JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak rekomendasi Bank Dunia untuk menaikan tingkat garis kemiskinan dari besaran pendapatan US$1,9 per hari menjadi di atas US$3 per hari untuk batas penghasilan kelas menengah.
Sri Mulyani menjelaskan jika pemerintah Indonesia mengikuti rekomendasi dari Bank Dunia, maka secara otomatis garis kemiskinan akan mengalami kenaikan 40 persen di Indonesia. Menurutnya rekomendasi Bank Dunia tidak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.
“Seketika 40 persen kita semua menjadi miskin,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan rekomendasi dari Bank Dunia tersebut perlu menjadi kajian lebih lanjut dengan melihat dan menyesuaikan kondisi perekonomian Indonesia. Apalagi, batasan penghasilan tersebut merupakan batasan secara global.
Oleh sebab itu, menurutnya ukuran tersebut tidak bisa digunakan di Indonesia sebab masing-masing wilayah memiliki penerapan harga yang berbeda sehingga pengeluaran masyarakat untuk hidup juga berbeda antara daerah satu dengan lainnya.
“Saat Lebaran, saya pulang ke Semaran menikmati restoran lokal, harganya sangat murah. Semarang merupakan salah satu kota besar. Jika ke tempat yang lebih rendah akan lebih murah lagi. Ini adalah kesenjangan daya beli, terutama di daerah Jawa,” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menaikan tingkat garis kemiskinan yang diukur melalui paritas daya beli (purchasing powe parity/PPP).
“Sebagai calon negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia mungkin ingin memperluas fokusnya di luar kemiskinan ekstrem dengan beralih dari garis kemiskinan US$1,90 menjadi garis yang lebih tinggi untuk negara berpenghasilan menengah,” berdasarkan laporan World Bank’s Indonesia Poverty Assestment.
Baca juga:Â OJK Terbitkan Peraturan Tingkatkan Kesehatan Keuangan Asuransi dan Reasuransi
Sebagai informasi, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2024 sesuai arahan Presiden akan difokuskan pada program-program prioritas seperti penurunan kemiskinan dan stunting. Untuk itu, Sri Mulyani mengungkapkan penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0% akan diupayakan pada tahun 2024 dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka penurunan stunting menuju 3 persen.
“Ini berarti perlu upaya effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan,” kata Sri Mulyani.
Untuk itu, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah akan meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan melalui berbagai regulasi seperti UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU HPP, dan UU HKPD.
Baca juga:Â OJK Terbitkan Aturan Kelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Dia menambahkan pemerintah akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction untuk research, untuk vokasi, dan juga tax allowance dalam rangka mendukung berbagai transformasi industri. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia.
Dengan landasan itu, maka pada tahun depan diperkirakan pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin tetapi dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional.
“Dan untuk tahun depan, awal, kita akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16 hingga 2,64 persen dari PDB dengan primary balance mendekati 0,” kata Sri Mulyani.
Baca juga:Â Lakukan Pengawasan Industri Keuangan, OJK Gandeng Dukcapil
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
