JAKARTA, duniafinteech.com – Berita ekonomi hari ini terkait laporan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang pemerintah Indonesia hingga 31 Agustus 2023 mencapai Rp 7.870,35 triliun. Hal ini tercantum dalam laporan Buku APBN KiTA.
Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp 633,74 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), serta peningkatan sebesar Rp 14,82 triliun dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).
Tingkat pertumbuhan utang tersebut telah mengakibatkan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) per Agustus 2023 menjadi 37,84%, naik dari angka bulan sebelumnya yang berada di level 37,78%, namun tetap lebih rendah dibandingkan akhir tahun sebelumnya, yaitu 39,70%.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Ekonomi Indonesia Solid, APBN Surplus
Namun demikian, rasio utang tersebut tetap berada di bawah batas aman yang ditetapkan sebesar 60% PDB, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio ini juga masih sesuai dengan yang ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026, yang berada di kisaran 40%.
Komposisi utang pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN, mencapai 88,88%, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 11,12%.
Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN mencapai Rp 6.995,18 triliun. Dari jumlah tersebut, SBN dalam bentuk domestik mencapai Rp 5.663,94 triliun yang terdiri dari Surat Utang Negara sebesar Rp 4.576,43 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.087,51 triliun.
Sedangkan utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing mencapai Rp 1.331,24 triliun hingga Agustus 2023, terdiri dari Surat Utang Negara sebesar Rp 1.027,65 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 303,59 triliun.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Utang Pemerintah Capai Rp 7.805 Triliun, Jumlahnya Naik!
Selanjutnya, utang pemerintah dalam bentuk pinjaman mencapai Rp 875,17 triliun, yang terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 25,11 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 850,05 triliun.
Secara rinci, pinjaman luar negeri sebesar Rp 850,05 triliun terbagi menjadi pinjaman bilateral sebesar Rp 264,56 triliun, pinjaman multilateral sebesar Rp 524,10 triliun, dan pinjaman dari lembaga keuangan komersial sebesar Rp 61,39 triliun.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pengelolaan utang pemerintah telah dilakukan dengan baik dan risiko terkendali, termasuk dalam hal komposisi yang optimal terkait mata uang, suku bunga, dan jatuh tempo. Pada akhir Agustus 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia tergolong aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) sekitar 8 tahun.
Pemerintah Indonesia menekankan prioritasnya pada pengadaan utang dengan tenor menengah hingga panjang dan efektif dalam pengelolaan portofolio utang.
Asian Development Bank (ADB) Setujui Pinjaman US$ 500 Juta untuk Dukung Pembangunan dan Reformasi di Indonesia
Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman senilai US$ 500 juta, setara dengan Rp 7,6 triliun (dengan kurs Rp 15.361) untuk mendukung agenda pembangunan dan prioritas reformasi Indonesia. Ini merupakan dukungan kedua yang diberikan oleh ADB setelah dukungan pada Oktober 2021.
Agenda pembangunan tersebut mencakup langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan skala dunia usaha. Ada tiga subprogram yang akan didukung oleh ADB, yaitu Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Percepatan Perdagangan (CITA/Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program).
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Pemerintah Ajukan Penambahan PMN
Dukungan ini diharapkan akan membantu Indonesia dalam meningkatkan iklim investasi, termasuk proses perizinan investasi dan promosi untuk menarik investasi. Hal ini dianggap sebagai langkah penting dalam upaya Indonesia untuk meningkatkan pendapatan hingga tahun 2045.
Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga menilai pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia harus mencapai setidaknya 6,0% setiap tahun untuk mencapai status penghasilan tinggi pada tahun 2045, yang jauh di atas rata-rata sebelum pandemi sebesar 5,3%.
Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai tindakan untuk meningkatkan iklim investasi, seperti pembaruan perizinan investasi melalui online single-submission, pendekatan berbasis risiko, dan promosi investasi dalam efisiensi energi dan investasi hijau.
“Hal ini diharapkan akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan iklim usaha, dan perdagangan yang lebih baik,” kata Jiro.
Upaya juga termasuk peningkatan daya saing pengadaan pemerintah, pengembangan ekosistem kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas dunia usaha dengan fokus pada usaha yang dimiliki perempuan. Dalam konteks ini, sebuah sistem terintegrasi untuk melacak dan menganalisis kinerja perusahaan yang dimiliki perempuan juga telah dibuat.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: Pemerintah Percepat Ekosistem Digital
Semua langkah ini sejalan dengan visi Indonesia 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta merupakan bagian dari strategi kemitraan negara Indonesia dengan ADB, 2020-2024, terutama dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat ketahanan iklim.
“ADB berkomitmen untuk mencapai kemakmuran, inklusivitas, ketangguhan, dan keberlanjutan di Asia dan Pasifik serta terus berjuang melawan kemiskinan ekstrem. ADB, yang didirikan pada tahun 1966, memiliki 68 anggota dengan 49 di antaranya berada di wilayah Asia dan Pasifik,” ujar Jiro.
