duniafintech.com –  Komite Penasihat Teknologi Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), membahas peraturan kripto dan mendistribusikan adopsi teknologi buku besar (DLT) selama pertemuan, pada Rabu, 27 Maret.
Komite Penasihat Teknologi CFTC membahas berbagai laporan tentang cryptocurrency dan DLT. Dimana disampaikan oleh Peter Van Valkenburgh, Direktur Penelitian di Coin Center, yang berbicara tentang berbagai mekanisme konsensus.
Mengacu pada topik ini, Komisaris CFTC, Brian Quintenz mengatakan dalam pernyataan pembukaannya bahwa rencana Ethereum untuk beralih dari proof-of-work (PoW) ke konsensus proof-of-stake (PoS) menimbulkan pertanyaan regulasi penting, termasuk kemungkinan memanipulasi atau memalsukan buku besar.
Laporan lain disampaikan oleh Kathryn Trkla dan Charley Mills, anggota Kelompok Kerja Yurisdiksi American Bar Association. Pidato mereka didedikasikan untuk laporan baru-baru ini, yang diberi judul “Aset Digital dan Digitalisasi: Masalah Yurisdiksi Federal dan Negara.” Di dalamnya asosiasi meninjau kondisi crypto dan regulasi blockchain saat ini di AS, Malta, Swiss, dan negara-negara lain.
Sub-komite Teknologi Ledger Terdistribusi dan Infrastruktur Pasar mempresentasikan laporannya tentang keadaan adopsi DLT saat ini dan kasus penggunaan potensial dari teknologi tersebut. Panel juga membahas bidang-bidang tertentu di mana panduan CFTC dapat berkontribusi untuk pengembangan DLT lebih lanjut.
Komite juga membahas laporan oleh  International Swaps and Derivatives Association (ISDA) tentang rilis Common Domain Model 2.0 baru-baru ini untuk suku bunga dan derivatif kredit. Pembicaraan difokuskan pada kemampuan untuk mendigitalkan transaksi keuangan dan mengotomatisasi proses perdagangan, karena DLT menjadi lebih teraktualisasi dalam ruang derivatif.
Seperti yang dilaporkan Cointelegraph sebelumnya, pada tahun 2018 CFTC meminta umpan balik tentang cryptocurrency untuk lebih memahami teknologi di balik blockchain Ethereum dan bagaimana perbandingannya dengan Bitcoin (BTC).
Kemudian agensi menerima lebih dari 30 komentar publik, termasuk beberapa dari konsorsium blockchain R3, nirlaba Ethereum Foundation, crypto exchange Coinbase dan dErisX, perusahaan teknologi blockchain, ConsenSys, perusahaan keuangan crypto Circle dan Weiss Cryptocurrency Ratings. Cointelegraph menyajikan ringkasan tanggapan perusahaan terhadap CFTC.
Terkai regulasi kripto, dikabarkan pula Februari 2019 lalu, bahwa di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.99 Tahun 2019, semua jenis kripto aset sudah legal diperdagangkan di Indonesia sebagai komoditas yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka dan bisa diperdagangkan di Bursa Berjangka.
-Sintha Rossemalina-
