30 C
Jakarta
Kamis, 30 Juni, 2022

Daerah Diminta Manfaatkan Pendapatan dari Perusahaan Migas yang Beroperasi

JAKARTA, duniafintech.com – Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) meminta daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) untuk mewacanakan pemanfaatan pendapatan dari perusahaan sektor itu di daerah.

“Pemanfaatan ini dapat dilakukan khususnya BUMD (badan usaha milik daerah) dalam pengembangan energi terbarukan dan kegiatan migas yang bersih,” kata Nova Iriansyah usai membuka rapat kerja mewakili Ketua ADPMET Ridwan Kamil, di Manado, Sulawesi Utara, pekan lalu.

Baca juga: Aplikasi PLN Mobile: Biaya dan Cara Daftar Pasang Listtik Baru

Pria yang menjabat sebagai Gubernur Aceh ini menjelaskan di Aceh misalnya, ada BUMD yang mengelola blok yang dialih kelolakan dari Pertamina yang terjadi karena ada Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Ia menyebutkan, hal itu bisa dilakukan dengan inovasi lain seperti pengurangan industri karbon, sebuah inovasi hijau dan ada beberapa inovasi lainnya berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, termasuk payung hukumnya.

“Itu bisa kolaborasi semua, karena manfaatnya bisa dirasakan semuanya. Kemudian kita mengajak semua elemen saling berkolaborasi kongkrit terhadap masalah energi ini untuk mencapai produksi migas dengan metode terkini yang lebih bersih, yang ramah lingkungan,” katanya.

Rapat kerja tersebut mengupas kenaikan harga migas dan proyeksi pemanfaatannya dengan tema “Transisi Keuangan Menuju Energi Hijau”.

Baca juga: PLN dan Pertamina Dinilai Bangkrut, Menteri BUMN Erick Thohir: Tidak

Nova juga berterima kasih kepada dewan pengurus ADPMET yang terdiri 20 provinsi, 58 kabupaten dan 10 kota penghasil migas dan energi terbarukan.

“Kita juga harus melacak bahwa peran ADPMET dalam melakukan transisi energi di daerah yang menciptakan industri migas ramah lingkungan adalah sebuah tren ke depan, sebuah obsesi cita-cita luhur, tapi tidak juga harus takut kalau energi ini harus berakhir,” kata Nova.

Staf Khusus Menkeu bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin mengatakan, topik rapat kerja kali ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim.

“Saya yakin APBN sebagai bentuk konvensi nasional tetap akan kita gunakan sebagai instrumen pembangunan nasional di antaranya mitigasi perubahan iklim dan juga kebijakan transisi energi,” katanya.

Baca juga: Keunggulan Investasi P2P Lending Syariah, Milenial Wajib Tahu!

 

Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Kemenko Marves Sebut Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi untuk Cegah Penimbunan

JAKARTA, duniafintech.com - Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi...

Memalukan! Karyawan Terraform Labs Masuk Daftar Larangan Terbang oleh Pemerintah Korsel

JAKARTA, duniafintech.com - Beberapa karyawan Terraform Labs yang berbasis di Korea Selatan (Korsel), perusahaan di belakang stablecoin Terra USD, yang runtuh bulan lalu dan...

Elon Musk Paksa WFO, Pegawai Tesla Gak Dapat Meja Kantor & WiFi

JAKARTA, duniafintech.com - Seruan keras Elon Musk untuk karyawan Tesla kembali ke kantor alias work from office (WFO) nyatanya tak mudah dijalankan. Ini karena...

Poin Penting Kelola Dana P2P Lending Syariah Untuk Beli Rumah

JAKARTA, duniafintech.com - Poin penting dalam kelola dana P2P lending syariah untuk membeli rumah akan dibahas di sini. Bentuk pengembangan nilai investasi P2P Lending...

Kabar Baik, Sri Mulyani Cairkan Gaji ke-13 Dengan Tunjangan Kinerja ASN Mulai 1 Juli

JAKARTA, duniafintech.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mencairkan gaji ke-13 untuk para Aparatur Sipi Negara (ASN) dan pensiunan yang juga meliputi tambahan...
LANGUAGE