Facebook dan Microsoft Gelar “Deepfake Detection Challenge”

Admin
-
0
Facebook dan Microsoft Gelar “Deepfake Detection Challenge”

duniafintech.com – Facebook Inc dengan Microsoft Corp menjalin kerjasama untuk mengadakan kompetisi “Deepfake Detection Challenge”. Deepfake merupakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang dapat membuat video atau audio palsu menggunakan referensi material yang sudah ada. Istilah ini sudah ada sejak tahun 2017.

Kemampuan deepfake untuk menimpa muka seseorang dengan muka lain yang juga bergerak mengikuti ekspresi aslinya berasal dari proses pembelajaran mesin, atau machine learning. Mitra AI dan beberapa Universitas turut berpartisipasi dalam pembuatan dataset untuk menguji alat deteksi dalam acara ini.

Baca Juga : Implementasi Firewall Terbaik untuk Memblokir Ransomware

Facebook akan menggelontorkan dana sebesar $10 juta dalam kompetisi yang diadakannya dengan tujuan untuk biaya penelitian deteksi, dan beberapa penghargaan akan diberikan kepada peserta untuk memacu kreatifitas dan lebih mudah untuk menemukan konten-konten palsu.

Menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat yang akan dilaksanakan pada November 2020 mendatang, media sosial seringkali digunakan untuk menyebarkan konten palsu. Untuk itu facebook meluncurkan kompetisi ini untuk mengatasi ancaman deepfake yang menggunakan teknologi AI untuk membuat video hiper-realistis dimana seseorang seolah-olah mengatakan sesuatu padahal tidak sama sekali.

Sampai saat ini, masih belum ditemukan video deepfake yang mengandung konten politik Amerika Serikat sebagai pokok utama pembahasan dengan kualitas yang baik. Namun baru-baru ini ditemukan video manipulasi dari seorang Ketua DPR Nancy Pelosi yang sedang menyampaikan pidatonya dengan ucapan tampak cadel.

Baca Juga : AI Startup Pitch Jadi Incaran Para Penggiat Startup AI

Pada bulan Agustus lalu, Komite Nasional Demokrat mendemonstrasikan video deepfake dengan menampilkan pidato salah satu ketuanya sendiri Tom Perez melalui skype yang membuat audiens berfikir bahwa Tom Perez tidak hadir dalam acara tersebut. Padahal sebenarnya Tom Perez berada diruangan bersama audience.

Beberapa peneliti dari Tandon School Universitas, New York mengerjakan penelitian sistem otentik video atau gambar menggunakan sistem digital watermark. Namun perkembangan yang cepat dari teknologi deepfake membuat perlombaan diantara pembuat deepfake dengan mereka yang mencoba mendeteksi video.

“Fenomena ini seperti permainan kucing dan tikus. Jika kami merancang deteksi untuk deepfake, mereka akan semakin gencar membuat sistem deepfake.” Ujar Siddharth Garg, Asisten Profesor Teknik Komputer Tandon School.

Teknologi ini juga akan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Minggu lalu, China meluncurkan suatu produk aplikasi bernama Zao yang memungkinkan pengguna untuk mengakses suatu konten yang menggunakan deepfake.

Para pembuat aplikasi deepfake online juga memanfaatkan pasar ini untuk mendeteksi deepfake yang lebih mudah dibuat. Di negara-negara maju seperti Polandia dan Jepang membuat masyarakatnya lebih mudah mengakses deepfake dengan mengunggah tutorial di Youtube.

Ketua Komite Intelijen Adam Schiff, meminta Facebook, Twitter Inc, dan Alphabet Inc. Google, dan YouTube, agar rencana mereka di beberkan secara transparan. Facebook mengatakan pihaknya telah menghabiskan $ 7,5 juta untuk tim di Universitas California, Berkeley, Universitas Maryland dan Universitas Cornell dalam menanggapi ancaman tersebut.

-Vidia Hapsari-

SBR008 Hadir Di Platform Fintech P2P Lending?

