Presiden Deputi Brazil Membentuk Komite untuk Aturan Crypto

Admin

5 tahun ago

duniafintech.com – Presiden Deputi Brazil memerintahkan pembentukan komite dalam rangka mempertimbangkan regulasi mata uang digital di negara itu. Berdasarkan laporan cointelegraph Brazil.

Deputi Brazzil adalah badan legislatif federal dan majelis Kongres Nasional Brazil. Dimana terdiri dari perwakilan negara-negara yang dipilih setiap empat tahun. Deputi tersebut membahas dan menyetujui proposal untuk bidang ekonomi dan sosial seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan.

Baca

Pada 30 Mei, Presiden Deputi Brazil, Rodrigo Maia meminta pembentukan komite khusus guna memberikan pendapat tentang RUU 2303/2015, yang bertujuan untuk mengatur bitcoin (BTC) dan mata uang digital lainnya di Brazil.

Komisi akan terdiri dari 34 anggota sesuai dengan Aturan Tata Tertib DPR. Pemberitahuan itu juga menyatakan bahwa Deputi Federal Aureo Ribeiro mempresentasikan dua proyek sehubungan dengan regulasi cryptocurrency.

Awal pekan ini, presiden Asosiasi Crypto dan Blockchain (ABCB) Brasil, Fernando Furlan, mengadakan pertemuan dengan perwakilan industri dan otoritas Kejaksaan Agung, Bank Sentral Brazil, Layanan Pendapatan Internal, dan Dewan Pengendalian Aktivitas Keuangan.

Baca

Pertemuan ini ditujukan untuk pengakuan sektor crypto dan blockchain di Brazil dan penerapan aturan dari Financial Action Task Force tentang cryptocurrency. Aturan akan secara resmi dipresentasikan pada pertemuan menteri keuangan G20 pada bulan Juni di Jepang, sementara perusahaan memiliki waktu hingga 2021 untuk beradaptasi dengan aturan. Selain itu pada bulan ini juga diberitakan bahwa Layanan Penghasilan Internal Brazil menerbitkan aturan pajak baru untuk cryptocurrency. Sesuai aturan baru, transaksi cryptocurrency dalam jumlah lebih dari 30.000 real ($ 7.600) harus dilaporkan setiap bulan, termasuk perincian tentang apakah transaksi dilakukan pada bursa di Brazil, luar negeri, atau peer-to-peer.

Baca

Jepang Setuju RUU Baru Peraturan Cryptocurrency

Beralih ke Jepang terkait aturan crypto, baru-baru ini dikabarkan pula bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Jepang telah secara resmi menyetujui RUU baru untuk mengubah undang-undang nasional yang mengatur peraturan crypto,

RUU itu – yang telah disiapkan oleh Badan Financial Services Agency (FSA) Jepang, dan diterima oleh Dewan pada pertengahan Maret tahun ini, dimana telah disahkan oleh mayoritas di sesi paripurna Dewan, menurut pembaruan pada 31 Mei di situs web FSA. Amandemen yang diusulkan untuk instrumen keuangan Jepang dan undang-undang layanan pembayaran seakan lebih memperketat peraturan cryptocurrency dalam upaya untuk mempromosikan perlindungan pengguna, lebih kuat mengatur perdagangan derivatif crypto, mengurangi risiko industri seperti peretasan nilai tukar, dan secara luas membentuk kerangka kerja peraturan yang lebih transparan sebagai kelas aset.

picture: pixabay.com