31.2 C
Jakarta
Senin, 23 Desember, 2024

Mengejutkan, Ini Sumber Anggaran Makan Gratis Prabowo Rp71 Triliun

JAKARTA,duniafintech.com – Program makan gratis yang digadang-gadang sebagai program andalan presiden terpilih Prabowo ternyata dananya diambil dari kementerian.

Dana program makan bergizi gratis tersebut ternyata bersumber dari pos Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Hal itu terungkap saat acara konsultasi publik terkait Rencana Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang digelar secara virtual.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan mengungkapkan, rencana besar dalam bentuk program makan tersebut menggunakan APBN.

Program tersebut akan direalisasikan pada tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lebih tepatnya, anggaran makan gratis tersebut direalisasikan melalui pos anggaran yang ada di Kementerian Kesehatan.

Program Makan Gratis Prabowo Bukan untuk Semua Orang

Mengacu pada situs resmi Media Center Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, program makan siang dan susu gratis adalah program andalan.

Diyakini akan menjadi bagian terpenting dan akan langsung diwujudkan.

Prabowo Subianto presiden terpilih mengatakan, program makan siang gratis ditujukan bagi sejumlah pihak.

Diantaranya, anak balita, siswa sekolah kemudian santri di pesantren dan ibu hamil.

Selanjutnya, Prabowo yakin program ini mampu menjangkau 82,9 juta orang di Indonesia

Kelompok yang mendapatkan program ini yakni:

  1. anak-anak usia dini atau pra-SD sebanyak 30 juta anak.
  2. Siswa Sekolah Dasar (SD) sebanyak 24 juta siswa.
  3. Pelajar tingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP) sebanyak 9,8 juta orang.
  4. Berikutnya pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat sebanyak 10,2 juta orang.
  5. Para santri yang berada di pondok pesantren sebanyak 4,3 juta orang,
  6. Terakhir kelompok Ibu hamil sebanyak 4,4 juta orang.

Program Makan Gratis Butuh Anggaran Rp71 Triliun

Direktur Penyusunan Anggaran APBN DJA Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan mengatakan, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan program ini sebanyak Rp71 triliun.

Program ini akan dilaksanakan secara berkala dan tidak sekaligus.

Menurut Rofyanto, program tersebut diharapkan mampu mengatasi masalah stunting.

“Untuk menjaga kesehatan masyarakat termasuk memberikan asupan gizi,” paparnya saat menghadiri acara di Jakarta.

Untuk menunjang program tersebut, pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan.

Tujuannya untk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu menjawab tantangan pembangunan melalui pendidikan.

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan umum dan pendidikan agama.

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

Iklan

mau tayang di media lain juga

ARTIKEL TERBARU