25.6 C
Jakarta
Jumat, 26 April, 2024

PT Pos Indonesia Targetkan Selesaikan BLT dalam Dua Pekan

JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis PT Pos Indonesia sebagai ujung tombak penyaluran tepat sasaran dan tepat waktu, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Saya optimistis PT Pos Indonesia sebagai ujung tombak penyaluran dan berpengalaman dalam mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai dan Kartu Sembako beberapa waktu lalu mampu menjalankan amanah ini dengan tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Erick.

BLT ini penting, agar daya beli masyarakat tetap terjaga seiring dengan kecenderungan kenaikan harga akibat pengaruh krisis global yang tengah melanda. Erick hadir di ujung timur Indonesia itu untuk mendampingi Presiden Jokowi yang menyerahkan BLT BBM kepada 20,6 juta masyarakat penerima manfaat dengan besaran bantuan Rp150 ribu per orang selama empat bulan. Dengan setiap orang menerima Rp600 ribu, pemberian BLT BBM itu akan dilakukan sebanyak dua kali.

“Pengalaman kerjasama yang dilakukan PT Pos Indonesia, baik dengan Himbara saat menyalurkan BLT ketika pandemi COVID-19, atau Kementerian Sosial untuk menyebarkan bansos lainnya membuat mereka memiliki cara yang efektif dan efisien. Karena ini tugas negara dan penyaluran harus cepat terselesaikan, hingga kini penyaluran semua bantuan yang sudah dilakukan PT Pos hampir mencapai 100%,” tambah Erick.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi menyatakan kesiapan BUMN yang dipimpinnya untuk mengemban amanah sekaligus tugas negara ini. Koordinasi mengenai data penerima manfaat dengan Kementerian Sosial akan diintensifkan sehingga data 20,6 juta orang bisa segera diperoleh.

“Data penerima secara bertahap akan kami terima. Saat ini data yang masuk sudah ada 1,5 juta orang dan kami langsung mengirimkan undangan ke alamat masing-masing dengan keterangan jadwal dan lokasi pengambilan BLT BBM,” ujar Faizal R Djoemadi.

Baca juga: Secara Kelembagaan, Wacana Kenaikan Harga BBM Belum Dapat Restu DPR

Ia menambahkan ada penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan dengan tiga cara. Pertama, mengambilnya di kantor pos terdekat bagi penerima manfaat yang berdomisili dalam radius sekitar 500 meter dari kantor pos. Kedua, menyalurkan melalui komunitas, seperti RT/RW, kelurahan dan kecamatan. Ketiga, diantar langsung ke setiap rumah bagi kalangan disabilitas, orang tua, dan warga yang bermukim di wilayah 3 T (Terdepan, Tertinggal, Terluar).

“Kami targetkan dalam dua minggu semua penerima manfaat BLT BBM akan menerima haknya. Oleh karena itu, kami juga akan meningkatkan kerja sama dengan pihak luar, seperti merekrut mahasiswa dan masyarakat sebagai tenaga juru bayar. Atau Pemda, dinas sosial, aparat setempat, kepolisian dan tentara agar penyaluran bisa cepat,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan memberikan tiga jenis tambahan bantalan sosial. Pertama, yaitu BLT yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Menurutnya bantuan ini akan dibayarkan 2 kali dari Kementerian Sosial sebesar Rp300 ribu.

“Bantuan ini akan dibayar pada minggu ini, dan kedua diberikan menjelang Desember. BLT ini akan didistribusikan melalui kantor PT Pos Indonesia di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Dana BLT Antisipasi Kenaikan Harga BBM Subsidi?

Kedua, Sri Mulyani menjelaskan bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Masing-masing pekerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu dan dibayarkan sekali dari Kementerian Tenaga Kerja. Ketiga, Sri Mulyani menambahkan Presiden Joko Widodo meminta daerah agar menggunakan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlindungan sosial tambahan.

Sri Mulyani mencatat secara keseluruhan total anggaran untuk ketiga bantuan sosial tersebut adalah sebesar Rp24,17 triliun. Terdiri dari Rp12,4 triliun untuk BLT, subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun dan DTU sebesar Rp2,17 untuk bantuan sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan.

“Semoga berbagai bantalan sosial ini akan melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Cara Erick Thohir Stabilkan Harga Tiket Pesawat

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Iklan

ARTIKEL TERBARU

LANGUAGE