29.7 C
Jakarta
Sabtu, 4 Februari, 2023

Berita Ekonomi Hari Ini: Selama 2022, Utang Pemerintah Indonesia Tembus Rp7.733 T

JAKARTA, duniafintech.com – Berita ekonomi hari ini terkait utang pemerintah Indonesia yang menembus Rp7.733 triliun selama tahun 2022.

Hal itu sebagaimana catatan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun rasio utang ini terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah sebesar 39,57 persen.

Berikut ini berita ekonomi hari ini selengkapnya, seperti dinukil dari CNNIndonesia.com.

Baca juga: Berita Fintech Indonesia: Tertinggi Keempat di Luar Jawa, Utang Pinjol di Bali Capai Rp258 M

Berita Ekonomi Hari Ini: Lebih Besar Dibandingkan November 2022

Mengacu pada buku APBN KiTa edisi Januari 2023, secara nominal, utang Indonesia lebih besar dibandingkan dengan November 2022.

Pada bulan itu, total utang mencapai Rp7.554,25 triliun dengan rasio 48,65 persen terhadap PDB.

Adapun penjelasan di buku itu menyatakan bahwa fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan surat berharga negara (SBN), penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar.

“Meskipun demikian, peningkatan (utang Pemerintah Indonesia) tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal,” demikian catatan Kemenkeu dalam laporan itu, dikutip pada Kamis (19/1/2023).

Berdasarkan rinciannya, utang Pemerintah Indonesia terbagi ke dalam beberapa jenis. Diketahui, SBN mendominasi mencapai Rp6.846,89 triliun alias setara 88,53 persen utang Indonesia.

Sementara itu, 11,47 persen sisanya dalam bentuk pinjaman, yakni Rp19,67 triliun pinjaman dalam negeri dan Rp867,43 triliun pinjaman luar negeri.

Saat ini, kepemilikan SBN didominasi oleh perbankan dan Bank Indonesia (BI), sementara kepemilikan investor asing terus menurun sejak 2019 menyentuh 38,57 persen.

Selanjutnya, hingga akhir 2021, tercatat 19,05 persen dan per Desember 2022 kepemilikan investor asing dalam SBN hanya 14,36 persen.

Menurut Kemenkeu, hal ini menjadi upaya pemerintah konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup.

Meski demikian, pemerintah akan terus mewaspadai berbagai risiko yang berpotensi meningkatkan cost of borrowing, seperti pengetatan likuiditas global dan dinamika kebijakan moneter negara maju.

Dilihat berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik alias rupiah sebesar 70,75 persen.

Kemenkeu pun mengeklaim bahwa langkah tersebut menjadi salah satu tameng pemerintah menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, pemerintah akan selalu mengacu kepada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBN, yang direncanakan bersama DPR, disetujui dan dimonitor oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK,” tutup Kemenkeu.

Realisasi Defisit APBN 2022 Menurun

Disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, realisasi defisit APBN 2022 menurun, menyusul pemulihan ekonomi selepas pandemi covid-19, peningkatan signifikan dari sisi pendapatan negara akibat implementasi UU HPP, serta peningkatan harga komoditas.

“Defisit kami jauh lebih kecil. Harusnya 4,5 persen menjadi hanya 2,38 persen atau turun Rp310 triliun penurunan defisit kita,” kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

berita ekonomi hari ini

Berita Ekonomi Hari Ini: Akhir 2022, Tingkat Kemiskinan Naik karena Inflasi

Baca juga: Sektor Pertambangan Dominasi Utang Luar Negeri Swasta

Sebelumnya, Kemenkeu telah mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2022 meningkat dibandingkan Maret 2022.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, pemicunya adalah inflasi.

Adapun tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan, sementara tingkat kemiskinan Maret 2022 sebesar 9,54 persen.

Diketahui, ambang batas garis kemiskinan pada September 2022 meningkat sebesar 5,95 persen menjadi Rp535.547, dari yang sebelumnya Rp505.468 pada Maret 2022.