Admin
-
0
SBR008 Hadir Di Platform Fintech P2P Lending?
duniafintech.com – Savings Bond Ritel (SBR), salah satu instrumen pembiayaan negara yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia. SBR akan meningkatkan jumlah investor domestik terutama milenial dengan karakteristik dinamis. Tahun ini, SBR008 mengusung tema “Peningkatan Kualitas SDM”. Baca juga : Berawal Dari Mitra Usaha Amartha Hingga Disoroti Menko Perekonomian

SBR008 kini hadir di platform fintech Investree sebagai alternatif pendanaan di platform-nya dengan masa penawaran 5-19 September 2019. Sama seperti penerbitan SBR pada seri-seri sebelumnya, seluruh dana yang diterima akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Pemerintah yang produktif terutama mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia.

Dengan tingkat kupon minimal mengambang (floating with floor) sebesar 7,20% p.a., dan memiliki tenor 2 (dua) tahun dengan pemesanan yang terjangkau yaitu Rp 1 juta. Selain itu, investor akan memperoleh keuntungan lainnya seperti aman karena dijamin oleh Pemerintah dengan pemesanan mudah.

Baca juga : UNCTAD: Blockchain Mendominasi 75 Persen Bursa Ekonomi Digital Dunia

Investree juga akan melaksanakan kegiatan Edukasi dan Sosialisasi SBR008 pada hari Senin, 16 September 2019 di Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Kegiatan tersebut sejalan dengan tujuan Pemerintah (baca: Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan yaitu mengedukasi dan membagikan tambahan pengetahuan masyarakat luas tentang pilihan berinvestasi SBN Ritel, dalam hal ini khususnya berinvestasi SBR008 dan memberikan opsi mudah bagi masyarakat untuk melakukan pemesanan dan pembelian melalui fintech-marketplace lending.

Baca juga : Perbankan VS Fintech, Mana yang Lebih Ampuh Dorong Inklusi Keuangan?    

Perbankan VS Fintech, Mana yang Lebih Ampuh Dorong Inklusi Keuangan?

Admin
-
0
Perbankan VS Fintech, Mana yang Lebih Ampuh Dorong Inklusi Keuangan?

duniafintech.com – Dibanding perbankan konvensional yang sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat, fintech atau teknologi keuangan memang masih sangat hijau. Di Indonesia sendiri, istilah ini baru mulai memasyarakat beberapa tahun ke belakang. Meski hanya dalam waktu singkat, fintech menjadi buah bibir di kalangan pemerhati keuangan, pemerintah hingga masyarakat. Bagaimana sebenarnya peran teknologi baru ini dalam mendukung kemajuan keuangan negara?

Baca juga: Milenial Harus melek Dana Pensiun

Perkembangan ekonomi digital diakui telah membawa banyak sekali manfaat bagi kita. Dibandingkan perbankan, metode pembiayaan digital tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan baru, tapi juga menumbuhkan pergerakan perekonomian yang lebih pesat. Tujuan pencapaian inklusi keuangan maksimal yang diharapkan pemerintah, konon sudah berada di depan mata karena kemunculan teknologi finansial ini.

Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebut bahwa sektor ekonomi digital telah berhasil membawa kontribusi hingga 22% hingga 2016 lalu. Di Asia Tenggara sendiri secara umum PDB terus meningkat secara positif karena ekonomi digital ini.

Penetrasi Internet dan Fenomena Munculnya Fintech

Hingga tahun 2018, penetrasi internet di tanah air tumbuh pesat. Pengguna ponsel pintar pun semakin menjamur di mana-mana. Ini yang lantas memicu pertumbuhan e-commerce yang juga turut menggurita. Fakta ini sekaligus menjadi katalis munculnya banyak perusahaan dan penyedia layanan keuangan berbasis fintech. Fintech bahkan dianggap lebih ampuh dan cepat dalam mendorong inklusi keuangan dibanding perbankan konvensional.

Di sisi lain, ada tantangan yang tidak kalah besar yang dihadapi para pelaku fintech. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi baru ini mendatangkan berbagai macam masalah yang tak kalah pelik. Sistem operasional yang tidak tepat hingga kebocoran data pengguna yang belakangan semakin marak.

Baca juga: UNCTAD: Blockchain Mendominasi 75 Persen Bursa Ekonomi Digital Dunia

Lantas, bagaimana strategi pemerintah untuk menghadapi hal ini?

“Diperlukan ekosistem yang baik yang diciptakan bersama antara lembaga keuangan dengan regulator,” ungkap Darmin.

