JAKARTA, duniafintech.com – Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan I tahun 2023 terus terjaga di tengah tantangan pasar keuangan global menunjukan optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang kuat seiring membaiknya berbagai indikator perekonomian dan sistem keuangan domestik.
Bersama-sama antara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana disepakati akan terus memperkuat koordinasi dan kewaspadaan terhadap perkembangan perekonomian dan risiko pasar keuangan global ke depan, termasuk risiko rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.
Baca juga:Â OJK Terbitkan Peraturan Tingkatkan Kesehatan Keuangan Asuransi dan Reasuransi
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan meski begitu, KSSK terus mencermati dinamika ekonomi global. Dimana pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,6%, didorong oleh dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok pascapandemi Covid-19. Namun, pasar tenaga kerja di AS dan Eropa tetap ketat sehingga mengakibatkan prospek penurunan inflasi global berjalan lambat dan mendorong berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara maju sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang juga menurun.
“Perkembangan ini mendorong aliran masuk modal asing dan penguatan nilai tukar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,” kata Erwin dalam siaran persnya.
Dengan begitu, Erwin mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, yaitu di triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% yoy, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya di level 5,01% yoy. Hal ini didukung oleh ekspor yang tetap tumbuh tinggi, konsumsi swasta yang membaik, konsumsi Pemerintah yang tumbuh positif, dan pertumbuhan invetasi nonbangunan yang tetap baik.
Baca juga:Â OJK Terbitkan Aturan Kelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Ke depan, dia menambahkan pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap kuat didukung oleh konsumsi swasta yang diprakirakan makin baik, investasi dan Kinerja ekspor juga tetap kuat didorong oleh ekspor nonmigas yang tumbuh tinggi. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diproyeksikan sebesar 4,5-5,3%.
Di sisi lain, dia menuturkan tekanan inflasi terus menurun. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) turun menjadi 4,33% yoy pada April 2023 dari 5,51% yoy pada Desember 2022. Inflasi inti terus melambat menjadi 2,83% yoy dipengaruhi ekspektasi inflasi dan imported inflation yang menurun, serta pasokan agregat yang memadai dalam merespons kenaikan permintaan.
Sementara, inflasi volatile food tetap terkendali, sebesar 3,74% yoy. Ini menunjukan dampak positif kebijakan moneter BI yang pre-emptive dan forward looking, serta sinergi yang erat dalam pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah), antara lain melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Selain itu, berbagai upaya stabilisasi harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran yang dilakukan Pemerintah dengan BI juga terbukti cukup efektif dalam menurunkan inflasi pangan.
“Program tambahan bantuan pangan nasional juga mampu mengendalikan tekanan harga dan menjaga akses pangan pokok masyarakat sehingga turut mampu menjaga daya beli. Ke depan, inflasi diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran 3,0±1% di sisa tahun 2023,” kata Erwin.
Dari sisi neraca Pembayaran Indonesia (NPI), Erwin mengatakan tercatat tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal. Transaksi berjalan triwulan I 2023 diprakirakan mencatat surplus ditopang surplus neraca perdagangan barang sebesar USD12,3 miliar, melanjutkan surplus selama 35 bulan berturutturut.
Nilai tukar Rupiah juga menguat sehingga mendukung stabilitas perekonomian. Secara ytd, nilai tukar Rupiah pada 28 April 2023 menguat 6,12%, lebih tinggi dibandingkan dengan apresiasi Baht Thailand (1,35%), Rupee India (1,10%), dan Peso Filipina (0,67%). Ke depan, penguatan nilai tukar Rupiah diprakirakan terus berlanjut. Dengan begitu, Kinerja APBN sampai dengan triwulan I 2023 tetap positif.
“Hal ini ditandai dengan kinerja pendapatan negara yang tumbuh cukup tinggi dan realisasi belanja yang mampu menopang pemulihan ekonomi,” kata Erwin.
Menurutnya di tengah tren perlambatan ekonomi global dan moderasi harga komoditas, pendapatan negara masih terus kuat. Penerimaan perpajakan mencapai Rp504,48 triliun (24,95% dari target APBN) atau tumbuh 25,36% yoy. Secara sektoral, kinerja penerimaan pajak yang masih kuat ditopang oleh penerimaan dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan, dan transportasi yang tetap stabil. Penerimaan pajak dari sektor pertambangan juga masih mampu tumbuh signifikan (113,55%).
“Sementara, Realisasi PNBP mencapai Rp142,66 triliun (32,32% dari target APBN) atau tumbuh 43,75% yoy,” kata Erwin.
Di samping itu, realisasi belanja negara, sampai dengan triwulan I 2023 mencapai Rp518,66 triliun (16,94% dari pagu APBN) atau tumbuh 5,70% yoy. Pertumbuhan positif tersebut ditopang oleh realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp347,23 triliun atau tumbuh 10,52% yoy dan realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp171,39 triliun atau 21,04% dari pagu APBN.
Selain realisasi belanja, realisasi pembiayaan anggaran hingga triwulan I 2023 terjaga pruden, fleksibel, dan akuntabel sejalan dengan strategi pembiayaan tahun 2023. Pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023, terealisasi sebesar Rp224,79 triliun (32,28% Target). Dengan begitu, APBN 2023 dirancang sangat konservatif namun tetap memberikan ruang yang memadai untuk berperan sebagai shock absorber.
“Kinerja penerimaan APBN masih sesuai target meskipun dihadapkan pada tren moderasi harga komoditas global,” kata Erwin.
Menurutnya pemerintah juga masih akan mengoptimalkan peran APBN sebagai peredam gejolak global untuk menjaga momentum percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai upaya pengendalian harga terus dilakukan dengan melakukan perluasan program perlindungan sosial.
Dalam perspektif jangka menengah-panjang, dia mengungkapkan pemerintah akan terus mendorong peran kebijakan fiskal dalam rangka peningkatan produktivitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan melalui dukungan pada berbagai agenda reformasi struktural, penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kualitas birokrasi dan regulasi guna menciptakan iklim investasi dan bisnis yang mempunyai daya saing tinggi.
Dengan begitu, KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi dalam mengantisipasi dinamika global terutama potensi rambatan pada domestik, termasuk memperkuat coordinated policy response untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK. Sebagai tindak lanjut diundangkannya Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Pemerintah, BI, OJK, dan LPS juga berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan UU P2SK secara kredibel.
“Sosialisasi UU P2SK akan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk DPR RI, pelaku industri keuangan, dan masyarakat. Selanjutnya, KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Juli 2023 mendatang,” kata Erwin.
Baca juga:Â Lakukan Pengawasan Industri Keuangan, OJK Gandeng Dukcapil
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
