JAKARTA, duniafintech.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku miris lantaran uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membeli produk impor barang. Bahkan, tidak segan-segan, Kementerian dan Lembaga turut serta dalam pembelian produk impor.
Jokowi mengungkapkan uang APBN merupakan uang penerimaan yang diperoleh oleh uang rakyat melalui pungutan pajak. Selain dari penerimaan pajak dari masyarakat, APBN juga didapat dari royalti tambang dan dividen perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca juga: Jokowi: Bangkrut Silicon Valley Bank Bentuk Kegentingan Ekonomi Global
Menurut Jokowi, perolehan uang APBN untuk dikumpulkan sebagai penerimaan sangatlah sulit tetapi malah dihabiskan untuk pembelian produk impor barang.
“APBN itu uangnya, penerimaan dan pendapatan didapatkan dari pajak dari rakyat. Dikumpulkan sangat sulit dan itu tidak mudah. Lalu semua itu kita belikan produk impor ? Kemudian kita belikan produk buatan luar negeri,” kata Jokowi.
Dia mengaku miris karena pembelian produk impor dengan APBN masih sangat banyak di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mewajibkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah, baik BUMN maupun BUMD harus menggunakan 95 persen anggaran pengadaan barang dan jasa untuk membeli produk dalam negeri.
“Kalau ini dilakukan dalam negeri, industri UMKM bisa hidup dan berkembang,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) pada belanja pemerintah sebesar Rp250 Triliun.
Baca juga: Sri Mulyani Jaga Ketat Realisasi APBN untuk Belanja Prioritas
“Target sebesar Rp250 Triliun tersebut akan dikejar dalam pelaksanaan Temu Bisnis Tahap V yang mengundang 1.200 peserta, yakni perwakilan dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/D, perusahaan industri, serta asosiasi yang terkait pengadaan barang jasa pemerintah,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo.
Untuk mengejar target tersebut, Dody mengungkapkan bahwa Kemenperin tengah mempersiapkan tiga langkah percepatan guna mendukung pelaksanaan Temu Bisnis nantinya. Yang pertama adalah persiapan pembuatan modul realisasi serta modul komitmen penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah. Dalam hal ini, modul ini akan dapat dijadikan acuan dalam penggunaan produk dalam negeri di tiap kementerian/Lembaga, BUMN/D, serta Pemerintah Daerah.
Langkah percepatan kedua yang dilakukan adalah pelaksanaan interkoneksi data penggunaan produk dalam negeri dalam aplikasi SAKTI milik Kementerian Keuangan, SIPD milik Kementerian Dalam Negeri, serta Sistem Informasi P3DN milik Kementerian Perindustrian.
“Interkoneksi data ini bisa dilaksanakan melalui kerja sama antara berbagai pihak, salah satunya melalui bantuan dari PT Telkom Indonesia Tbk. Keterbukaan data ini akan membantu proses pengawasan penggunaan PDN dalam pengadaan barang jasa pemerintah,” kata Dody
Baca juga: Sri Mulyani Optimistis Kinerja APBN 2023 Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