Sebelum membuat peraturan, regulator hendaknya memahami bagaimana ekosistem, lanskap dan pergerakan industri fintech. Di sisi lain, para pengusaha dan penyedia layanan fintech juga diharapkan mau bekerja sama dengan aturan yang ada.

Terlepas dari siapa yang lebih unggul, perbankan konvensional atau fintech, kerja sama keduanya diharap akan mampu mendorong inklusi keuangan yang maksimal di tanah air.

-Dita Safitri-

Amazon Dikabarkan Investasi Saham Di Gojek

Admin
-
0
Amazon Dikabarkan Investasi Saham Di Gojek

duniafintech.com – Gojek tengah diterpa angin segar, pasalnya raksasa e-commerce Amazon besutan Jeff Bezos ini dikabarkan akan memberi pendanaan berupa investasi ke startup transportasi online Gojek. Sebenarnya bukan berita baru mengenai langkah amazon yang melakukan investasi kepada startup. Awal tahun 2019 lalu, toko online raksasa ini telah membeli saham disuatu perusahaan pengantaran makanan Deliveroo asal Inggris.

Amazon dikabarkan akan menyuntikan dana investasi cukup besar di Gojek dan memanfaatkan infrastruktur pengiriman gojek. Selain itu, juga menjadi salah satu kandidat incaran gojek untuk ikut dalam perputaran pendanaanya. Sebelumnya, Gojek juga sudah kebanjiran dana dari beberapa perusahaan ternama, seperti Alibaba, Tencent, Google, hingga Visa.

Baca Juga : Fintech Halodoc Raih Pendanaan Seri B+, Total Investasi Rp 1,4 Triliun!

Belum banyak perincian terkait kerjasama tentang bagaimana bentuk kemitraan kedua perusahaan ini. Semakin pesatnya pangsa pasar yang bertumbuh di Indonesia, Gojek terus melebarkan sayapnya ke berbagai belahan negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, hingga Singapura.

Dari pihak keduanya masih enggan memberikan tanggapan terhadap kabar yang tengah beredar selama ini.

Upaya pendanaan yang diberikan kepada Gojek diprediksi dapat menjadi fondasi yang kuat di pangsa pasar Indonesia dan cukup potensial. Sebelum Indonesia, tercatat Amazon telah berekspansi ke beberapa perusahaan Asia, salah satunya ke Singapura pada tahun 2017 dengan Amazon Prime Now.

Baca Juga : SCB Thailand Berinvestasi di Perusahaan GoJek Indonesia

Dikutip dari laman Bussines Insider Posisi GoJek sebagian platform logistik yang lebih luas inilah yang menarik investasi. Amazon telah memperluas jaringan logistiknya untuk menurunkan biaya pengiriman yang mencapai USD 8 miliar pada kuartal II/2019. Amazon tampaknya mengambil dua pendekatan dalam mengembangkan kemampuan logistiknya. Salah satunya dengan mengembangkan operasional logistik skala penuh.

Jika kerjasama diantara dua perusahaan ini resmi terjalin, berarti semakin banyak pula pemodal bagi startup di Indonesia dan eksistensi perusahaan toko online terbesar ini akan semakin meningkat di Kawasan Asia Tenggara.

-Vidia Hapsari-

 

Berawal Dari Mitra Usaha Amartha Hingga Disoroti Menko Perekonomian

Admin
-
0
Berawal Dari Mitra Usaha Amartha Hingga Disoroti Menko Perekonomian

duniafintech.com – Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution bertemu dengan mitra usaha Amartha yakni Apsiah, pelaku usaha ikan cupang dan Ratna, pelaku usaha keset dari Ciseeng, Bogor di Indonesia Fintech Forum 2019, Gedung Dhanapala.

Baca juga : Pemerintah India Semakin Positif Menanggapi Kripto dan ICO

Darmin mengungkapkan kebanggaanya saat melihat ikan cupang dan keset di booth Amartha. Beliau juga bertemu langsung dengan mitra usaha Amartha yang sukses berkat Amartha.

Andi Taufan Garuda Putra selaku CEO Amartha mengatakan, mereka merupakan pelaku usaha mikro yang sukses mengembangkan usahanya berkat pinjaman serta pelatihan wirausaha yang dilakukan oleh Amartha.

