JAKARTA, duniafintech.com – Pemerintah saat ini tengah mengajukan pinjaman US$550 juta atau sekitar Rp8,3 triliun untuk menambal beban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan berdasarkan kesepakatan angka US$1,2 miliar ini sudah dilakukannya diskusi dengan BPKP agar disetujui di tingkat komite. Kemudian, untuk porsi pinjamannya sekitar US$550 yang akan dilakukan kepada China Development Bank (CDB).
Baca juga: Beda Perhitungan Bengkak Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
“Kita sedang diskusikan struktur final dan harganya,” kata Tiko, panggilan akrab Kartika.
Tiko mengungkapkan pihaknya akan menargetkan pinjaman tersebut dapat diputuskan dalam waktu dua pekan ke depan. Sehingga pinjaman tersebut untuk PT KAI (Persero) yang akan diturunkan dalam bentuk ekuitas ke KCIC.
Dia menjelaskan untuk porsi loannya 75 persen, dari porsi loan tersebut akan dibagi dua yaitu 40 persen dari pihak China dan Indonesia porsinya sebanyak 60 persen.
“Porsi loannya 75 persen kali US$1,2 miliar dikalikan 60 persen, yang porsi kita sekitar US$550 juta,” kata Tiko.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah mendukung terbentuknya transportasi massal, termasuk pembuatan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya transportasi massal merupakan suatu keharusan untuk dibuat di kota-kota besar.
Menurutnya harus ada integrasi transportasi baik antar kota maupun di luar kota. Sehingga masyarakat lebih cenderung memilih kendaraan umum daripada kendaraan pribadi.
“Kita harus pro terhadap transportasi massal, jangan pro kendaraan pribadi. Ini agar moda transportasi terintegrasi sehingga orang tidak cenderung dengan mobil pribadi,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menimbulkan permasalahan yang tak kunjung usai yaitu adanya pembengkakan biaya pembangunan atau cost over run.
Polemik tersebut timbul adanya beberapa aspek perhitungan biaya proyek yang dihitung oleh Indonesia dengan China. Dalam proyek tersebut, over run versi pemerintah Indonesia terlalu tinggi daripada perhitungan China.
Baca juga: Kereta Cepat Jakarta – Bandung Layak dan Efisien untuk Masyarakat?
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengungkapkan saat ini Indonesia dengan China masih melangsungkan negosiasi, namun negosiasi tersebut masih tergolong alot karena adanya perbedaan hitungan total bengkak kereta cepat.
“Ini masih belum selesai karena sedang proses nego,” kata Dwiyana.
Dwiyana menjelaskan polemik tersebut karena perhitungan pembengkakan proyek tersebut, Indonesia menghitungnya terlalu tinggi daripada perhitungan pihak China. Disatu sisi China tidak mengakui beberapa aspek bengkak biaya proyek yang dihitung oleh Indonesia.
Dia mengungkapkan dalam perhitungan tersebut, China tidak mengakui perhitungan pajak pengadaan lahan dan investasi persinyalan dan kelistrikan dalam pembangunan kereta cepat.
“Pemerintah China belum mengakui ada pajak pengadaan lahan, investasi persinyalan GSMR, kelistrikan karena disana free. Jadi ada beberapa kondisi yang di China itu berbeda dengan Indonesia,” kata Dwiyana.
Dia mengungkapkan jika mengacu terhadap perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung senilai Rp21,8 triliun. Pemerintah Indonesia mengajukan angka tersebut ke China.
Sedangkan perhitungan China malah sangat kecil jumlahnya. Bahkan, perhitungan China hanya menyentuh sebesar Rp15,2 triliun.
Baca juga: Cara Bayar Tiket Kereta Api via ATM BCA Termudah 2022
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
