JAKARTA, 10 Oktober 2024 – Islamic Bank atau Islamic Development Bank (IsDB) yang biasa dikenal Bank Pembangunan Islam telah menyalurkan pembiayaan syariah kepada Indonesia sebesar US$7,2 miliar, setara dengan sekitar Rp111,564 triliun.
Direktur dan Perwakilan Residen IsDB Regional Hub Indonesia, Datuk Amer Bukvic, menyatakan bahwa dana tersebut digunakan untuk mendanai 350 proyek di berbagai sektor ekonomi, baik di ranah publik maupun swasta.
“IsDB telah bermitra dengan Indonesia untuk mengembangkan proyek-proyek inovatif berbasis syariah, yang melibatkan modal swasta untuk pembangunan infrastruktur publik serta meningkatkan kapasitas fiskal negara, sambil tetap berpedoman pada prinsip-prinsip etika,” ungkapnya.
Upaya Islamic Bank Maksimalkan Potensi Indonesia
Bukvic menambahkan, pihaknya berusaha memaksimalkan potensi Indonesia dalam mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan di empat bidang utama: infrastruktur, keterjangkauan, kerangka kerja kelembagaan, dan literasi digital.
Menurutnya, integrasi keuangan publik dengan prinsip-prinsip syariah dapat menjadi solusi atas tantangan sosial dan ekonomi mendesak yang dihadapi negara-negara anggota IsDB.
“Pemanfaatan instrumen syariah seperti zakat dan sukuk dapat membantu mobilisasi sumber daya untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur berskala besar, sambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip pembagian risiko dalam keuangan Islam untuk mendorong kemitraan inovatif antara sektor publik dan swasta.
“Kolaborasi ini memungkinkan pembagian risiko dan hasil yang adil, yang krusial dalam membiayai proyek pembangunan jangka panjang,” tambah Bukvic.
Prinsip Syariah dalam Keuangan Publik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah dalam keuangan publik memiliki peran yang signifikan.
Ia menjelaskan bahwa fungsi keuangan negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni alokasi, distribusi, dan stabilitas, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diusung dalam keuangan syariah.
“Semuanya sejalan. Keadilan dalam distribusi keuangan publik sangat penting untuk melindungi kehidupan manusia, keluarga, intelektual, properti, dan agama,” ujar Sri Mulyani.
Ia juga menambahkan bahwa Indonesia, sebagai salah satu dari tiga pemegang saham terbesar IsDB, harus dapat mengimplementasikan kebijakan syariah dalam keuangan publik secara efektif.
