28.6 C
Jakarta
Selasa, 31 Januari, 2023

Kembangkan Digitalisasi SPBU, Pemerintah Pastikan BBM Subsidi Bakal Tepat Sasaran

JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen pemerintah tetap memberikan subsidi bagi masyarakat untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu (JBT) Solar subsidi.

Melalui mekanisme subsidi dan kompensasi, Erick menyampaikan harga Pertalite tetap sebesar Rp10ribu per liter dan Solar subsidi sebesar Rp6.800 per liter.

“Ini tentu berbeda dengan BBM nonsubsidi yang mengikuti tren harga pasar dan harga minyak mentah dunia. Untuk Pertalite dan Solar subsidi, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan subsidi sehingga harganya tidak berubah,” ujar Erick.

Baca juga: Menteri BUMN Usulkan Pengumuman Penyesuaian Pertamax Seminggu Sekali

Meski tak berubah, Erick menyebut harga Pertalite dan Solar subsidi sejatinya masih berada di bawah harga keekonomian. Pemberian subsidi, menurut Erick, menjadi bukti keberpihakan dan keseriusan pemerintah dalam membantu masyarakat dalam menatap tahun baru penuh optimisme.

Erick mengatakan pengumuman harga jual terbaru Pertamina memang sedikit lebih lambat dibandingkan badan usaha lain. Bagi Erick, ini hal yang wajar mengingat Pertamina sebagai BUMN mempertimbangkan berbagai aspek agar tetap dapat menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM.

“Pertamina ini jangkauannya begitu luas karena harus menyalurkan BBM ke seluruh penjuru tanah air, termasuk BBM yang disubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi. Kita ingin memastikan agar pasokan dan distribusi tetap berjalan dengan lancar,” ucap Erick.

Baca juga: Rampungkan Omnibus Law Permen BUMN, Menteri Erick Konsultasi dengan Akademisi Universitas

Menurut Erick, yang terpenting saat ini ialah memastikan agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Ia juga terus mengawal kerja sama Pertamina dengan PT Telkom Indonesia dalam memperbaiki dan mengembangkan digitalisasi SPBU.

Dengan transaksi pembelian BBM yang dapat dipantau melalui command center, Erick menyebut formula ini mampu memastikan penyaluran kuota dan subsidi BBM lebih tepat sasaran. Tak hanya itu, Erick juga bakal meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM melalui program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan.

“Pertamina tentu tidak bisa sendirian, seperti saya sering katakan, BUMN tidak boleh jadi menara gading, kita dan Kementerian Koperasi dan UKM akan terus memastikan kemudahan para nelayan untuk dalam mendapatkan BBM bersubsidi,” kata Erick menambahkan.

Baca juga: Penghujung Tahun 2022 Pertebal Modal, Dua BUMN Ini Lakukan Right Issue

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Investasi Sektor Manufaktur Naik 52 Persen di Tahun 2022, Tembus Rp497,7 Triliun

JAKARTA, duniafintech.com - Investasi pada sektor industri manufaktur di Tanah Air terus meningkat meski di tengah dinamika geopolitik dunia yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi global....

Daftar HP Samsung Terbaru 2023 Dari Berbagai Seri

JAKARTA, duniafintech.com - Samsung dikenal sebagai salah satu merek ponsel pintar atau HP favorit banyak orang, terutama bagi para pengguna sistem operasi Android. Pasalnya,...

Sri Mulyani Upayakan Sinergi APBN Kembangkan Produktivitas UMKM

JAKARTA, duniafintech.com - Sinergi APBN sebagai instrumen keuangan negara dengan para pelaku usaha menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat mengamplifikasi pemulihan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan...

Moncer! Ekspor Mobil Surplus Capai 64 Persen

JAKARTA, duniafintech.com - Industri otomotif ekspor mobil surplus merupakan salah satu sektor manufaktur yang strategis karena berperan penting dalam upaya menopang perekonomian nasional.  Juru Bicara...

Berikan PMN, Sri Mulyani Minta BTN Penuhi Kebutuhan Rumah

JAKARTA, duniafintech.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hak untuk mendapatkan tempat tinggal, termasuk dari BTN, yang layak diatur dalam undang-undang. Namun...
LANGUAGE