JAKARTA, duniafintech.com – Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri bukan hanya terbatas terhadap sektor nikel dan bauksit, tetapi sektor Sumber Daya Alam (SDA) lainnya.
Ketua Kadin Arsjad Rasjid mengatakan potensi SDA dalam program hilirisasi industri memiliki peningkatan ekonomi di dalam negeri, sehingga diharapkan tidak terbatas hanya sektor nikel dan bauksit tetapi juga termasuk tembaga, timah dan emas. Menurutnya Indonesia harus memanfaatkan kekayaan SDA untuk menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Jadi itu yang menjadi dasar pemerintah mendorong untuk program hilirisasi industri,” kata Arsjad.
Baca juga: Berita Fintech Indonesia, Kadin: Pinjol Ilegal Harus Dibereskan!
Menurutnya pemerintah dirugikan jika hanya melakukan ekspor barang mentah karena nantinya pemerintah tidak mendapatkan nilai tambah. Kebijakan pelarangan ekspor barang mentah, merupakan hak negara untuk mendapatkan nilai tambah dan mendorong industrialisasi dalam negeri.
Untuk itu, dia menambahkan dengan mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah bauksit dan nikel juga harus didukung dengan peta jalan hilirisasi yang jelas dan bukan hanya membangun smelter sebanyak-banyaknya tanpa ada perencanaan yang jelas dan memiliki tujuan.
Dia mencatat saat ini pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit berada di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Halmahera Timur dan Selatan, Galang Batang Pulau Bintan dan Kalimantan Barat. Menurutnya dengan memiliki beberapa pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit, hilirisasi bauksit bisa berjalan seperti nikel terintegrasi dari hulu ke hilir. Sehingga bisa menghasilkan nilai tambah yang tinggi.
Dia mengaku Kadin optimis hilirisasi industri dapat mengakselerasi pengolahan bauksit dan sampai menjadi produk aluminium ingot di tahun 2025. Hal itu akan memberikan dampak bagi perekonomian nasional melalui hilirisasi bauksit dan logistik modern yang ramah lingkungan.
“Aluminium ingot tentunya sangat diperlukan dalam industri dalam negeri seperti pelat, billet, scrap dan bentuk profil yang diperlukan dalam proses di industri seperti pesawat terbang dan sarana transportasi lainnya,” kata Arsjad.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sampai saat ini, terdapat 4 fasilitas pemurnian bauksit yang existing di dalam negeri dengan kapasitas produksi alumina 4,3 juta ton per tahun. Selain itu, terdapat 8 fasilitas pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan dengan kapasitas input 27,41 juta ton per tahun dan kapasitas produksi 4,98 juta ton per tahun.
“Pelarangan seluruhnya bauksit mentah termasuk yang dicuci. Selama ini kan bauksit bisa dicuci kemudian di ekspor, nah sekarang yang dicuci pun tidak boleh. Harus diproses di Indonesia, dan itu mulai Juni tahun 2023. Nah saat sekarang, jumlah daripada impor aluminium oleh Indonesia itu USD2 miliar. Jadi tentu dengan adanya pabrik nanti berproses di Indonesia, USD2 miliar ini menjadi penghematan devisa,” ujar Airlangga.
Baca juga: Berita Kripto Hari Ini: KADINVERSE Hadir di Ajang B20
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia akan menghentikan ekspor biji bauksit di bulan Juni 2023. Dihentikannya ekspor bijih bauksit, pemerintah berencana akan mendorong sisi hilirisasi untuk pengolahan dan pemurniannya.
Jokowi menjelaskan kebijakan tersebut dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Selain itu, juga untuk mendorong penambahan lapangan pekerjaan hingga devisa negara.
Kendati demikian, dia menambahkan rencana pemerintah terkait penghentian ekspor bauksit akan dilakukan secara bertahap dengan mengurangi jumlah ekspor bahan mentah, kemudian pemerintah juga akan meningkatkan hilirisasi pemurnian dan pengolahan di dalam negeri.
“Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi sumber daya alam dalam negeri akan ditingkatkan. Sehingga memberikan nilai tambah di dalam negeri seperti membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan pertumbuhan ekonomi lebih merata,” kata Jokowi.
Jokowi mengungkapkan dengan adanya hilirisasi bauksit diperkirakan pendapatan negara akan mengalami peningkatan dari Rp21 triliun menjadi Rp62 triliun.
Dia memastikan dengan adanya hilirisasi tersebut, nilai tambah tersebut akan dinikmati untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
“Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Pemerintah akan konsisten melakukan hilirisasi dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan Indonesia tidak bisa secara terus menerus melakukan ekspor bahan mentah sumber daya alam. Sehingga, penghentian ekspor komoditas bahan mentah akan dilakukan secara bertahap.
Menurutnya, selain bauksit akan ada lagi komoditas bahan mentah lainnya yang akan dilarang untuk ekspor.
“Tahun depan ada lagi, entah satu, entah dua, stop lagi,” kata Jokowi.
Baca juga: Berita Fintech Indonesia: KADIN Tekankan Pentingnya Literasi Keuangan
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
