JAKARTA, duniafintech.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pembantunya untuk menyiapkan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Bantuan ini diberikan untuk mengantisipasi dampak geopolitik global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, besaran subsidi upah yang akan diberikan adalah sebesar Rp1 juta per penerima. Bantuan ini nantinya akan diberikan kepadanya 8,8 juta pekerja.
Pemerintah pun telah menyiapkan anggaran sebesar Rp8,8 triliun untuk memberikan bantalan sosial bagi pekerja ini, agar dapat menghadapi tantangan geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga pangan dan energi.
“Ada program baru diarahkan presiden yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah Rp3,5 juta, besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja. Kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun,” katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa (5/4).
Dia menjelaskan, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah memicu krisis energi dan pangan global. Hanya dalam beberapa pekan setelah konflik meletus harga komoditas dunia langsung melambung.
Airlangga menuturkan, harga komoditas seperti gas alam naik hingga US$5,60 per mmbtu, batu bara naik hingga US$258 per ton, dan harga minyak brent naik di atas US$100 per barel.
Tak hanya itu, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pun melonjak hingga di atas US$1.500/MT, yang juga memicu peningkatan harga minyak goreng di dalam negeri. Di samping itu, harga gandum juga naik di atas rata-rata.
“Kita ketahui Rusia adalah produsen gandum dan minyak nabati terbesar di dunia,” ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah pun terpaksa meredam dampak tersebut kepada masyarakat dengan berikan sejumlah bantalan sosial dalam bentuk subsidi maupun insentif.
Selain memberikan bantuan subsidi upah, pemerintah pun telah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp300.000 kepada 23,5 juta penerima manfaat selama tiga bulan.
Di samping itu, pemerintah pun terus melanjutkan program BLT Dana Desa. Pun, pemerintah juga menjalankan program bansos produktif untuk pelaku usaha mikro, yang diberikan kepada 12 juta penerima dengan nilai Rp600.000.
Kemudian, presiden juga meminta perhatian kenaikan harga pupuk. Subsidi pupuk akan diberikan untuk komoditas prioritas seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, dan cacao.
Pemberian subsidi pupuk terbatas pada jenis pupuk Urea dan NPK yang mengalami kenaikan akibat konflik Rusia-Ukraina.
“Kita ketahui Urea harganya mendekati US$1.000, potas dan kasel Indonesia impor dan salah satunya impor dari Ukraina. Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Rahmat Fitranto