JAKARTA, duniafintech.com – Anggaran TV untuk DPR Rp1,5 Miliar. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kalau tidak kontroversi dalam mengeluarkan kebijakan atau produk hukum. Apalagi menyangkut kebutuhan urusan rumah tangga anggota DPR.
Sebelumnya anggota DPR menganggarkan kebutuhan untuk gorden sampai Rp48,7 miliar, sekarang DPR kembali memberi anggaran kebutuhan televisi dengan besaran Rp1,5 miliar atau satu TV seharga Rp15 juta.
Rencana Pengadaan TV LED 100 Unit TV
Berdasarkan laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, dalam pengadaan tersebut tertera nama paket yang diberi nomor 36341964 akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dengan nilai masing-masing unit televisi seharga Rp15 juta.
Baca juga: Secara Kelembagaan, Wacana Kenaikan Harga BBM Belum Dapat Restu DPR
Pengadaan tersebut nantinya akan dibeli dengan sejumlah 100 unit. Artinya total yang akan dikeluarkan dari APBN sebesar Rp1,5 miliar dengan anggaran di tahun 2022. Pemanfaatan barang atau jasa tersebut per tanggal Oktober 2022 sampai Desember 2022, dengan pelaksanaan kontrak sejak Agustus 2022 sampai Oktober 2022 serta jadwal pemilihan penyedia pada bulan Agustus 2022.
Anggara TV DPR R1,5 M, Anggota DPR Ragu Harga 1 Unit TV Rp15 Juta
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dari Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengaku heran mengenai harga satuan TV dengan besaran Rp15 juta. Sebab menurutnya sangat mustahil tidak ada harga satu unit TV seharga Rp15 juta.
“Mana ada TV harga Rp15 juta untuk ruangan anggota. Saya akan cek ke Sekjen DPR ya,” kata Irma.
Kendati demikian, Irma mengaku tidak mempermasalahkan terkait pengadaan TV untuk ruang anggota. Dia beralasan pengadaan TV tersebut nantinya berfungsi sebagai kontrol anggota DPR untuk mengetahui informasi terkini seperti berita yang berkaitan dengan tupoksi masing-masing.
Dia menambahkan kebutuhan TV juga memang benar-benar dibutuhkan meskipun beberapa TV juga ada yang sudah mengalami kerusakan dan harus diganti sesuai dengan kebutuhan. Selain anggota DPR membutuhkan TV, tenaga ahli juga membutuhkan sebagai bahan informasi yang akan diberikan kepada anggota DPR.
“Para tenaga ahli juga membantu anggota. Tapi setahu saya, televisi baru diganti atau dibeli jika televisi yang ada sudah rusak,” kata Irma.
Baca juga: Jadi Kontroversi, Anggota DPR Sebut Kriteria yang Berhak Beli Pertalite dan Solar Belum Jelas
Berapa Harga Satu TV 43 Inci di Marketplace, Rp15 juta?
Anggota DPR memberi anggaran Rp1,5 miliar untuk pengadaan 100 unit TV 43 inchi, dengan harga satuan TV seharga Rp15 juta. duniafintech.com menelusuri harga satuan TV 43 inchi di beberapa marketplace seperti shopee, tokopedia dan blibli.com.
Berdasarkan penelusuran duniafintech.com, harga TV yang paling murah yaitu seharga Rp1,5 juta dengan merk Samsung. Apabila harga yang paling murah dengan besaran Rp1,5 juta dikalikan alokasi kebutuhan Anggota DPR sebanyak 100 unit, maka totalnya anggaran sebesar Rp150 juta.
Namun, jika mengacu terhadap harga TV yang paling mahal yaitu seharga Rp7.403.000 dengan merk Samsung. Lalu dikalikan dengan kebutuhan Anggota DPR sebanyak 100 unit, maka totalnya anggarannya sebesar Rp740,3 juta.
Apabila, dalam pemasangan TV tersebut juga dialokasikan bracket TV (penyanggah tv berupa standing atau di tembok). Berdasarkan penelusuran duniafintech.com, harga bracket yang paling murah seharga Rp21 ribu, dikalikan dengan alokasi 100 TV untuk anggota DPR yaitu mencapai Rp2,1 juta.
Lalu untuk kebutuhan bracket dengan harga yang paling mahal, seharga Rp1,65 juta. Jika dikalikan dengan kebutuhan 100 unit TV untuk anggota DPR maka angka anggaran yang diperoleh sebesar Rp165 juta.
Jika melihat harga TV dan bracket yang ada di marketplace, seharusnya anggaran pengadaan 100 unit TV untuk anggota DPR tidak mencapai Rp1,5 miliar, bahkan tidak mencapai Rp1 miliar. Apabila ditambahkan bracket TV (jika dianggarkan) angka anggaran juga tidak mencapai Rp180 juta (asumsi bracket yang paling mahal).
Lalu yang menjadi pertanyaannya untuk DPR, mengapa anggaran 100 TV untuk anggota DPR bisa mencapai Rp1,5 miliar?
Baca juga: Komisi VI DPR Setuju, Waskita Karya Dapat ‘Dana Segar’ Rp 3 Triliun pada 2022
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
