Ganjar Pranowo Pamer TIngkat Literasi dan Inklusi Keuangan Alami Peningkatan

JAKARTA, duniafintech.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan tingkat literasi dan inklusi keuangan Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 47,38 persen menjadi 51,69 persen pada tahun 2022. Sedangkan untuk inklusi keuangan, kata Ganjar Pranowo, mengalami peningkatan dari 65,71 persen menjadi 85,97 persen di tahun 2022. 

“Pemerintah daerah juga sudah merealisasikan bantuan keuangan pada pemerintah desa tahun 2013-2022 sebesar Rp7.786 miliar di 140.237 titik,” kata Ganjar. 

Baca juga: Berita Fintech Indonesia: Fintech Didorong Berkontribusi Optimal Dongkrak Literasi dan Inklusi Keuangan

Dia mengungkapkan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini di Jawa Tengah telah terbentuk seluruh tim TPAKD yang terdiri dari 1 TPAKD Provinsi dan 35 TPAKD Kabupaten/Kota. Seluruh TPAKD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menyusun program kerja tematik dan program kerja unggulan sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan terhadap akses maupun produk keuangan tertentu.

Ke depannya, dia menambahkan untuk terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan khususnya dalam rangka kemandirian ekonomi desa, OJK akan membangun Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa (PIKD) yang merupakan bagian dari Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). 

“Pilot project program tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo, dan nantinya dapat diimplementasikan juga di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah,” kata Ganjar. 

Dia menjelaskan program PIKD merupakan sinergi OJK dengan Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan yang didalamnya mengakomodir juga program bersama antara OJK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu program pengembangan Desa Wisata. 

“Kerja sama antara OJK dengan Kemenparekraf tersebut diimplementasikan secara nasional melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif yang menjadikan Desa sebagai sasarannya,” kata Ganjar.

Baca juga: Kejar Target 90 Persen Indeks Inklusi Keuangan, OJK Terbitkan Aturan Baru

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan peningkatan inklusi keuangan di masyarakat sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat termasuk di perdesaan, sehingga sinergi penguatannya harus terus dijalankan.

“Kita di OJK telah memiliki program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di semua daerah di Indonesia. Karena memang setiap peningkatan satu persen inklusi keuangan di daerah, akan meningkatkan indeks pembangunan manusia 0,16 persen,” katanya. 

Ia menambahkan, OJK akan terus memperkuat inklusi keuangan di perdesaan dengan memperbanyak akses keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang sesuai seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), pendanaan Securities Crowdfunding (SCF) dan lain-lain.

Penguatan akses keuangan di perdesaan akan diiringi dengan perluasan edukasi keuangan sehingga peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan sejalan dengan pemahaman atau tingkat literasi masyarakat.

“OJK akan terus meningkatkan sinergitas dan kolaborasi bersama antara Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian daerah melalui kemandirian ekonomi desa serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan,” kata Friderica. 

Baca juga: Berita Fintech Indonesia: Julo Dukung Inklusi Keuangan lewat Akses Kredit Digital

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com