“Kenaikan tipis angka kemiskinan pada September 2022 terkait erat dengan kenaikan inflasi bahan pangan, pada periode Juni, Juli, Agustus, dan September, yang sempat mencapai puncaknya di 11,5 persen pada bulan Juli 2022,” ucap Febrio dalam keterangan resmi.

Kendati meningkat, angka ini sejatinya menurun dibandingkan September 2021, yang menunjukkan kemiskinan sebesar 9,71 persen.

Febrio menjelaskan, tahun lalu, perekonomian Indonesia dihadapkan pada tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, akibat perang di Ukraina.

“Keputusan Pemerintah untuk menaikkan subsidi energi menjadi Rp551 triliun menjadi faktor utama menjaga angka kemiskinan. Selain juga gerak cepat menurunkan inflasi pangan,” sebutnya.

Adapun tingkat kemiskinan per September 2022 secara spasial naik tipis baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tingkat kemiskinan di perkotaan naik menjadi sebesar 7,53 persen, sementara pada Maret 2022 sebesar 7,5 persen.

Di lain sisi, persentase penduduk miskin di perdesaan pun mengalami kenaikan menjadi 12,36 persen dari 12,29 persen pada Maret 2022.

Meski demikian, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau Rasio Gini tercatat menurun 0,003 poin pada September 2022 sebesar 0,381 dari Maret 2022 yang mendapat 0,384 poin.

Diketahui, penurunan Rasio Gini dipengaruhi oleh penurunan ketimpangan di perkotaan dan perdesaan, yang masing-masing menurun tipis 0,001 dari posisi Maret 2022.

“Upaya pemerintah untuk mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari penurunan ketimpangan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Bahkan, ketimpangan di pedesaan juga terus menunjukkan perbaikan dibandingkan level pra-pandemi,” ulasnya.

Lebih jauh, ia pun memperkirakan bahwa tingkat kemiskinan akan menurun karena inflasi bahan pangan (volatile food) menunjukkan tren penurunan signifikan dari September 2022 sebesar 9 persen year on year hingga Desember 2022 yang hanya 5,6 persen year on year.

“Ke depan, pemerintah perlu menjaga momentum penurunan inflasi dan mengakselerasi realisasi belanja pada Triwulan 1 2023 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan,” tuturnya.

Baca juga: Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Capai US$389,7 Miliar

Sekian ulasan tentang berita ekonomi hari ini yang perlu diketahui. Semoga bermanfaat.

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Tutorial Investasi Crypto yang Menguntungkan, Intip di Sini

JAKARTA, duniafintech.com – Tutorial investasi crypto yang menguntungkan akan sangat diperlukan oleh para trader di dunia investasi kripto. Saat ini, cryptocurrency atau kripto menjadi salah...

Perkuat Kebutuhan BBM Nelayan, Kementerian Perikanan dan Kelautan Gandeng Kementerian BUMN

JAKARTA, duniafintech.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) murah bagi...

Pemerintah Targetkan Penciptaan 500 Perusahaan Startup di Tahun 2024

JAKARTA, duniafintech.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan di tengah upaya penguatan berbagai indikator perekonomian nasional saat ini, termasuk penciptaan 500 perusahaan...

Tutorial Investasi Bitcoin dengan Mudah, Cek Yuk!

JAKARTA, duniafintech.com – Tutorial investasi Bitcoin dengan mudah akan sangat penting diketahui dan dipahami oleh para trader kripto. Saat ini, aset kripto, termasuk Bitcoin, memang...

Cara Trading Crypto Harian bagi Pemula, Simak Tipsnya

JAKARTA, duniafintech.com – Cara trading crypto harian sangat penting dipelajari oleh trader, terutama trader pemula di dunia investasi kripto. Dalam hal ini, memperhatikan exchange perdagangan...
LANGUAGE