“Mereka adalah beberapa perempuan tangguh Amartha yang sukses mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga”, tuturnya.

Apsiah mengaku usaha ikan cupang telah berkembang pesat. Berkat menjadi mitra usaha Amartha, Apsiah telah memiliki rumah, mobil dan motor. Apsiah juga memiliki satu toko di Jakarta dan berencana untuk membuka toko di Bogor.

“Dulu saya merintis dari nol, enggak punya apa-apa. Bahkan untuk angkut ikan cupang ke Jakarta naik angkot dan kereta”, ungkapnya

Apsiah mengatakan peran Amartha sangat besar bagi perkembangan usahanya. Awalnya, dia meminjam Rp 500 ribu kepada Amartha pada 2011. Kini, pinjamannya telah mencapai Rp 8 juta.

“Saya tidak hanya mendapatkan pinjaman untuk usaha tetapi juga pelatihan wirausaha dan pengelolaan keuangan oleh Amartha”, jelasnya.

Mitra usaha Amartha lainnya adalah Ratna, pihaknya mengatakan pendanaan usaha dari Amartha digunakan untuk mengembangkan usaha yang tengah dirintis yaitu menganyam keset. Tidak hanya itu, dengan menjadi mitra usaha Amartha juga telah mendorong usaha suaminya yaitu berjualan sayur dan buah-buahan agar menjadi semakin  maju. Kini, mereka pun berhasil merenovasi rumah dan menyekolahkan anak-anak mereka hingga kuliah.

Ratna telah bergabung menjadi mitra usaha Amartha sejak 2011. Awalnya, ia mendapatkan pendanaan untuk usaha sebesar Rp 500 ribu. Kini, dia telah mendapatkan pendanaan sebesar Rp 8 juta.

Menurut data Amartha Sustainable Accountability Report 2018, terungkap bahwa (rata-rata) pendapatan perempuan desa mitra Amartha naik dari Rp 4,2 juta menjadi Rp 6,7 juta per bulan, atau setara naik 59 persen.

Meningkatnya pendapatan juga berdampak positif terhadap turunnya tingkat kemiskinan mitra Amartha. Pada tahun 2016, sebanyak 63 persen dari total mitra Amartha masih berada dibawah garis kemiskinan. Per akhir 2018, jumlah mitra usaha Amartha yang dibawah garis kemiskinan turun drastis menjadi 41 persen.

Baca juga : Bagaimana Cara Memilih Properti Syariah yang Aman?

— Dinda Luvita —

 

Milenial Harus Melek Dana Pensiun

Admin
-
0
Milenial Harus Melek Dana Pensiun

duniafintech.com – Saatnya para generasi milenial mulai merencanakan dana pensiun. Strategi untuk mempersiapkan dana pensiun juga tentu harus kita perhatikan. Selain itu, dana pensiun juga akan sangat diperlukan ketika tubuh sudah tidak produktif, tidak mampu bekerja keras, hingga penyakit mulai menyerang tubuh.

Pentingnya memikirkan dana pensiun sejak dini sudah tidak perlu dijelaskan kembali. Untuk itu, setiap para pekerja patut membuat rencana jangka panjang, terutama dalam urusan keuangan.

Baca Juga : UNCTAD: Blockchain Mendominasi 75 Persen Bursa Ekonomi Digital Dunia

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hasil proyeksi kependudukan tahun 2010 hingga 2035, Indonesia akan memasuki periode lanjut usia atau lansia (ageing). Sekitar 10% penduduk Indonesia pada 2020 akan berusia 60 tahun ke atas. Di Indonesia sendiri jumlah dan persentase lansia pada tahun 2010 ada 18 juta jiwa atau sekitar 7,56%.Tahun 2019 ada 25,9 juta atau sekitar 9,7%, tahun 2020 ada 27,1 juta jiwa dengan persentase 9,99%. Tahun 2030 ada 42 juta jiwa 13,82% dan 15,77% pada 2035 dengan jumlah jiwa 48,2 juta. Struktur ageing population merupakan cerminan semakin tingginya rata-rata Usia Harapan Hidup Penduduk Indonesia. Naik dari 68,6 tahun menjadi 70,8 tahun dan proyeksi tahun 2030-2035 di 72,7 tahun.

