Dalam beberapa tahun terakhir, crowdfunding Indonesia mengalami pertumbuhan pesat seiring meningkatnya kebutuhan pendanaan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta startup yang belum mampu mengakses sumber pembiayaan konvensional seperti perbankan. Skema pendanaan kolektif ini menjadi jembatan antara masyarakat investor dan para pencari modal dengan model yang lebih terbuka, transparan, dan berbasis teknologi.
Apa Itu Crowdfunding?
Secara umum, crowdfunding adalah metode penggalangan dana dari sekelompok orang, biasanya melalui platform online, untuk mendanai proyek, produk, bisnis, atau inisiatif sosial. Di Indonesia, crowdfunding dibagi menjadi beberapa jenis utama, antara lain:
- Securities Crowdfunding (SCF): Pendanaan dalam bentuk penerbitan efek (saham, obligasi, atau sukuk) oleh pelaku usaha kepada investor ritel.
- Donation-based Crowdfunding: Penggalangan dana tanpa imbal balik, umumnya untuk kegiatan sosial atau kemanusiaan.
- Reward-based Crowdfunding: Pendukung proyek menerima produk atau hadiah sebagai imbalan.
- Lending-based Crowdfunding: Penggalangan dana berbasis pinjaman dengan bunga tertentu.
Dalam konteks regulasi, crowdfunding Indonesia lebih dikenal lewat Securities Crowdfunding yang telah mendapatkan pengawasan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dukungan Regulasi dari OJK
Sejak diterbitkannya POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, ekosistem crowdfunding Indonesia semakin solid. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya tentang equity crowdfunding dan memperluas cakupan jenis efek yang dapat ditawarkan.
Menurut Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Hoesen, “Crowdfunding berbasis teknologi informasi adalah upaya OJK untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Kami ingin membuka jalan yang lebih inklusif agar UMKM dapat tumbuh lebih cepat dengan dukungan publik.”
OJK mencatat bahwa hingga awal 2025, terdapat lebih dari 15 penyelenggara crowdfunding yang telah terdaftar dan diawasi, dengan total dana yang berhasil dihimpun mencapai lebih dari Rp1 triliun. Hal ini menandakan bahwa crowdfunding Indonesia bukan sekadar tren sesaat, tetapi mulai menjadi pilar pendanaan baru di sektor riil.
Peran Pemerintah Mendorong Ekosistem Crowdfunding
Selain regulasi dari OJK, pemerintah Indonesia juga mendorong tumbuhnya crowdfunding Indonesia sebagai salah satu strategi mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan meningkatkan inklusi keuangan.
Mantan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam berbagai kesempatan menyampaikan, “Kita harus membuka alternatif pembiayaan baru bagi UMKM yang belum bankable. Crowdfunding adalah bentuk pembiayaan gotong royong yang sangat sesuai dengan semangat ekonomi kerakyatan Indonesia.”
Pemerintah bahkan berencana mengintegrasikan data pelaku UMKM yang mengikuti program digitalisasi dan pelatihan kewirausahaan ke dalam sistem penyelenggara crowdfunding, sehingga investor bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas usaha yang didanai.
Peluang dan Tantangan Crowdfunding di Indonesia
Pertumbuhan crowdfunding Indonesia membuka peluang besar, baik bagi pelaku usaha maupun investor. Bagi pelaku usaha, platform crowdfunding menyediakan jalur pembiayaan tanpa perlu agunan, dengan jangkauan investor yang luas dan proses yang transparan. Di sisi lain, investor ritel bisa berpartisipasi dalam mendanai bisnis lokal dengan potensi keuntungan yang kompetitif.
Salah satu pelaku usaha, Andi Saputra, pendiri UMKM kopi organik di Jawa Barat yang berhasil menggalang dana melalui platform crowdfunding, menyatakan, “Lewat crowdfunding, saya bisa mengembangkan bisnis tanpa harus menjual aset atau meminjam ke bank. Selain modal, saya juga mendapat dukungan komunitas yang ikut memasarkan produk saya.”
Namun, masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi:
- Literasi Keuangan yang Rendah: Banyak pelaku UMKM belum memahami cara kerja crowdfunding secara menyeluruh.
- Risiko Gagal Bayar dan Penipuan: Meskipun diawasi OJK, potensi risiko tetap ada. Oleh karena itu, pemilihan platform dan transparansi sangat penting.
- Keterbatasan Platform: Masih sedikit platform yang mampu menjangkau seluruh pelosok Indonesia.
Untuk mengatasi hal ini, OJK bersama pelaku industri rutin mengadakan edukasi keuangan dan pelatihan literasi digital untuk pelaku UMKM dan calon investor.
Platform Crowdfunding yang Tumbuh Pesat
Beberapa platform crowdfunding Indonesia yang saat ini aktif dan diawasi OJK antara lain:
- Bizhare: Fokus pada pembiayaan waralaba dan ritel.
- Santara: Menyediakan pendanaan untuk berbagai sektor bisnis seperti kuliner, pertanian, dan properti.
- LandX: Berbasis pada investasi saham UKM dengan sistem kepemilikan bersama.
- Dana Saham: Fokus pada startup teknologi dan bisnis inovatif.
Setiap platform memiliki model bisnis, segmen pasar, dan skema pembagian keuntungan yang berbeda. Namun, semuanya memiliki misi yang sama: menjembatani pelaku usaha dengan masyarakat yang ingin berinvestasi.
Masa Depan Crowdfunding Indonesia
Dengan perkembangan teknologi keuangan (fintech) yang pesat, masa depan crowdfunding Indonesia tampak cerah. Perkembangan ini akan semakin kuat jika didukung oleh kebijakan pemerintah yang pro-inovasi, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta keterlibatan aktif dari sektor swasta.
Menurut William Henley, CEO Bizhare, “Indonesia memiliki potensi besar dalam crowdfunding karena budaya gotong royong yang sudah melekat. Dengan platform digital, semangat itu bisa dibawa ke level ekonomi dan investasi.”
Integrasi dengan e-KTP, sistem pajak digital, dan pembukaan akses pasar ke luar negeri juga diyakini akan memperluas dampak positif dari crowdfunding terhadap perekonomian nasional.
Kesimpulan
Crowdfunding Indonesia adalah bukti nyata bahwa teknologi dapat digunakan untuk memperluas akses pendanaan dan mendemokratisasi dunia investasi. Dengan dukungan dari OJK, pemerintah, dan pelaku industri, crowdfunding berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru—khususnya bagi UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan pembiayaan.
Namun, seperti inovasi lainnya, crowdfunding juga membutuhkan pendekatan yang bijak, regulasi yang adaptif, dan literasi yang terus ditingkatkan. Dengan sinergi yang baik antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat, crowdfunding Indonesia dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun ekonomi inklusif yang berkelanjutan.
