JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan dalam memasuki periode inflasi bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023 akan terjadi peningkatan harga pada pangan dan aneka tarif angkutan. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023.
Airlangga mengungkapkan pertama, pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras dan daging sapi. Dia mengatakan pemerintah telah memutuskan akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam sedang diatur regulasinya.
Baca juga: Berita Ekonomi Hari Ini: BI Fokus Turunkan Inflasi Pangan
“Akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan bisa berjalan,” kata Airlangga.
Oleh sebab itu, dia mengaku pemerintah tetap waspada dan antisipatif serta terus memperkuat ketahanan domestik dalam mencermati di segala kondisi perekonomian baik secara dalam negeri maupun global saat ini. Sebab, pertumbuhan ekonomi global sendiri diproyeksikan oleh IMF akan melambat dari 3,4 persen pada tahun 2022 menjadi 2,9 persen pada tahun 2023.
Dia mengatakan melalui bauran berbagai kebijakan fiskal dan moneter seperti Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perpu Cipta Kerja, dan pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) diharapkan mampu memberikan kepastian. Lebih lanjut, Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi serta peningkatan investasi sebagai bagian dari strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Terkait dengan ketahanan sektor eksternal juga menjadi perhatian Pemerintah terutama untuk stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian inflasi terutama dari inflasi impor yang saat sekarang terutama dari harga-harga energi. Dalam hal ini tentu likuiditas menjadi penting. Dan sekali lagi Pemerintah dalam pengaturan Devisa Hasil Ekspor ini sedang merevisi PP nomor 1 tahun 2019,” kata Airlangga.
Dia mengatakan sinergi dan koordinasi yang solid dari TPIP-TPID dalam mengendalikan Volatile Food (VF) di tengah peningkatan Administered Prices (AP) juga telah menghasilkan capaian realisasi inflasi pada 2022 yang masih tercatat di bawah proyeksi yakni sebesar 5,51 persen (yoy).
Baca juga: Lima Langkah Strategis Pemerintah untuk Kendalikan Inflasi
“Kemudian agenda GNPIP tentunya sejak tahun 2022 telah berjalan secara baik dan memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun dengan fokus program untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan. Program penguatan sektor pertanian antara lain untuk pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur termasuk juga penyimpanan, subsidi pupuk, pemberian bunga kredit yang rendah, kemudian DAK fisik dan non fisik, serta dana desa terkait ketahanan pangan,” kata Airlangga.
Selain itu, dia mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID juga akan terus mendorong sinergi dan kerja sama agar inflasi tetap dalam sasaran 2023 dan ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk perekonomian di tahun 2023 dan 2024.
“Dan terakhir tentu dukungan dari para bankir dalam bentuk moral suasion. Dalam arti kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia untuk diterapkan di lapangan, agar pengelolaan ekspektasi masyarakat ini bisa terjaga. Terkait dengan ketersediaan pasokan maupun juga terkait dengan pembelanjaan bisa dilakukan secara bijaksana. Sehingga tidak terjadi overbuying akibat misinformasi,” ujar Airlangga.
Baca juga: Angka Inflasi Turun, Pemerintah Antisipasi Harga Komoditas Energi dan Pangan
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