Oleh karena itu, jumlah lansia yang meningkat menjadi tantangan agar dapat mempersiapkan dana pensiun hari tua. Sehingga beban masyarakat maupun negara justru jadi aset berharga sumber daya manusia yang potensial.

Baca Juga : Indosat Ooredoo Manfaatkan Live Chat dengan Artificial Intelligent

Ada banyak cara yang membatu para generasi milenial yang akan melakukan investasi dibidang dana pensiun. salah satunya melalui platform financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending yang mempertemukan antara lender dengan borrower. menabung bisa pula menjadi sebuah solusi yang lebih aman untuk mempersiapkan dana pensiun Anda. Bunga sebesar 5% bisa didapatkan dari tabungan dalam bentuk deposito. Hanya saja, bunga dari instrumen investasi lain seperti saham dan peer to peer lending bisa dikatakan lebih tinggi ketimbang tabungan atau deposito.

Dikutip dari KoinWorks sepanjang tahun 2016 lalu, bunga rata-rata investasi peer to peer lending KoinWorks mencapai 19,9%. Hal tersebut tentu mampu memberikan keuntungan yang relatif lebih tinggi ketimbang Anda menyisihkan uang sebesar Rp 100.000 per hari untuk ditabung.

Mulailah menyisihkan nominal uang dari sekarang, mempersiapkan dana pensiun tidak serumit yang ada dibenak kita selama ini.

-Vidia Hapsari-

UNCTAD: Blockchain Mendominasi 75 Persen Bursa Ekonomi Digital Dunia

Admin
-
0
UNCTAD: Blockchain Mendominasi 75 Persen Bursa Ekonomi Digital Dunia

duniafintech.com – Konferensi PBB soal perdagangan dan dan pembangunan (UNCTAD) telah melaporkan pemetaan ekonomi digital dunia pada tahun 2019.

Melalui pemetaan data, dana dan aliran yang dilakukan UNCTAD, tercatat 75 persen pasar ekonomi digital diberikan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok melalui teknologi Blockchain. Ada pun jumlah persentase tersebut dihasilkan melalui beberapa sektor yang terkait dengan Blockchain, yakni 50 persen pengeluaran internet of things, 75 persen melalui cloud computing serta 90 persen dari permodalan pasar atas 70 perusahaan platform digital dunia.

Baca juga : Pemerintah India Semakin Positif Menanggapi Kripto dan ICO

Sekjen PBB, Antonio Guterres hasil kekayaan melalui ekonomi digital masih dikuasai oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Ia mengkhawatirkan akan terjadinya kesenjangan di beberapa wilayah lainnya seperti Afrika dan Amerika Selatan.

Guterres berharap, melalui penyebaran internet yang merata, kesenjangan ekonomi digital dunia dapat ditanggulangi.

UNCTAD Sasar Ekonomi Digital Melalui Blockchain ke Negara Berkembang

Sekjen UNCTAD, Mukhisa Kituyi menekankan perlunya perluasan ekonomi digital berbasis Blockchain ke beberapa negara berkembang. Hal ini ditujukan agar negara-negara berkembang lainnya tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga pengembang dan eksportir.

Kituyi melanjutkan, perlunya dukungan melalui sektor formal, seperti kebijakan dalam negeri dan internasional untuk memberikan edukasi dalam membangun ekonomi digital di beberapa negara berkembang.

Upaya ini telah direncakanan PBB dan UNCTAD untuk mempromosikan manfaat ekonomi digital yang kian pesat namun hanya dirasakan oleh segelintir pihak.

Baca juga : Indosat Ooredoo Manfaatkan Live Chat dengan Artificial Intelligent

– Fauzan –

 

Indosat Ooredoo Manfaatkan Live Chat dengan Artificial Intelligent

Admin
-
0
Indosat Ooredoo Manfaatkan Live Chat dengan Artificial Intelligent

duniafintech.com – Bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional dan sejalan dengan strategi LEAD, Indosat Ooredoo sebagai operator telekomunikasi terdepan di Indonesia selalu berusaha untuk memberikan kepuasan  dan mendapatkan kepercayaan pelanggan.

