29.6 C
Jakarta
Selasa, 16 April, 2024

Jadi Kontroversi, Anggota DPR Sebut Kriteria yang Berhak Beli Pertalite dan Solar Belum Jelas

JAKARTA, duniafintech.com – Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina masih mendapatkan respons negatif dari masyarakat.

Kebijakan Pertamina Patra Niaga yang telah diuji coba sejak Jumat, 1 Juli 2022 kemarin di sejumlah wilayah itu dikritisi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

Baca juga: Beli BBM Bakal Wajib Pakai Aplikasi, Netizen: Dikira Semua Orang Mampu Beli Smartphone!

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyebut instrumen Pertamina dengan menerapkan MyPertamina dalam membeli pertalite dan solar ini sangat membebani masyarakat.

“Sistem penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Pertalite dan solar menurut saya kurang tepat. Justru ini menambah keribetan rakyat memperoleh haknya. Walau kebijakan ini untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, tapi tujuannya belum jelas,” ujarnya dikutip dari Viva.co.id, Senin (4/7).

Baca juga: Aplikasi MyPertamina Bakal Jadi Syarat Beli BBM Bersubsidi, Bikin Ribet? 

Rofik kemudian mempertanyakan, siapa yang bisa mendaftar di sistem MyPertamina, apa kriterianya, bagaimana Pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak dan apakah ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pembandingnya.

Menurut Rofik, data yang disajikan DTKS tidak akurat. Jadi, tanpa ada kriteria yang jelas, siapapun bisa mendaftar di MyPertamina termasuk orang kaya yang tidak berhak.

Politisi PKS ini menambahkan, era teknologi sekarang ini harusnya membuat semua serba simpel, tapi ini malah dibuat ribet.

Sementara itu, hari pertama pendaftaran MyPertamina dibuka pada 1 Juli 2022, llaman https: //subsiditepat.mypertamina.id/ tidak dapat diakses. Berbagai kritik dilayangkan oleh netizen di media sosial twitter.

Ditambahkan legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VII ini, banyak yang menyesalkan dengan kondisi hari pertama pembelian BBM dengan aplikasi MyPertamina. Mulai eror pada aplikasi, kontroversi penggunaan ponsel sebagai sarana pembayaran di SPBU, pembayaran lewat aplikasi yang hanya tertaut pada LinkAja, hingga aplikasi tersebut yang mendapat review kurang memuaskan di Playstore dan App Store.

Bahkan, lanjut dia, MyPertamina sempat menjadi salah satu topik paling trending, dengan lebih dari 10 ribu cuitan. Kebijakan ini dinilai membebani masyarakat.

Baca juga: Menyasar Timur Indonesia, Pemerintah Tambah Kuota Ekspor Produsen Minyak Goreng 

Simak informasi lengkap seputar dunia Kripto dan Fintech hanya di Duniafiintech.com

 

Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Iklan

ARTIKEL TERBARU

LANGUAGE