JAKARTA, 15 Oktober 2024 – Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun, mencapai US$218,4 miliar, seiring dengan rencana pemerintah melakukan prefunding SBN (Surat Berharga Negara) untuk pembiayaan APBN 2025.
Myrdal Gunarto, Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia, menyatakan bahwa secara umum ULN Pemerintah masih terkendali, baik dari sisi pertumbuhan maupun rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia memperkirakan ULN akan terus tumbuh, dengan rasio terhadap PDB yang dipertahankan sekitar 31% hingga akhir tahun.
“ULN diperkirakan tumbuh sekitar 8,8% secara tahunan (YoY) atau mencapai US$218,4 miliar, terutama jika pemerintah melakukan prefunding di akhir tahun,” ujarnya.
Prefunding SBN, ULN Melonjak?
Myrdal juga menilai kondisi pasar keuangan saat ini mendukung penerbitan utang luar negeri berdenominasi asing. Faktor seperti tren suku bunga yang menurun serta stabilitas nilai tukar rupiah yang berada di bawah Rp15.800 per dolar AS menjadi alasan utama.
Ramai diberitakan bahwa nilai tukar rupiah sempat menguat tipis sebesar 0,08% menjadi Rp15.565,5 per dolar AS.
“Dengan prospek penurunan suku bunga global yang masih terbuka, ini menjadi waktu yang tepat untuk memaksimalkan pendanaan dari luar negeri,” tambahnya.
Pemerintah berencana menerbitkan SBN untuk membiayai APBN 2025, meskipun tahun anggaran belum dimulai.
Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih, akan menarik utang baru sebesar Rp775,87 triliun pada tahun pertama pemerintahannya di 2025, guna memenuhi kebutuhan APBN, mengingat defisit anggaran diproyeksikan mencapai 2,53% pada tahun depan.
Namun, Myrdal juga mengingatkan adanya potensi risiko dari situasi geopolitik di Timur Tengah, meskipun dampak pergerakan harga minyak masih terbatas. Selain itu, kondisi ekonomi di Amerika Serikat juga akan dipengaruhi oleh pemilihan presiden, yang bisa berdampak pada kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed).
Penurunan Suku Bunga
Menurut Myrdal, ruang untuk penurunan suku bunga masih ada hingga 2026, meski perubahan kebijakan bisa terjadi tergantung hasil pemilihan presiden AS.
Di sisi lain, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), melihat potensi risiko dari kenaikan ULN. Ia menyatakan bahwa peningkatan ULN menunjukkan ketergantungan pemerintah pada pembiayaan eksternal untuk menutup defisit anggaran dan mempersiapkan belanja di awal 2025.
Belanja tersebut mencakup belanja konsumtif pemerintahan, belanja barang, belanja pegawai, serta pembayaran bunga utang yang direncanakan lebih dari Rp500 triliun pada tahun depan, dengan total belanja APBN mencapai Rp3.621,3 triliun.
Menurut Bhima, peningkatan utang luar negeri yang tidak diimbangi dengan peningkatan rasio pajak bisa berdampak negatif. “Peningkatan utang ini tidak lagi menjadi leverage (daya ungkit), tetapi justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
