JAKARTA, duniafintech.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun di tahun 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan arah kebijakan perlinsos jaga daya beli masyarakat difokuskan pada perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penguatan graduasi kemiskinan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Jokowi: Impor Pakaian Bekas Harus Disetop!
“Pemerintah melanjutkan program bantuan sosial, antara lain 3 bulan ke depan Pemerintah akan membagikan 10 liter beras untuk 21,6 juta penduduk melalui Perum Bulog dan juga berikutnya bantuan dalam bentuk daging ayam dan telur yang akan segera diumumkan 3 bulan kedepan dan ini melalui ID Food,” ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan dalam dalam pengentasan kemiskinan, berbagai program Pemerintah masih berjalan, seperti Program Keluarga Harapan, program bantuan sembako, Kartu Pra Kerja, program Indonesia Pintar, bantuan iuran PBI JKN, dan subsidi listrik.
Terkait keberlanjutan reformasi struktural, Pemerintah terus mendorong salah satunya dengan mengimplementasikan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) juga akan dilanjutkan dengan pelarangan ekspor bijih mineral lainnya, terutama pada bijih timah, tembaga, dan bauksit.
Kemudian, Pemerintah mempersiapkan perubahan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berupa revisi PP Nomor 1 Tahun 2019. Untuk peningkatan Kapasitas SDM, salah satunya melalui Program Kartu Pra Kerja di tahun 2023.
“Pemerintah telah siap untuk menjalankan skema normal yang lebih fokus pada peningkatan skill, baik itu melalui pelatihan luring, daring maupun bauran,” kata Airlangga.
Dia mengaku pemerintah optimis bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tangguh di tengah berbagai risiko global saat ini. Kinerja ekonomi Indonesia mampu tumbuh solid sebesar 5,3% (yoy) di tahun 2022 dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
Baca juga: Jokowi: Bangkrut Silicon Valley Bank Bentuk Kegentingan Ekonomi Global
Di tahun 2023, diperkirakan Indonesia kembali menghadapi tahun yang berat. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4 persen pada tahun 2022 menjadi 2,9 persen pada 2023. Sedangkan, inflasi dunia di 2023 diperkirakan mulai melandai (6,6 persen) meski belum kembali ke tingkat pra pandemi (1 persen-2 persen).
Airlangga mengatakan bahwa dengan memperhatikan tantangan dan arah kebijakan yang disiapkan, target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 optimis akan tumbuh 5,3 persen dan terus meningkat pada 2024 di 5,4 persen.
“Dan ini implementasi dari transformasi ekonomi, antara lain Perpu cipta kerja, hilirisasi sumber daya alam, devisa hasil ekspor, dan kita juga mengalami bonus demografi dan juga kelanjutan dari Proyek Strategis Nasional termasuk IKN dan Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Airlangga.
Dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi melalui forum TPIP/TPID termasuk Polri.
“Dalam pengendalian inflasi nasional, kita melihat beberapa hal perlu diperhatikan terutama peran penting Polri dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif,” kata Airlangga.
Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Situasi Ekonomi Indonesia Masih Dibayangi Perang Rusia
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
