena ini bukan untuk masyarakat miskin,” ujar Nicke.
Selain setuju adanya penyesuaian harga BBM mengikuti keekonomian, dalam poin kesimpulan RDP, Komisi VI DPR meminta pemerintah dan PT Pertamina untuk segera membahas penyesuaian harga BBM dan LPG subsidi dan nonsubsidi dikarenakan disparitas harga subsidi dan nonsubsidi yang semakin melebar dan gejolak harga internasional yang tidak menentu.
Komisi VI juga meminta Pemerintah untuk dapat melakukan pembayaran atas piutang Pertamina, untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan.
Selain itu, Komisi VI DPR mendukung kinerja PT Pertamina (Persero) dalam memastikan penyaluran BBM ke seluruh penjuru Indonesia
Komisi VI meminta pemerintah menambah kuota solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disertai dengan pengawasan distribusi yang ketat agar tepat sasaran
Komisi VI DPR juga meminta ada peraturan yang lebih jelas dari pemerintah terkait pembatasan kendaraan yang bisa menggunakan solar subsidi
Komisi VI DPR mendesak pemerintah untuk mengubah mekanisme kompensasi solar menjadi mekanisme subsidi sepenuhnya
Komisi VI DPR mendesak pemerintah untuk segera menetapkan formula harga pertalite yang tidak merugikan PT Pertamina.
Penulis: Nanda Aria
Admin: Panji A Syuhada