Indosat Ooredoo terus memanfaatkan tren teknologi terbaru untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan chat-bot INDIRA (Indosat Digital Representative Assistant), asisten digital yang menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI). INDIRA mampu menjawab pertanyaan dari pelanggan secara langsung dengan fitur live chat di situs website dan aplikasi MyIM3.

Baca juga : Bagaimana Cara Memilih Properti Syariah yang Aman?

Vikram Sinha, Director & Chief Operating Officer Indosat Ooredoo mengatakan, “Hari Pelanggan Nasional merupakan momentum bagi perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan dengan memuaskan pelanggan terutama dalam hal pelayanan. Kami selalu memanfaatkan teknologi digital lebih dari yang lain, dengan fitur INDIRA ini kami telah mengurangi waktu tunggu (menanggapi pertanyaan pelanggan) secara signifikan dan secara langsung meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan Indosat Ooredoo.”

INDIRA merupakan bagian dari peningkatan layanan digital Indosat Ooredoo yang menawarkan pengalaman langsung kepada pelanggan melalui fitur live chat yang sudah terintegrasi dengan situs web dan aplikasi seluler MyIM3.

Baca juga : OJK : Perlu Regulasi untuk Mengatur Pinjaman Online

Dengan fitur live chat ini, pelanggan bisa dengan mudah menanyakan produk dan layanan Indosat Ooredoo, penyampaian pesan dan keluhan serta mendapatkan penyelesaian secara langsung tanpa harus menunggu untuk tersambung dengan staf customer service untuk menyelesaikan masalah mereka.

Pelanggan juga dapat memesan nomor antrian Gerai dan memilih lokasi Gerai tujuan melalui fitur INDIRA. Selain dapat membantu menjawab pertanyaan pelanggan, INDIRA juga mampu memberikan rekomendasi paket yang sesuai dengan pelanggan berdasarkan historis penggunaan paket sebelumnya.

“Kami selalu berusaha untuk menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan lebih efisien. Pengguna Indosat Ooredoo bisa langsung mengunduh aplikasi MyIM3 secara gratis dari App Store atau Google Play untuk memanfaatkan fitur ini secara langsung.” kata Vikram Sinha.

Baca juga : AI Startup Pitch Jadi Incaran Para Penggiat Startup AI

Press Release

OJK : Perlu Regulasi untuk Mengatur Pinjaman Online

Admin
-
0
OJK : Perlu Regulasi untuk Mengatur Pinjaman Online

duniafintech.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perlunya Undang-Undang  sebagai payung hukum yang lebih tinggi untuk mengatur tata kelola para pelaku fintech yang mengembangkan usahanya  dibidang keuangan digital berbasis teknologi dengan layanan pinjam meminjam (P2P/Lending). Hal ini sejalan dengan munculnya fintech illegal yang seringkali meresahkan masyarakat. Keterbatasan payung hukum ini yang membuat regulator tak bisa memberikan sanksi atau denda kepada fintech yang tak terdaftar di OJK.

Dikutip dari data Asosiasi Fintech Indonesia menunjukkan total pinjaman yang disalurkan oleh fintech per Mei 2019 mencapai Rp 33,2 triliun, sementara untuk pembayaran transaksinya mencapai Rp 47,1 di 2018. Kemudian dari data Bank Indonesia (BI) menunjukan pertumbuhan pembiayaan perekonomian dalam negeri melalui fintech tumbuh 274% secara year on year per Juni 2019. Meskipun pembiayaan melalui fintech yang terkecil di antara sumber pembiayaan lainnya, namun pertumbuhannya tercatat meningkat pesat dibanding sumber pembiayaaan lain, termasuk perbankan atau kredit bank umum yang hanya tumbuh 10,05%.

Baca Juga : AI Startup Pitch Jadi Incaran Para Penggiat Startup AI

Dalam sesi jumpa pers Tongam L Tobing selaku Satgas Waspada Investasi OJK menyatakan bahwa tidak adanya regulasi Undang-Undang yang mengatakan tindak pidana terhadap pelaku kejahatan fintech serta meningkatkan inovasi dalam hal layanan pinjaman peer to peer landing seiring pesatnya perkembangan zaman.

