Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyepakati sejumlah aturan etika baru yang lebih ketat sebagai bagian dari upaya mendapatkan dukungan politik untuk meloloskan RUU kripto yang saat ini menjadi pembahasan penting di Senat AS.
Kesepakatan tersebut berkaitan dengan Digital Asset Market Clarity Act atau Clarity Act, rancangan undang-undang yang bertujuan memberikan kerangka regulasi lebih jelas bagi industri aset digital di Amerika Serikat.
Perubahan aturan etika menjadi salah satu tuntutan utama anggota parlemen, khususnya terkait potensi konflik kepentingan akibat keterlibatan Trump dan keluarganya dalam bisnis kripto.
Trump Setujui Aturan Etika Lebih Ketat
Dalam negosiasi terbaru, Trump disebut menyetujui sekitar 80% dari proposal aturan etika yang diajukan Senator Thom Tillis dari Partai Republik dan Senator Ruben Gallego dari Partai Demokrat.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah pembatasan terhadap pejabat federal dalam menerbitkan aset digital.
Aturan tersebut juga dapat mengharuskan pejabat dengan kepemilikan aset kripto dalam jumlah tertentu untuk melakukan divestasi atau menempatkan aset tersebut dalam blind trust, sehingga keputusan investasi tidak berada di bawah kendali langsung pejabat yang bersangkutan.
Ketentuan ini menjadi penting karena Trump dan keluarganya memiliki keterlibatan cukup besar dalam industri kripto.
Trump sebelumnya juga dikenal aktif mendukung perkembangan aset digital di AS dan mendorong kebijakan yang lebih ramah terhadap industri kripto.
RUU Kripto AS Hadapi Perdebatan Politik
Clarity Act dirancang untuk memberikan kepastian mengenai bagaimana aset digital diklasifikasikan dan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk mengawasinya.
Salah satu tujuan utama RUU tersebut adalah memperjelas pembagian kewenangan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Industri kripto menilai kejelasan regulasi diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian hukum sekaligus mendorong investasi dan inovasi di Amerika Serikat.
Namun, proses pengesahannya tidak mudah.
Sejumlah anggota Partai Demokrat meminta aturan konflik kepentingan yang lebih kuat sebelum memberikan dukungan terhadap RUU tersebut. Perdebatan juga mencakup perlindungan konsumen, aturan anti-pencucian uang, serta dampak industri kripto terhadap sektor perbankan.
Trump dan Bisnis Kripto Jadi Sorotan
Keterlibatan Trump dalam industri kripto menjadi salah satu alasan mengapa aturan etika mendapat perhatian besar.
Trump dan keluarganya memiliki berbagai kepentingan bisnis di sektor aset digital. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan konflik kepentingan apabila pemerintah menerapkan kebijakan yang secara langsung berdampak terhadap industri tempat mereka memiliki kepentingan finansial.
Menurut laporan Associated Press, Trump telah menyetujui sebagian besar proposal kompromi terkait aturan etika tersebut demi memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk memajukan RUU kripto.
Selain pembatasan kepemilikan dan penerbitan aset digital, perubahan terbaru juga memberikan kewenangan penegakan hukum tertentu kepada jaksa agung negara bagian.
Kewenangan tersebut memungkinkan jaksa agung negara bagian mengambil tindakan terhadap bursa kripto yang menawarkan aset digital yang dilarang berdasarkan aturan baru.
RUU Kripto Ditargetkan Memberikan Kepastian Regulasi
Salah satu persoalan utama industri kripto AS selama beberapa tahun terakhir adalah ketidakjelasan mengenai klasifikasi aset digital.
Perusahaan kripto membutuhkan kepastian mengenai apakah suatu aset masuk dalam kategori sekuritas, komoditas, atau kategori lainnya.
Clarity Act diharapkan dapat memberikan batas kewenangan yang lebih jelas antara SEC dan CFTC.
Bagi industri, kepastian tersebut dapat membantu perusahaan menentukan kewajiban hukum sebelum menawarkan produk maupun layanan aset digital kepada masyarakat.
Sebelumnya, pemerintahan Trump juga telah mengambil sejumlah langkah untuk menciptakan lingkungan regulasi yang lebih mendukung industri kripto. Namun, tanpa undang-undang yang komprehensif, sebagian kebijakan tersebut tetap berpotensi berubah ketika pemerintahan berganti.
Berbeda dengan GENIUS Act
Perlu dibedakan antara Clarity Act dan GENIUS Act.
GENIUS Act merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur payment stablecoin di Amerika Serikat. Presiden Trump menandatangani undang-undang tersebut pada Juli 2025.
Sementara itu, Clarity Act memiliki cakupan yang lebih luas karena bertujuan membangun kerangka regulasi untuk pasar aset digital secara keseluruhan, termasuk memperjelas kewenangan regulator.
Dengan demikian, keberhasilan Clarity Act akan menjadi langkah penting berikutnya dalam agenda regulasi kripto pemerintahan Trump.
Baca juga :
- INDODAX Soroti Keseimbangan Regulasi dan Inovasi dalam Perkembangan Kripto
- INDODAX Dorong Ekosistem Kripto Lebih Kompetitif lewat Compliance yang Kuat, Regulasi Adaptif, dan Inovasi Berkualitas
- DJP Wajibkan Platform Kripto Kumpulkan Data Domisili Pengguna
- INDODAX Dorong Penguatan Builders dan Likuiditas untuk Jadi Crypto Hub Regional
- Lihat Berita Regulasi Kripto →
Apa Dampaknya bagi Industri Kripto?
Jika disahkan, regulasi yang lebih jelas berpotensi memberikan kepastian hukum bagi perusahaan kripto, investor, dan lembaga keuangan.
Bagi industri, kejelasan mengenai regulator dan status hukum aset digital dapat mengurangi risiko perusahaan berhadapan dengan interpretasi aturan yang berbeda.
Di sisi lain, aturan etika yang lebih ketat dapat meningkatkan pengawasan terhadap pejabat publik yang memiliki kepentingan finansial di sektor kripto.
Bagi pasar, perkembangan tersebut juga menjadi perhatian karena regulasi AS dapat memengaruhi sentimen investor terhadap Bitcoin dan aset kripto lainnya.
Kesimpulan
Kesepakatan Donald Trump mengenai aturan etika baru menjadi bagian penting dalam upaya mendorong pengesahan Clarity Act, salah satu RUU kripto terbesar yang sedang dibahas di Amerika Serikat.
Trump menyetujui sebagian besar proposal kompromi yang mencakup pembatasan terhadap penerbitan aset digital oleh pejabat tertentu serta kemungkinan kewajiban divestasi atau penggunaan blind trust bagi pejabat yang memiliki kepentingan kripto dalam jumlah tertentu.
RUU tersebut sendiri bertujuan menciptakan kepastian regulasi bagi industri aset digital sekaligus memperjelas pembagian kewenangan antara SEC dan CFTC.
Namun, perjalanan Clarity Act masih menghadapi perdebatan politik dan belum dapat dianggap sebagai undang-undang yang telah berlaku.
Jika akhirnya disahkan, regulasi tersebut dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan industri kripto di Amerika Serikat sekaligus berpotensi memberikan pengaruh terhadap sentimen pasar aset digital secara global.