Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Capai US$389,7 Miliar

JAKARTA, duniafintech.com – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir 2022 mencapai sebesar US$392,6 miliar, mengalami kenaikan sebesar 5,6 persen (yoy) dari US$389,7 miliar, melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 7,6 persen (yoy). 

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan kontraksi pertumbuhan tersebut bersumber dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta.

Meskipun terjadi kontraksi pertumbuhan, Utang Luar Negeri Indonesia pada November 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,7 persen.

Baca juga: Pemerintah Lelang Surat Utang Negara Kantongi Rp19,2 Triliun

“Sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya yang sebesar 29,5 persen,” kata Erwin.

Selain itu, Erwin mengungkapkan struktur ULN Indonesia masih tergolong tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87 persen dari total ULN.

Menurutnya dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, pihaknya dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Hal itu didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Erwin. 

Secara rinci, Erwin mengungkapkan posisi ULN yang berasal dari Pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar 181,6 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi 10,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 12,3% (yoy). 

Dia menjelaskan Perkembangan Utang Luar Negeri tersebut disebabkan oleh sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga sehingga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Baca juga: Utang BUMN Turun 34 Persen Kata Menteri Erick Thohir

Selain itu, terdapat penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain berupa dukungan penanganan Covid-19, dukungan pembangunan infrastruktur, serta beberapa pembangunan program dan proyek lainnya.

“Penarikan ULN pada November 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata Erwin. 

Dia memastikan pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November  2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3%), sektor konstruksi (14,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5%).

“Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah,” kata Erwin. 

Baca juga: 2023 Tahun Berat bagi yang Punya Hutang, Benarkah? Simak di Sini!

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com