Kendati demikian, adanya regulasi terhadap kejahatan pinjaman online dalam menutup celah fintech-fintech illegal atau tidak berizin sebab meskipun satgas waspada investasi sudah banyak menutup kegiatan fintech peer to peer lending tak berizin, masih banyak fintech yang terus bermunculan secara illegal, misalnya terkait dengan penyebaran data pribadi, manipulasi data, penyadapan data, ancaman serta illegal akses.

Baca Juga : Bagaimana Cara Memilih Properti Syariah yang Aman?

OJK berharap pembuatan Undang Undang fintech dapat melindungi data konsumen maupun dapat mengatur praktek kegiatan ekonomi digital serta dalam pengimplementasiannya OJK dapat merumuskan aturan turunan melalui POJK. Karena jika Undang-Undang terlalu diatur rigid, dikhawatirkan akan membatasi inovasi bisnis model berbasis teknologi. Kemudian Undang-Undang ini juga bisa melindungi konsumen dan memberikan manfaat bagi negara lewat penarikan pajak transaksi online di Indonesia.

-Vidia Hapsari-

 

Pemerintah India Semakin Positif Menanggapi Kripto dan ICO

Admin
-
0
Pemerintah India Semakin Positif Menanggapi Kripto dan ICO

duniafintech.com – Sebuah laporan baru menyebutkan bahwa pemerintah India sudah memandang kripto aset dan seluruh mekanisme di belakangnya termasuk ICO sebagai sesuatu yang positif. Mereka menyebut bahwa teknologi baru ini merupakan revolusi global di ranah teknologi finansial. Laporan tersebut juga mendiskusikan bagaimana nantinya pemerintah akan meregulasi koin dan token nantinya.

Kementerian Keuangan India mengumumkan pada hari Senin bahwa Komite Pengarah pada Masalah Terkait Fintech telah menyerahkan laporan terakhirnya kepada menteri keuangan. Komite tersebut dibentuk oleh Departemen Urusan Ekonomi (Department of Economic Affairs/DEA) di bawah kepemimpinan Subhash Chandra Garg yang merupakan Sekretaris DEA pada saat itu. Sejak itu ia telah dipindahkan ke Kementerian Tenaga. Laporan 150 halaman termasuk bagian tentang mata uang digital dan token.

Baca juga: AI Startup Pitch Jadi Incaran Para Penggiat Startup AI

Komite menjelaskan dalam laporannya bahwa penggunaan token digital dapat menyelesaikan masalah beberapa mata uang, meningkatkan likuiditas dan biaya kepatuhan modal, memungkinkan untuk pembayaran mikro dan mempercepat proses pembayaran, yang selanjutnya menghilangkan risiko likuiditas.

“Mekanisme seputar cryptocurrency, khususnya Blockchain dan penawaran koin awal (Initial Coin Offerings/ICO), sedang merevolusi lanskap fintech global,” ungkap perwakilan pemerintah.

Laporan tersebut juga merinci bagaimana ICO bekerja dan menekankan bahwa penerbitan token telah muncul sebagai cara inovatif peningkatan modal oleh bisnis fintech.  Hal ini terbukti dengan 790 ICO yang telah dikeluarkan pada 25 September 2018 yang terlah berhasil mengumpulkan total $ 20 miliar. Tahun ini, jumlah total dana yang dihimpun secara global di ICOs sejauh ini adalah lebih dari $ 346 juta, menurut situs web pelacakan penjualan token, ICOdata.

Mandat komite ini adalah untuk mencatat perkembangan di ruang fintech secara global dan di India, mempelajari iklim pengaturan di berbagai kondisi demografis, mengidentifikasi area aplikasi dan menggunakan kasus-kasus dalam tata kelola dan jasa keuangan, menyarankan peningkatan pengaturan kelembagaan yang memungkinkan inovasi fintech.

Baca juga: Xiaomi Kembali Jalin Kerjasama dengan Samsung

Berita ini masih termasuk permulaan mengenai semakin besarnya perhatian pemerintah India terhadap kripto aset. Banyak pihak menantikan bagaimana finalisasi dari permintaan komite nantinya. Namun tampaknya banyak orang berharap akan segera ada titik terang untuk penggunakan kripto aset dan ICO di India.

-Dita Safitri-

1...1,8381,8391,840...2,216Halaman 1,839 dari 2,216