JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan strategi agar pasokan dan harga minyak goreng kembali normal.
Luhut mengaku telah diminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan krisis minyak goreng di Jawa dan Bali. Dalam strategi atasi pasokan dan harga minyak goreng kembali normal, Luhut mengatakan pertama-tama dia akan mewajibkan agar perusahaan kelapa sawit untuk berkantor di Indonesia.
Sebab, menurut temuannya, ada perusahaan yang lahan sawitnya ratusan ribu hektar, namun kantornya di luar negeri.
“Saya lapor Presiden, ‘Pak, headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini’. Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia,” ungkap Luhut.
Baca juga: Beredar Foto Tersangka Mafia Minyak Goreng Bareng Menko Luhut, Orang Dekat?
Selain meminta perusahaan tersebut untuk memindahkan kantor pusat ke Indonesia, Luhut akan melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit tersebut.
Menurutnya, banyak orang berpikir bahwa persoalan hanya terjadi pada komoditas minyak goreng. Namun, Luhut mengatakan bakal menyelesaikan hingga ke akarnya.
“Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit,” imbuhnya.
Menurut Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada. Hal itu meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya. Luhut mengatakan kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak.
Pasalnya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak. Selain itu, Luhut pun menanggapi banyaknya cibiran soal peran dan tugas barunya mengurus masalah minyak goreng.
Menurut Luhut, masalah minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani. Yang terpenting, menurut dia, adalah tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yaitu agar pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat.
“Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan,” tutur Luhut.
Dengan masuknya Luhut, saat ini ada tiga kementerian yang mengurus minyak goreng, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
Seperti diketahui. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas baru lagi kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan.
Yaitu, untuk menuntaskan permasalahan terkait minyak goreng. Hal itu disampaikan Luhut dalam acara Dies Natalis GAMKI ke-60 yang ditayangkan via akun Youtube GAMKI Balikpapan, Sabtu (21/5).
Awal cerita, Luhut bertutur soal pengalaman menangani pandemi Covid-19. Seperti diketahui, Luhut merupakan Koordinator PPKM Jawa-Bali.
“Kenapa itu bisa? Karena kita kerjakan dengan kompak, kita kerjakan dengan data,” kata Luhut.
Lalu, dia mengungkapkan amanah tambahan Jokowi untuk menangani masalah seputar minyak goreng.
“Sekarang saya nanganin juga nih masalah apa minyak goreng, saya perintah presiden. Kita sudah ketemu bentuknya ya. Mudah-mudahan Insya Allah ini akan bisa terselesaikan dengan cepat,” ujar Luhut.
Dia menambahkan, jika bekerja dengan hati yang benar dan hati yang tulus, maka tidak ada yang tidak bisa terselesaikan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan sementara ekspor minyak goreng dan turunannya. Menyusul, semakin melimpahnya pasokan minyak goreng ke pasar disertai penurunan harga.
“Saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan, karena ketersediaannya semakin melimpah,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (19/5).
Selain membuka kembali keran ekspor, pemerintah juga meluncurkan minyak goreng murah untuk rakyat.
Di mana, masyarakat yang akan membeli minyak goreng harus menunjukkan KTP. Minyak yang dijual dibanderol Rp14.000 per liter dan hanya boleh membeli 2 liter per hari.
Baca juga: IKN Tarik Minat Investor, Luhut: UEA & Arab Saudi Investasi Rp293 Triliun
