JAKARTA, 15 Oktober 2024 – Utang Indonesia tertinggi sempat tersiar pada bulan Agustus lalu, ini menjadi catatan kurang baik bagi sang Presiden terpilih. Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI tinggal menghitung hari.
Jika tidak ada perubahan, Prabowo akan resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 pada 20 Oktober, tepatnya hari Minggu mendatang.
Pelantikan ini akan menandai akhir dari 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang sebagian kebijakannya meninggalkan catatan kurang baik dalam sejarah, terutama terkait peningkatan utang negara yang signifikan.
Agustus 2024, Utang Indonesia Tertinggi
Menurut laporan Bank Indonesia, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus mencapai US$425,05 miliar, meningkat 7,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia, berdasarkan data yang dihimpun Bloomberg sejak 1998.
Dengan nilai tukar rupiah saat ini, ULN tersebut setara dengan Rp6.635,39 triliun. Peningkatan ULN ini terjadi di seluruh sektor, termasuk pemerintah, bank sentral, dan sektor swasta.
Bank sentral mencatat kenaikan ULN terbesar, mencapai 189% secara tahunan (yoy), dari US$9,27 miliar pada Agustus 2023 menjadi US$26,78 miliar. ULN pemerintah juga naik 4,6% menjadi US$200,42 miliar, sementara sektor swasta mencatat kenaikan 1,3% menjadi US$197,84 miliar pada Agustus lalu.
Peningkatan ULN ini patut menjadi perhatian, terutama dengan naiknya rasio ULN jangka pendek dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat. Pada akhir kuartal II-2024, rasio ULN jangka pendek mencapai 14,33%, tertinggi sejak 2014.
Sementara itu, rasio utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam setahun ke depan mencapai 17,92%, level tertinggi dalam satu dekade. Rasio ULN terhadap PDB juga naik menjadi 29,87%, tertinggi sejak kuartal pertama 2023.
Kenaikan ULN yang signifikan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan utang bank sentral. Meskipun proporsi ULN bank sentral hanya 6,3% dari total utang, kenaikannya yang sangat besar dalam setahun terakhir berkontribusi pada lonjakan ULN secara keseluruhan.
Biaya Operasi Moneter
Kenaikan ini terkait dengan operasi moneter Bank Indonesia yang dimulai tahun lalu, ketika tekanan terhadap rupiah meningkat akibat ketidakpastian global. Instrumen-instrumen moneter baru, seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), menjadi salah satu penyebab peningkatan ini.
Utang China
Selain itu, peningkatan utang terhadap China juga berkontribusi pada lonjakan ULN Indonesia. Posisi utang Indonesia terhadap China mencapai US$22,95 miliar, meningkat 272,7% dibandingkan akhir 2013. Sebagian besar peningkatan ini terkait dengan proyek hilirisasi nikel dan kerjasama infrastruktur dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas China sejak 2013.
Lonjakan ULN ini menjadi peringatan bagi Indonesia, terutama karena pemerintah sering menekankan bahwa rasio utang pemerintah masih aman, di bawah batas 60% dari PDB seperti yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.
Namun, jika utang BUMN juga dihitung, posisi utang publik Indonesia sebenarnya jauh lebih besar. Pada kuartal II-2024, total utang sektor publik mencapai Rp16.575,31 triliun, setara dengan 79,33% dari PDB.
Utang Publik Pecah Rekor
Rasio utang yang tinggi ini perlu diperhatikan oleh pemerintahan baru, terutama mengingat adanya rencana tim Prabowo untuk meningkatkan rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB hingga 50% dalam lima tahun mendatang.
Jika hal ini terjadi, total utang sektor publik Indonesia bisa mendekati 90% dari PDB, yang akan menempatkan Indonesia dalam posisi yang rentan, mengingat rasio pajak yang masih rendah, hanya 10,12% pada 2023. Rasio pajak yang rendah ini memperburuk situasi, karena utang yang semakin besar akan menempatkan keuangan negara dalam risiko tinggi.