JAKARTA, 10 Desember 2024 – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan strategi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam lima tahun mendatang. Strategi ini berfokus pada efisiensi dan menutup kebocoran anggaran negara, yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya optimalisasi belanja pemerintah.
Luhut menjelaskan bahwa salah satu langkah utama yang akan diterapkan adalah penggunaan e-katalog versi terbaru, yang dijadwalkan meluncur pada Januari 2025. Platform digital ini diharapkan mampu mencakup 95% dari belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga mampu meminimalkan inefisiensi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Efisiensi melalui E-Katalog Baru
Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu, Luhut menyebut bahwa penerapan e-katalog ini dapat menjadi solusi untuk kebocoran anggaran yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Ini akan meng-cover 95% dari belanja APBN. Kita harapkan ini betul-betul mengurangi inefisiensi di negeri kita,” ujar Luhut.
Dengan efisiensi yang dihasilkan dari sistem ini, pemerintah memproyeksikan penghematan anggaran negara hingga lebih dari 40%, yang nilainya mencapai sekitar US$70 miliar atau setara dengan Rp1.050 triliun (asumsi kurs Rp15.000 per USD). Dana yang dihemat ini nantinya dapat dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Pertumbuhan Ekonomi Bertahap
Luhut menambahkan bahwa efisiensi anggaran akan menjadi salah satu kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
“Kalau kita bisa efisienkan setengah dari potensi penghematan itu, saya yakin target Presiden untuk mencapai pertumbuhan 8% secara bertahap dalam lima tahun bisa terwujud,” jelasnya.
Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir berkisar antara 4,5% hingga 5,5%. Oleh karena itu, target 8% yang dicanangkan pemerintah baru ini tergolong ambisius, tetapi dinilai realistis jika efisiensi belanja dan optimalisasi anggaran berjalan dengan baik.
Strategi Ekonomi, Tantangan dan Dukungan Teknologi
Meski demikian, penerapan e-katalog baru ini bukan tanpa tantangan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali menghadapi masalah seperti resistensi dari pelaku usaha yang terbiasa dengan mekanisme lama, serta potensi kurangnya literasi digital di beberapa daerah. Untuk mengatasi hal ini, Luhut mengungkapkan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi pemerintah daerah serta pelaku usaha kecil menengah (UMKM) yang terlibat dalam pengadaan melalui e-katalog.
“Ini tidak hanya tentang efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa pelaku UMKM bisa lebih banyak berpartisipasi dalam proyek pemerintah,” kata Luhut.
Pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data untuk memastikan sistem e-katalog bekerja secara transparan dan efektif. Dengan pemantauan berbasis teknologi, pemerintah berharap dapat mencegah manipulasi data dan memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan baik.
Manfaat untuk Perekonomian
Jika implementasi e-katalog ini berjalan lancar, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat luas. Dengan penghematan yang signifikan, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mendorong investasi di sektor-sektor produktif.
Selain itu, efisiensi anggaran juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global. Dalam laporan terbaru Bank Dunia, efisiensi pengeluaran pemerintah sering kali menjadi salah satu indikator utama yang dilihat oleh investor ketika memutuskan untuk menanamkan modal di suatu negara.
Luhut menegaskan, keberhasilan strategi ini memerlukan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta.
“Dengan sinergi yang baik, saya optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% ini bukan hanya wacana, tetapi sesuatu yang dapat kita wujudkan bersama,” tutupnya.
Perbandingan dengan Negara Lain
Sebagai informasi, negara-negara lain yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi juga menerapkan langkah serupa. Misalnya, Tiongkok berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 7% selama dekade terakhir melalui efisiensi pengeluaran dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan anggaran.
Dengan belajar dari pengalaman negara lain dan memanfaatkan potensi yang dimiliki Indonesia, strategi yang dirancang oleh pemerintah Prabowo Subianto diharapkan dapat membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam lima tahun ke depan.