JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen BUMN dalam membantu keberangkatan haji, yang mana salah satu komponen besar adalah biaya avtur. Erick juga mengaku terus menjalin koordinasi dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Tentu mengenai biaya haji yang sedang dibicarakan dengan Kemenag dan DPR, kami pada intinya terbuka untuk mereview mengenai perjalanan haji,” ujar Menteri Erick terkait komitmen BUMN membantu keberangkatan haji.
Baca juga: Lakukan Efisiensi, Rasio Utang Perusahaan BUMN Alami Penurunan
Erick menyampaikan persoalan avtur dapat memberikan dampak yang signifikan dalam ongkos keberangkatan haji. Erick mengatakan BUMN juga berkomitmen penuh dalam membantu meringankan dan memudahkan masyarakat untuk beribadah ke tanah suci. PT Bank Syariah Indonesia (BSI), ucap Erick, membuka diri dalam penyediaan gelang haji.
“Mengenai keberadaan BSI, membantu meringankan pengadaan gelang haji yang mungkin bisa menjadi sponsor. Ini masih tahap diskusi lebih jauh antara kami dengan Kemenag. Saya yakin, di bawah kepemimpinan Gus Yaqut, Kemenag terus memberikan pelayanan terbaik bagi para calon jamaah haji kita,” kata Erick.
Sebagaimana diketahui, pemerintah dan DPR akhirnya memutuskan untuk biaya haji yang ditanggung oleh calon jemaah haji mengalami penurunan. Awalnya, Kementerian Perdagangan mengusulkan biaya haji sebesar Rp69 jutaan. Setelah diputuskan biaya haji yang harus ditanggung sebesar Rp49,8 jutaan.
Baca juga: Kemenperin Dorong Lembaga Negara, BUMN, dan BUMD Gunakan Produk Dalam Negeri
Pada usulan awal, setiap CJH harus menyiapkan dana sekitar Rp44 juta untuk pelunasan. Pasalnya, mereka sudah setor Rp25 juta saat mendaftar haji. Dengan besaran biaya haji terbaru, jemaah cukup menyiapkan uang pelunasan maksimal Rp25 juta. Sebab, total biaya haji yang ditanggung jamaah diusulkan Rp49,8 juta atau maksimal Rp50 juta.
Sesuai rencana semula, biaya haji 2023 akan ditetapkan Komisi VIII DPR dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tadi malam (14/2/2023). Namun, rapat panja komisi VIII dengan Kemenag, BPKH, dan maskapai ternyata tidak selesai tepat waktu.
Dia menjelaskan pembahasan di tingkat panja berjalan lama karena beberapa sebab. Di antaranya, banyak poin anggaran yang dipersoalkan dan akhirnya dicoret. Politikus PAN itu mengatakan, pembahasan di panja butuh waktu karena banyak perdebatan untuk efisiensi atau penghematan biaya haji.
”Nanti diumumkan secara resmi. Tapi pasti (bipih) di bawah Rp 50 juta,” ujarnya.
Baca juga: Perkuat Kebutuhan BBM Nelayan, Kementerian Perikanan dan Kelautan Gandeng Kementerian BUMN
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
 Erick Thohir menegaskan komitmen BUMN dalam membantu keberangkatan haji.){kind=link}